Indonesia Desak Filipina dan Malaysia Segera Patroli Bersama

Setelah tiga anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) kembali menjadi korban penculikan pada Sabtu , 9 Juli 2016, Indonesia mendesak Filipina dan Malaysia untuk segera mewujudkan patroli bersama di wilayah laut perbatasan ketiga negara.

Tiga WNI yang bekerja pada sebuah kapal Malaysia diculik di kawasan Lahad Datu, Negara Bagian Sabah, Malaysia, hari Sabtu dan dibawa ke Kepulauan Sulu, oleh sekelompok teroris, demikian dilaporkan perwakilan Kepolisian Sabah, Komisioner Abdul Rashid Harun.

Ia mengatakan bahwa intelejen Filipina telah mengukuhkan bahwa para tawanan sekarang berada di kepulauan di Filipinia Selatan itu, yang merupakan tempat persembunyian Abu Sayyaf, kelompok militan yang telah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Pejabat Malaysia melaporkan ketiga WNI yang ditawan tersebut adalah Lorence (34), Teo Dorus (40), dan Emanuel (46).  Empat ABK lainnya yang terdiri dari tiga warga Malaysia dan seorang WNI, dilepaskan.

Penculikan tersebut terjadi setelah ketiga negara setuju untuk melakukan patroli bersama di perairan ketiga negara dalam pertemuan tripartit yang dihadiri para menteri luar negeri (Menlu) dan panglima angkatan bersenjata ketiga negara di Yogyakarta pada 5 Mei lalu. Namun sampai saat ini kesepakatan tersebut belum diwujudkan

Pada 20 Juni, tujuh ABK tugboat Charles 001 diculik saat mereka melintasi perairan Tawi Tawi, Filipina Selatan. Pemerintah Indonesia  mengatakan Abu Sayyaf berada di belakang penculikan itu.

“Indonesia tidak bisa mentolerir dan meminta Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk upaya keras dalam menjaga wilayah darat maupun di wilayah perairan mereka,” ujar Menlu Retno Marsudi setelah rapat koordinasi di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin, 11 Juli 2016.

Rapat itu membicarakan kasus penculikan dan penyanderaan 10 WNI oleh kelompok bersenjata dalam tiga pekan terakhir.

“Khusus Pemerintah Filipina, kita minta upaya keras segera melakukan pembebasan terhadap sandera kita,” tambah Retno.

Ia juga menyatakan keselamatan ketujuh ABK tugboat Charles akan menjadi prioritas utama dalam upaya pembebasan. Pemerintah telah berhubungan dengan para ABK itu.

“Ketujuh ABK terdengar lelah namun dalam kondisi baik dan masih berpindah-pindah dalam dua kelompok. Mereka masih berada di sekitar Pulau Sulu,” jelasnya.

Para Menhan bertemu Selasa

Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang juga  hadir dalam pertemuan Senin itu mengatakan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia akan mengadakan pertemuan dengan mitranya dari  Filipina dan Malaysia di Kuala Lumpur untuk membahas upaya penyelamatan dan prosedur patroli bersama.

“Jadi sekarang saya ingin tekankan urgensinya sangat diperlukan agar kerjasama lapangan dapat segera diterapkan,” ujar Panglima TNI.

Konkritnya, tambah dia, kemungkinan perihal persiapan TNI menyiapkan prajuritnya untuk mengawal kapal-kapal seperti nelayan dan batu bara yang melintas ke sana.

“Kalau diminta pembebasan ke sana, kami siapkan. Untuk melaksanakan patroli bersama lintas koridor kami siap. Apapun yang diperlukan kami siap,” katanya.

“Pemerintah Filipina sudah berikan lampu hijau untuk Indonesia ikut operasi militer namun hitam di atas putih belum. Menhan di Kuala Lumpur nanti yang menentukan,” tambah Gatot.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pagi, mengatakan bahwa patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Filipina segera dimulai.

“Patroli (bersama) kan harus latihan dulu. Kalau enggak latihan, kacau. Latihan ini kemarin terkendala puasa, lebaran. Minggu ini atau minggu depan (akan digelar),” katanya.

Dia menambahkan latihan bersama akan dilaksanakan di perairan yang rawan serta sering menjadi tempat melakukan penculikan.

Ryamizard memastikan para pelaku penculikan tiga nelayan Indonesia adalah sama dengan kelompok sebelumnya yaitu militan Abu Sayyaf.

‘Kecanduan’

Pakar terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, menilai bahwa finansial yang diperoleh Abu Sayyaf dari perusahaan pekerja yang disandera sebelumnya membuat militan itu "kecanduan" untuk mengulang aksinya.

“Kelompok Abu Sayyaf dengan pertimbangan finansial (uang) didapat membuat langkah mereka tidak lagi memilih-milih target penculikan dan penyanderaan. Dimana ada peluang dan kesempatan melakukan aksi, mereka akan lakukan dengan harapan mendapatkan tebusan,” tuturnya kepada BeritaBenar.

Menurut Harits, berulangnya penyanderaan mengisyaratkan kerjasama patroli lautan di perbatasan Malaysia, Indonesia dan Filipina belum maksimal untuk menekan aksi kelompok perompak.

“Jika perlu Pemerintah Indonesia harus lebih keras ke Filipina, seperti moratorium batu bara, embargo perdagangan supaya Filipina lebih bertanggung jawab terhadap kelompok Abu Sayyaf atau perompak lainnya di lautan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pengamat hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Tirta Mursitama. Menurutnya, keberhasilan diplomasi Indonesia menjadi dilema dalam kasus ini karena dilakukan dengan cara apapun – termasuk membayar tebusan.

“Itu menguntungkan mereka yang memang hidup di daerah miskin sehingga mencari sandera adalah bagian dari mata pencaharian,” katanya.

Tetapi pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan selalu menyatakan tidak  membayar tebusan, termasuk saat dibebaskannya pada bulan Mei dua kelompok ABK yang disandera bulan Maret dan April lalu.

Hata Wahari di Kuala Lumpur ikut berkontribusi dalam artikel ini.