Follow us

Aparat Mengatakan akan Tindak Tegas Kerusuhan Pasca Pemilu

Perwakilan sejumlah negara memuji proses pencoblosan dan penghitungan suara Pemilu serentak di Indonesia.
Keisyah Aprilia & Tia Asmara
Jakarta
2019-04-18
Email
Komentar
Share
Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seusai pertemuan dengan para pemimpin partai-partai koalisinya, di Jakarta, 18 April 2019.
Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seusai pertemuan dengan para pemimpin partai-partai koalisinya, di Jakarta, 18 April 2019.
AP

Aparat keamanan mengatakan akan tegas menindak pelaku kerusuhan pasca Pemilu.

Kekhawatiran akan adanya kerusuhan muncul setelah Prabowo Subianto tetap mengklaim dirinya sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2019, sementara perhitungan cepat dari 12 lembaga survei kredibel menunjukkan bahwa kandidat petahana, Presiden Joko “Jokowi” Widodo unggul atas Prabowo dengan perbandingan 54 persen : 46 persen dalam Pemilu yang diadakan secara serentak sehari sebelumnya.

“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi,” tegas pimpinan militer Indonesia, Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dalam konfrensi pers di Jakarta, Kamis.

Kapolri Tito Karnavian menegaskan bahwa TNI dan Polri sepakat melakukan penindakan terhadap semua pihak yang membuat kekacauan.

“Saya imbau pihak manapun tidak memobilisasi massa. Baik rayakan kemenangan atau ketidakpuasan atas hasil akhir KPU. Seperti di Bundaran HI kemarin, ada memobilisasi kami bubarkan,” ujarnya.

Sejumlah masa pendukung Jokowi memang tampak mengadakan rally di tempat itu pada hari Rabu usai pemungutan suara.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasai partisipasi pemilih yang menurutnya mencapai 80,9 persen, melampaui target Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5 persen.

“Hal ini tentu menunjukkan siapapun yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi,” ujarnya.

Ia mengharapkan para pendukung pasangan calon mana pun untuk tidak melakukan aksi provokasi.

Jokowi yang telah mengklaim kemenangannya pada Rabu malam, menyerukan kepada para pendukungnya untuk tetap tenang, dan mengatakan ia percaya pada hasil dari lembaga-lembaga survei tersebut.yang menurutnya didasarkan pada data ilmiah dan tingkat keakuratan yang bisa mencapai 99 persen.

"Namun sekali lagi kita harus bersabar untuk menunggu hasil perhitungan resmi KPU," ucapnya.

Hasil resmi KPU akan keluar paling lambat 22 Mei 2019.

Ia juga mengatakan telah mengirim utusan dari koalisinya untuk berbicara kepada kubu Prabowo membahas masalah pencegahan ketegangan pasca Pemilu.

Namun hingga Kamis, Prabowo tetap bersikeras bahwa ia dan calon wakil presidennya, Sandiaga Uno, menang 62 persen terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin, di lebih dari 320.000 tempat pemungutan suara (TPS).

“Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai pesiden dan wakil presiden tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen real count dan C1 yang telah kami rekapitulasi,” kata Prabowo di kediamannya di Jakarta.

“Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.”

Namun demikian ia mengimbau para pendukungnya untuk tetap menjaga persatuan dengan kubu pesaingnya.

“Anak bangsa untuk segera saling mempererat persaudaraan kita seperti yang Pak Jokowi katakan… agar rantai yang putus segera disambung kembali.”

Sementara itu Jokowi mengatakan telah menerima ucapan selamat dari sejumlah kepala negara.

"Kami telah menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan juga Presiden Turki Erdogan dan juga 10 negara lainnya yang telah memberikan ucapan selamat atas suksesnya pesta demokrasi di negara kita," kata Jokowi dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan surat suara yang tidak dicoblos ketika penghitungan suara dilakukan di TPS Jalan Lodan, Ancol, Jakarta Utara, 17 April 2019. (Keisyah Aprilia/BeritaBenar)
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memperlihatkan surat suara yang tidak dicoblos ketika penghitungan suara dilakukan di TPS Jalan Lodan, Ancol, Jakarta Utara, 17 April 2019. (Keisyah Aprilia/BeritaBenar)

Pujian negara sahabat

Perwakilan negara-negara sahabat memuji proses pencoblosan dan penghitungan suara Pemilu serentak di Indonesia.

Hal itu terungkap ketika KPU RI mengundang perwakilan negara sahabat dan lembaga pemantau Pemilu dalam dan luar negeri untuk melihat pencoblosan dan penghitungan suara di sejumlah tempat di Jakarta.

“Ini pengalaman menarik buat saya dan menurut saya semuanya bagus. Bagus dalam arti kata terorganisasi dengan baik," ujar Perwakilan Kedutaan Besar Jepang, Miki Nakata, dalam pernyataan tertulis yang diterima BeritaBenar.

“Semua lancar dan tidak ada konflik. Saya senang melihatnya,” ujar Seung Ryeol Kim, perwakilan dari Asosiasi Badan Pemilu Dunia Korea Selatan.

Election Visit Program, Indonesian Concurrent Elections 2019 yang digelar KPU memang jadi ajang bagi negara-negara sahabat untuk mengetahui tentang transparansi Pemilu di Indonesia.

Beberapa negara yang ikut kegiatan itu adalah Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Malaysia, Rusia, Afghanistan, Malaysia, Myanmar, dan Timor Leste.

Pemilu susulan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui ada beberapa permasalahan di sejumlah daerah terkait Pemilu, walaupun ia mengatakan secara garis besar pemungutan suara berjalan baik.

“Beberapa wilayah memang ada yang ditunda pemilihannya, tapi tidak signifikan karena surat suara rusak sehingga lambat ditukar,” jelasnya.

Ia mengatakan ditemukan kasus penganiayaan anggota Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) di Sumatra Selatan dan rebutan saksi dan ada pihak yang melarikan kotak suara, di Sampang, Madura.

Kasus pelarian kotak suara juga ditemukan di Papua. Di propinsi ini lebih dari 1000 TPS melakukan Pemilu ulang pada Kamis, yang disebabkan karena surat suara yang datang terlambat.

Ketua KPU RI, Arief Budiman saat dihubungi BeritaBenar mengaku Pemilu susulan yang digelar Kamis hanya karena keterlambatan logistik.

“Logistik yang sampai di beberapa daerah ada yang siang dan sore sehingga prosesnya diputuskan untuk menggelar Pemilu hari ini. Kendalanya hanya karena logistik lambat saja,” kata Arief.

Berdasarkan data KPU RI, sebanyak 2.249 TPS di 18 kabupaten/kota yang tidak dapat melakukan pemungutan suara pada Rabu.

Selain keterlambatan logistik, faktor lain seperti bencana menjadi penyebabnya.

“Seperti di Jambi misalnya, karena banjir jadi Pemilunya baru bisa digelar hari ini,” jelas Arief.

Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) merekomendasikan pemungutan suara ulang di 15 TPS yang tersebar di lima kabupaten/kota karena ditemukan adanya pelanggaran saat pencoblosan, Rabu.

"Secara umum Pemilu lancar. Sudah tidak ada masalah. Tapi ada beberapa TPS yang berdasarkan penelitian di lapangan dan laporan Panwascam kita, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb dan tidak memiliki form A5 atau pindah tempat memilih, namun menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen kepada BeritaBenar.

M. Sulthan Azzam di Padang, Sumatra Barat, turut berkontribusi dalam artikel ini.

Tampilan selengkapnya