Menlu: Krisis di Myanmar uji kredibilitas ASEAN

Perwakilan non-politis Myanmar tidak hadir dalam pertemun pertama Menteri Luar Negeri ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia.
Tria Dianti
2023.02.03
Jakarta
Menlu: Krisis di Myanmar uji kredibilitas ASEAN Para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN minus Myanmar berfoto bersama Menteri Luar Negeri Timor Leste Adaljiza Magno (kedua dari kanan) dan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn (paling kanan) sebelum pertemuan ASEAN Coordinating Council di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat, 3 februari 2023.
[Eko Siswono Toyudho/BenarNews]

Diperbarui pada Sabtu, 4 Februari 2023, 01:00 WIB

Krisis pasca kudeta di Myanmar menguji kredibilitas ASEAN di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan persaingan negara adidaya, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri blok regional itu di Jakarta, Jumat (3/2).

Sementara itu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi dari pihak mana pun.

"Di tingkat regional, persaingan kekuatan besar akan dapat membuat kawasan tidak stabil," ujar Retno dalam pidato sambutan pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN.

Sementara terkait krisis di Myanmar, Menlu Retno mengatakan, "Secara internal, situasi keamanan di Myanmar menguji kredibilitas ASEAN."

Hampir 3.000 orang tewas dan lebih dari 17.000 telah ditangkap di Myanmar sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Thailand.

Dalam konferensi pers, Retno menjelaskan hari pertama dari dua hari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN itu secara khusus mendiskusikan soal krisis di Myanmar, yang tidak diwakili oleh siapapun di Jakarta meski telah diundang untuk mengirimkan perwakilan non-politis.

Indonesia yang tahun ini menduduki posisi ketua bergilir ASEAN akan mencoba mendorong tiga pendekatan penyelesaian isu Myanmar, yaitu keterlibatan semua pihak untuk berdialog secara inklusif, penghentian kekerasan dan pengiriman bantuan kemanusiaan, kata Retno.

"Semua negara ASEAN mendukung Indonesia dalam menangani konflik Myanmar dengan tetap menjalankan Konsensus Lima Poin," ujarnya, merujuk pada lima kesepakatan yang disetujui dalam pertemuan darurat pemimpin ASEAN pada April 2021 yang bertujuan menghentikan konflik di Myanmar pasca kudeta oleh junta militer di negara tersebut.

Kelima poin konsensus itu menyerukan diakhirinya kekerasan, penyediaan bantuan kemanusiaan, penunjukan utusan khusus ASEAN, dialog dengan semua pihak, dan mediasi oleh utusan tersebut.

Retno mengatakan, Jokowi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia sesuai dengan apa yang di dalam Piagam ASEAN.

“Presiden juga menekankan bahwa five point of consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar,” lanjutnya.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN minus perwakilan dari Myanmar menghadiri acara Dewan Koordinasi ASEAN di Jakarta, 3 Februari 2023. [Eko Siswono Toyudho/BenarNews]
Para Menteri Luar Negeri ASEAN minus perwakilan dari Myanmar menghadiri acara Dewan Koordinasi ASEAN di Jakarta, 3 Februari 2023. [Eko Siswono Toyudho/BenarNews]

Tanggapan NUG

Menanggapi pernyataan Retno terkait krisis Myanmar dalam pertemuan itu, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG/National Unity Government) yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih secara demokratis yang digulingkan Junta Myanmar dalam kudeta, menyebut retret Menteri Luar Negeri yang tidak mengundang NUG itu sebagai ekslusif.

“Kami melihat bahwa para menteri luar negeri ASEAN bertemu secara eksklusif tentang masalah Myanmar dan mengetahui bahwa Indonesia mengajukan tiga pendekatan. Sudah diputuskan sejak pertemuan November lalu untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan,” kata Kyaw Zaw, juru bicara Kantor Kepresidenan NUG, merujuk para KTT ASEAN di Kamboja, November 2022.

Ia berharap keterlibatan NUG bisa segera diterima ASEAN dalam tingkat resmi.

“Seperti yang dikatakan semua pihak yang berkepentingan, saya memahami bahwa NUG adalah pemerintah resmi yang mewakili rakyat Myanmar dan mereka (ASEAN) akan bertemu secara resmi dengan NUG. Sejauh ini, kami memiliki keterlibatan tetapi belum level resmi. Tapi kami berharap akan ada keterlibatan publik resmi segera.”

Rencana Jokowi terkait "pengiriman jenderal" tidak dibahas

Dalam interview ekslusif dengan Reuters Rabu, Jokowi mengatakan ia akan mengirim seorang jenderal senior ke Myanmar untuk berbicara dengan pemimpin junta dan berbagi pengalaman termasuk keberhasilan Indonesia melakukan transisi demokrasi pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto yang didukung militer pada tahun 1998.

Tapi pengamat meragukan langkah itu bakal membawa keberhasilan, dengan alasan junta Myanmar dianggap tidak memiliki hasrat untuk membawa Myanmar kembali ke demokrasi.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Sidharto Suryodipuro mengatakan rencana Jokowi untuk mengirim jenderal ke Myanmar tidak dibahas dalam pertemuan Jumat.

"Mandat 5 PC (Five Point Consensus) adalah utusan khusus ketua ASEAN dan itu tidak ada perubahan. Saat ini hanya dibentuk kantor untuk utusan khusus di bawah Bu Menlu," kata dia.

Pengiriman utusan katanya, akan dilakukan setelah berkomunikasi dengan semua pihak untuk menyalurkan bantuan dan menciptakan dialog inklusif.

Sebagai respons ASEAN terhadap pemimpin Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang mengingkari kesepakatan Konsensus Lima Poin tersebut, ASEAN tidak pernah mengundang pimpinan Myanmar dalam pertemuan ASEAN, namun hanya mengundang perwakilan non-politik (non-political representative) dari negara tersebut.

"Dalam setiap keputusan KTT jelas bahwa ASEAN akan selalu mengundang pihak non-political representative dari Myanmar. Yang paling penting adalah siapa orang yang pantas untuk duduk di kursi Myanmar. Saat ini tidak ada pihak yang pantas untuk duduk di kursi itu," kata Sidharto.

Pakar politik internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar setuju bahwa masalah Myanmar akan menguji kredibilitas ASEAN karena akan membuat organisasi ini menjadi kurang efektif.

"Ada satu anggota yang melanggar prinsip ASEAN, prinsip hukum internasional dan kesepakatan ASEAN sendiri sehingga menghambat kegiatan ASEAN dan jadi rugi ASEAN kan," katanya kepada BenarNews.

Selain itu, ujarnya, dunia internasional di luar ASEAN akan melihat bagaimana ASEAN menyelesaikan ini.

"ASEAN jadi banyak ujiannya, sebagai organisasi dimana ada anggota yang melanggar aturan, tergantung apa tindakan yang diambil dan bagaimana selesaikan akan menjadi perhatian dunia internasional," kata dia.

Ia menilai Indonesia tidak akan menetapkan special envoy yang dipilih Jokowi untuk dikirim ke Myanmar. Menurut dia, Jenderal yang dikirim memiliki misi hanya untuk bertemu dengan junta militer untuk memberikan pemahaman yang dilakukan mereka salah.

"Rencana usulan Jenderal sendiri masih tergolong usul yang harus mendapatkan persetujuan dalam negeri jadi tidak akan dibawa di pertemuan formal ASEAN seperti saat ini. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya," kata dia.

"Jangan sampai Indonesia jalan sendiri. Kalau ada Jenderal Indonesia yang mau dikirim itu harus betul-betul mendapat dukungan ASEAN," tambahnya.

Dalam edisi yang diperbarui ini telah dimasukkan tanggapan NUG atas pernyataan ASEAN terkait krisis Myanmar.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.