ASEAN, China Sepakati Kerangka Kode Etik di Laut China Selatan

Pembahasan mengenai kode etik (COC) di Laut China Selatan antara 10 negara anggota ASEAN dan China sejak 2013 mencapai kemajuan signifikan dengan disepakatinya kerangka kode etik dalam pertemuan pejabat senior 11 negara tersebut di Giuyang, China, Kamis, 18 Mei 2017.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri, Jumat, menyebutkan bahwa kerangka kode etik selanjutnya akan disampaikan kepada menteri luar negeri masing-masing negara untuk mendapatkan persetujuan.

Kalau kerangka COC disetujui maka kerangka tersebut resmi diadopsi menjadi kode etik berperilaku di Laut China Selatan sebagai implementasi dari Deklarasi Perilaku Pihak-Pihak di Laut China Selatan (DOC) yang disepakati para menteri luar negeri ASEAN dan China di Phnom Penh, Kamboja pada 2002.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, mengatakan ini menjadi momentum yang baik antara ASEAN dan China, dan kemajuan dalam implementasi DOC.

“Secara umum, kerangka COC yang disepakati terdiri atas mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, prinsip tindakan dan klausa-klausa final,” ujar Jose dalam siaran pers itu, tanpa menyebutkan lebih detil tentang dokumen yang disepakati.

Jose menyatakan proses konsultasi mendapat momentum positif setelah pertengahan 2016, para menteri luar negeri ASEAN dan China memandatkan pejabat tinggi ASEAN dan China untuk menyelesaikan negosiasi kerangka COC, tahun ini.

Beginda Pakpahan, dosen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, mengatakan tercapainya kesepakatan kerangka COC ini adalah proses awal yang diharapkan untuk tercapainya kode etik final, walau masih ada kemungkinan bisa ditinjau ulang di tingkat menteri luar negeri.

“Bisa saja ada pihak-pihak yang merasa belum terakomodir,” ujarnya kepada BeritaBenar, “namun setidaknya ini sudah ada kemajuan dari posisi sebelumnya".

‘China ancam perang’

Filipina, yang memenangkan sengketa wilayah di Laut China Selatan atas China pada Juli 2016 setelah Mahkamah Arbitrase di Belanda menetapkan China tidak mempunyai bukti historis atas klaimnya di wilayah laut tersebut, menyambut baik finalisasi kerangka kode etik tersebut.

Namun, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jumat, mengatakan China telah mengancam perang bila ia berkeras untuk melaksanakan hasil keputusan arbitrase tersebut.

Klaim Duterte ini menjadi serius karena diungkapkan setelah para pejabat tinggi ASEAN dan China menuntaskan pertemuan di Giuyang dengan kesepakatan untuk menghindari perselisihan di Laut China Selatan.

Berbicara di depan pasukan penjaga pantai di Davao, Duterte menegaskan dia telah memberitahu Presiden China Xi Jin Ping bahwa dirinya berniat melakukan pengeboran di wilayah kaya mineral yang disengketakan kedua negara.

"Kami akan mengebor minyak di situ. Bila Anda merasa itu milik Anda, itu pandangan Anda. Tapi menurut saya, saya dapat menggali minyak bila ada sesuatu di dalam perut bumi wilayah itu karena itu milik kami,” ujar Duterte dalam pidatonya yang ditayangkan secara nasional oleh televisi.

Menurutnya, Presiden China membalasnya dengan mengatakan mereka tidak mau bersengketa dengan Filipina dan ingin tetap mempertahankan hubungan baik, namun bila Duterte memaksakan isu tersebut, Xi Jin Ping mengatakan “kita akan perang”.

Promosi situasi damai

Dokumen DOC yang disepakati 12 tahun lalu menyebutkan ASEAN dan China menyadari perlunya mempromosikan situasi yang damai dan harmonis di Laut China Selatan antara ke-11 negara demi meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.

Di akhir dokumen, mereka sepakat pengadopsian suatu kode etik di Laut China Selatan akan dapat mempromosikan tujuan-tujuan tersebut.

Mereka juga mendeklarasikan pihak-pihak terkait akan menyelesaikan sengketa wilayah dan yuridis secara damai melalui konsultasi dan negosiasi dalam suasana persahabatan.

Selain Filipina dan China, negara lain yang menyatakan klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan adalah Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang menyatakan klaim wilayah itu, tapi pernah mempertanyakan secara unilateral melalui PBB pada China sebab batas imajiner China di laut tersebut, yang dikenal sebagai nine-dash line, menjorok ke perairan Natuna yang merupakan zona ekonomi ekslusif Indonesia.

Latihan gabungan

Sementara itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Jumat, menyaksikan latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), yang melibatkan sekitar 5.000 personel TNI di kawasan Natuna, Kepulauan Riau.

“Betapa tampak kesiapan TNI, baik darat, laut, udara, betul-betul dalam keadaan siap apabila diperlukan negara,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima BeritaBenar.

Latihan gabungan itu digelar dua hari setelah insiden yang menewaskan empat anggota TNI dan melukai delapan lainnya akibat gangguan pada peralatan pembatas elevasi salah satu pucuk meriam 23mm/Giant Bow saat ditembakkan.

Jokowi, yang juga turut menyampaikan duka cita kepada para korban, mengaku bangga melihat latihan tersebut menunjukkan solidnya TNI dan juga kesiapan mempertahankan negara.

“Tapi jangan puas dulu, masih banyak hal yang harus diperbaiki, dibenahi terutama di bidang alusista. Apalagi bila dikaitkan dengan teknologi yang semakin cepat,” katanya.

Rilis itu juga menyebutkan bahwa KRI, pesawat tempur, helicopter, serta sejumlah tank juga menunjukkan aksinya dalam latihan terbesar tahun ini.