Analis: ASEAN Harus Lawan Upaya Kamboja Izinkan Junta Burma Hadiri Pertemuan Blok Itu

Diperbarui pada Selasa, 11 Januari 2022, pk. 07:00 WIB

Komitmen ASEAN untuk mempertahankan integritasnya dalam menghadapi hubungan Kamboja dengan junta Burma akan diuji pada pertemuan langsung para menteri luar negeri blok itu, kata para analis Senin.

Jika negara-negara anggota ingin menjaga agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak menghancurkan diri sendiri, mereka harus menolak segala upaya yang dilakukan oleh Ketua ASEAN 2022 dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen untuk mengizinkan menteri luar negeri rezim junta Burma menghadiri pertemuan itu, setidaknya kata seorang pengamat.

“Jika Kamboja bersikeras mengundang junta ke pertemuan ASEAN, kita harus mengatakan 'tidak.' Jika perlu, kita harus memboikot pertemuan itu. … Menurut saya, [Menlu] Retno seharusnya tidak hadir,” demikian Rizal Sukma, mantan Duta Besar Indonesia untuk Inggris kepada BenarNews, merujuk pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Jika Kamboja ingin menghancurkan ASEAN, dan negara-negara ASEAN lainnya boleh saja, ya silakan” tambah Rizal, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Jakarta.

Komentar Rizal dan analis lainnya mengikuti kunjungan Hun Sen ke Naypyidaw, Myanmar, pada akhir minggu lalu di mana ia bertemu dengan pemimpin kudeta militer Burma, Jenderal Min Aung Hlaing.

Hun Sen akan menjadi tuan rumah pertemuan besar ASEAN pertamanya sebagai ketua blok regional itu pada 18-19 Januari dalam acara “retreat” menteri luar negeri di Siem Reap.

Per Senin, BenarNews mengkonfirmasi melalui sekretaris pers menteri luar negeri Malaysia bahwa diplomat top negara itu akan menghadiri pertemuan minggu depan secara virtual.

Di Jakarta, juru bicara kementerian luar negeri Indonesia mengatakan negara-negara anggota ASEAN akan diberi pengarahan pada pertemuan tentang hasil kunjungan Hun Sen ke Myanmar, tetapi dia menolak mengatakan apakah Menlu Retno Marsudi akan hadir.

Pejabat dari kedua negara menolak untuk mengomentari perjalanan Hun Sen ke Naypyidaw atau berpendapat tentang kemungkinan kehadiran menteri luar negeri junta Burma dalam acara di Siem Riap nanti. Sementara itu, pejabat di kementerian luar negeri negara anggota ASEAN lainnya, Thailand dan Filipina, tidak segera menanggapi permintaan komentar BenarNews.

Sementara itu, juru bicara kementerian luar negeri Kamboja mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa akan segera diketahui apakah menteri luar negeri junta Burma, Wunna Maung Lwin, juga diundang ke Siem Reap.

“Kami akan segera mengeluarkan pernyataan pers dalam beberapa hari mendatang,” kata Koy Koung.

Juru bicara militer Myanmar, Mayjen Zaw Min Tun, optimis ketika ditanya tentang hasil kunjungan Hun Sen.

Kunjungan itu “akan membantu perwakilan kami [di ASEAN],” katanya kepada RFA, mengklaim bahwa junta telah memenuhi satu poin dari lima poin peta jalan ASEAN menuju demokrasi yang disepakati April tahun lalu – mengakhiri kekerasan.

Dia merujuk pada pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir perjalanan dua hari Hun Sen ke Myanmar yang mengatakan junta telah memperpanjang gencatan senjata dengan semua Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) hingga akhir 2022.

Pernyataan itu tidak menyebutkan aktivis pro-demokrasi.

Pada hari Senin, PM Kamboja membela kunjungannya, mengklaim telah mencapai tiga hasil utama dari konsensus lima poin: gencatan senjata, bantuan kemanusiaan untuk semua pihak, dan mengirim utusan khusus ASEAN untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan.

'Selamatkan Integritas ASEAN'

Analis dan aktivis hak asasi manusia, namun bagaimanapun, marah atas kunjungan Hun Sen karena dia tidak bertemu dengan para pemimpin pro-demokrasi dan hanya mendengar tentang krisis hanya dari sisi junta, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari 2021 itu.

Beberapa pihak menolak pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Kamboja dan Myanmar itu dan menyebutnya sebagai sebuah kebohongan. Mereka mengatakan bahwa setiap keuntungan yang telah dicapai ASEAN dengan mengeluarkan Min Aung Hlaing dari KTT utama blok itu tahun lalu karena tidak mengimplementasikan konsensus lima poin dimentahkan kembali oleh kunjungan Hun Sen.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan Hun-Sen itu “adalah upaya yang salah arah dan berbahaya dengan tipumuslihat menggambarkan sebuah terobosan, padahal tindakan sepihaknya telah secara dramatis melemahkan upaya kolektif ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar,” kata Charles Santiago, ketua kelompok ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dalam sebuah pernyataan, Minggu.

“Diplomasi jahat Hun Sen adalah ancaman bagi ASEAN,” kata APHR.

Men Nath, perwakilan Dewan Pengawas Kamboja yang berbasis di Swedia, mengatakan kepada RFA bahwa hasil perjalanan Hun Sen ke Myanmar adalah "nol".

“Ini sangat berlawanan dengan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan masalah Burma,” katanya, Senin.

“Apa yang [Hun Sen] lakukan dengan mengacu pada mekanisme ASEAN hanya menyebabkan perpecahan di ASEAN.”

PM Kamboja memprioritaskan persatuan ASEAN daripada demokrasi atau hak asasi manusia, kata Hunter S. Marston, mahasiswa doktoral di ANU College of Asia and the Pacific di Australian National University.

“Sayangnya, ASEAN tidak memiliki konsensus tentang bagaimana mendekati Myanmar, jadi kami akan melihat apakah lebih banyak negara yang condong ke demokrasi di dalam blok tersebut akan bertahan melawan Hun Sen [dan] meminta pertanggungjawaban junta Myanmar,” katanya kepada BenarNews.

Kepala negara anggota ASEAN lainnya perlu “segera terlibat … untuk menyelamatkan integritas ASEAN sebagai forum regional,” analis Malaysia MD Mahbubul Haque, dosen Studi Internasional di Universitas Sultan Zainal Abidin, mengatakan kepada BenarNews.

“PM atau presiden Indonesia, Malaysia, atau Singapura harus bekerja sama dalam menangani krisis Myanmar. Anda tidak bisa mengandalkan Thailand atau Filipina,” kata Haque.

“Jangan biarkan [Hun Sen melakukannya] sendirian.”

Tria Dianti dan Ronna Nirmala di Jakarta, Nisha David di Kuala Lumpur, Shailaja Neelakantan di Washington, dan Radio Free Asia, sebuah layanan berita yang berafiliasi dengan BenarNews, berkontribusi dalam laporan ini.

Laporan ini telah dikoreksi untuk menyatakan bahwa kementerian luar negeri Kamboja akan segera mengumumkan apakah mereka mengundang Wunna Maung Lwin, diplomat tinggi junta Burma, ke pertemuan menteri luar negeri ASEAN yang akan datang.