Sultan Mendorong Jokowi Untuk Menolak Jalur Sutera Maritim

Oleh Paramita Dewiyani
2015.05.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
150512_ID_JALUR_SUTERA_MARITIM_700.jpg Presiden Joko Widodo di Indonesia (L) berjabat tangan dengan Presiden China Xi Jinping (R) dalam KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing pada November 11, 2014.
AFP

Sri Sultan Hamengkubuwono X mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak peran Indonesia dalam ambisi Jalur Sutera Maritim Tiongkok karena akan membunuh ekonomi lokal.

“Jalur Sutera Maritim Tiongkok merupakan jalur logistik dari negara itu ke negara lain, karena itu kalau tawaran mereka diterima, maka hal itu akan membuat Indonesia menjadi konsumen produk Cina untuk selama-lamanya," katanya saat menghadiri diskusi di Surabaya tanggal 11 Mei.

Dalam acara Seminar Nasional TNI Angkatan Laut di Surabaya Sultan juga menambahkan bahwa posisi geografis Indonesia menjadi menjadi incaran banyak negara termasuk Australia, Singapura dan Tiongkok.

“Kebijakan ini juga akan mempengaruhi sistem pertahanan Idonesia, apakah kita siap,” kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ambisi Cina

Tiongkok berambisi mewujudkan perluasan ekonomi dunia melalui Jalur Sutera Maritim Abad ke-21 yang direncanakan akan menghubungkan jalur laut Asia, Afrika dan Eropa untuk mengulangi kejayaan ekonomi.

Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan ide tentang Jalur Sutera Maritim di depan parlemen Indonesia pertamakali pada Oktober 2013 lalu.

Pendekatan ke Indonesia dilanjutkan ketika Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Beijing Oktober 2014.

Presiden Xi telah menganggarkan US$40 miliar untuk ambisi ini serta Bank Investasi Infrastruktur Asia, AIIB, senilai US $50 miliar, CNN Indonesia melaporkan.

Jalur Sutera Maritim sepaham dengan ambisi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Saya mengajak dan menjajaki kemungkinan gagasan dan inisiatif, respon dari Tiongkok saya ingin sekali investor dari Tiongkok bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, galangan kapal, dan industri perikanan,” kata Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Tiongkok bulan Maret 2015 lalu.

Menguntungkan Kedua Negara

Pengamat politik dan kawasan ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, mengatakan perluasan ekonomi ini menguntungkan kedua negara.

“Dengan konsep tol laut, pengembangan jalur sutera maritim akan meramaikan perariran Indonesia,” katanya kepada BeritaBenar tanggala 12 Mei.

Adriana mengatakan bahwa upaya Tiongkok memang jelas untuk mengimbangi konsep Trans Pasific Partnership yang dikemukakan oleh Amerika Serikat (AS).

Ambisi perluasan ekonomi oleh Tiongkok dilakukan dengan dua cara. Jalur Sutera Darat yang menghubungkan Tiongkok ke Asia Tengah, Asia Timur hingga Eropa.

Sedangkan Jalur Sutera Maritim akan menghubungkan pelabuhan Tiongkok ke perairan Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah hingga Teluk Aden.

Jika kerjasama ini terwujud, Jalur Sutera Maritim di Indonesia akan meliputi Selat Sunda (menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Jawa), dan Selat Karimata (menghuungkan Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera serta menghubungkan Laut Jawa dan Laut China Selatan), kata Adriana.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo pihaknya akan berjuang agar kebijakan maritim akan menguntungkan bagi Indonesia.

“Negara kita adalah negara maritim, karena itu sumber daya ini harus digali dan dimanfaatkan dengan cara bijaksana, termasuk dalam kerjasama Jalur Sutera Maritime,” katanya mengkonfirmasi kepada BeritaBenar tanggal 12 Mei.

Pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan dengan prioritas utama di Makassar dan Surabaya pada penghujung tahun ini.

Target infrastruktur Indonesia periode 2015-2019 adalah membangun 24 pelabuhan baru, lanjut Indriyono.

Mengutamakan Diplomasi

Mantan Menteri Kelautan Sarwono Kusumaatmaja mengatakan bahwa upaya Jalur Sutera Maritim jelas untuk berbagai macam kepentingan termasuk ketertarikan Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan.

“Tiongkok memang melakukan agresi seperti di Laut China Selatan, tapi kita jangan menghadapi secara fisik, kita harus mengedepankan diplomasi, seperti keputusan dunia tentang Indonesia sebagai Negara Kepulauan itu bukan hasil perjuangan fisik dengan darah, melainkan diplomasi,” katanya.

Sarwono mendorong pemerintah Indonesia untuk fokus pada wisata bahari.

“Perluasan program ini akan mampu meningkatkan komitmen pada kelautan, perikanan, sumberdaya manusia kemaritiman,” katanya.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan TNI akan merespon kebijakan ini dengan melihat dari sisi keamanan dan pertahanan.

"Keterbukaan perairan Indonesia tentunya harus diimbangi dengan sistem pertahanan yang kuat,” katanya lewat pesan singkat.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.