Junta Tidak Diundang, Myanmar Lewatkan KTT ASEAN

Menolak pimpinan junta adalah keputusan berat tetapi harus diambil, kata Presiden Jokowi.
Staf BenarNews
Manila, Jakarta, Kuala Lumpur dan Washington
2021-10-26
Share
Junta Tidak Diundang, Myanmar Lewatkan KTT ASEAN Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 2021 Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei berbicara dalam KTT ASEAN secara virtual yang tidak dihadiri oleh Myanmar dan yang diselenggarakan oleh Brunei, di Bandar Seri Begawan, 26 Oktober 2021.
Handout via Reuters

Para pemimpin ASEAN memulai KTT tahunan mereka tanpa Myanmar, yang tidak hadir sebagai protes atas dilarangnya pemimpin junta mereka dalam pertemuan itu.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden mengatakan mendukung upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk meminta pertanggungjawaban rezim militer Burma atas konsensus lima poin blok itu yang bertujuan memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar setelah kudeta 1 Februari.

“Myanmar telah diundang pada tingkat non-politik. Namun, hingga KTT dimulai, tidak ada perwakilan Myanmar di tingkat non-politik,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers, Selasa (26/10).

“Layar untuk Myanmar sudah disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN,” kata Retno, merujuk pada layar video yang disiapkan untuk perwakilan non-politik dari Myanmar yang diundang ASEAN untuk menghadiri KTT yang diselenggarakan oleh Brunei sebagai ketua blok itu pada 2021.

Retno juga melaporkan kembali pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam pertemuan itu.

Jokowi, ujarnya kepada wartawan, “Menyayangkan penolakan Myanmar dengan tidak menyambut tawaran ASEAN sebagai keluarga untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.”

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, awal bulan ini para menteri luar negeri ASEAN melarang kepala junta Min Aung Hlaing menghadiri KTT itu, karena ia mundur dari konsensus yang telah dia setujui dalam pertemuan darurat para pemimpin ASEAN di Jakarta April lalu.

“Keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan Myanmar di tingkat non-politik ke KTT adalah keputusan yang sulit, tetapi harus dilakukan,” kata Jokowi dalam pertemuan hari Selasa, dikutip Retno.

Presiden mengingatkan mitra-mitranya, pemimpin ASEAN, “bahwa penting bagi kita untuk menjaga penghormatan terhadap prinsip non-intervensi, tetapi di sisi lain, kita juga berkewajiban untuk menjunjung prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, tata pemerintahan yang baik, saling menghormati hak asasi manusia, dan pemerintahan konstitusional,” kata Retno.

Dia merujuk pada kebijakan lama blok regional itu untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota.

Sebagai perwakilan Myanmar, ASEAN mengundang seorang diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta sebagai “perwakilan non-politik” ke KTT itu.

Ketua ASEAN untuk tahun 2021, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, dalam pernyataan tidak menyebutkan ketidakhadiran Myanmar. Namun ia meminta junta menerapkan konsensus lima poin, termasuk memberikan akses kepada utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua partai politik, yang telah ditolak oleh militer Burma.

‘Sangat memalukan secara politik’

Dilarang menghadiri KTT adalah “pukulan serius dan kegagalan di front internasional bagi junta,” Ye Myo Hein, direktur eksekutif Kelompok Studi Politik Tagaung di Myanmar, mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA), media yang terafiiasi dengan BenarNews.

Akademisi itu mengatakan bahwa saat Kamboja mengambil alih kepemimpinan ASEAN dari Brunei tahun depan, itu akan melegakan junta.

Namun, itu mungkin tidak terjadi, berdasarkan komentar Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di KTT pada hari Selasa.

Hun Sen mengeluarkan kata-kata yang sangat keras untuk junta Burma, demikian laporan Reuters.

“Hari ini, ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari ASEAN. Myanmar mengabaikan haknya,” katanya.

“Sekarang kita berada dalam situasi ASEAN minus satu. Bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar.”

Surat kabar junta Burma Myawaddy melaporkan bahwa unjuk rasa pro-militer diadakan di 47 kota di keseluruhan Myanmar termasuk Naypyidaw, menjelang KTT ASEAN.

Analis politik Than Soe Naing mengatakan unjuk rasa diadakan dalam upaya untuk menunjukkan ada dukungan domestik untuk rezim militer dalam menghadapi penghinaan ASEAN terhadap junta.

“Seluruh pelosok Myanmar telah menentang junta di wilayah pedesaan, dan keputusan ASEAN untuk melarang pimpinna meliter itu menghadiri KTT itu sangat memalukan secara politik,” kata sang analis kepada RFA.

“Dalam situasi seperti ini, unjuk rasa ini diadakan untuk menunjukkan bahwa mereka mendapat dukungan dari rakyat. Dan jumlah orang yang hadir hanya sedikit di atas sabung ayam.”

Seorang warga Mandalay yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan militer juga memberikan keamanan untuk demonstrasi di kota Aung Myay Tharzan, meskipun sering menembaki pengunjuk rasa pro-demokrasi di demonstrasi lainnya.

“Kami belum pernah melihat orang-orang ini di kota kami. Mereka semua adalah orang asing. Saya melihat mereka sebagai oportunis yang bergabung dengan pemegang kekuasaan. Para pendukung ini diizinkan untuk melakukan aksi unjuk rasa,” kata warga Mandalay.

 

Demonstran menyerukan ditegakkannya demokrasi di Myanmar melakukan unjuk rasa di luar gedung ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. [AFP]
Demonstran menyerukan ditegakkannya demokrasi di Myanmar melakukan unjuk rasa di luar gedung ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. [AFP]

Sementara itu junta menunjuk kementerian luar negerinya mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa tentang ketidakhadiran Myanmar di KTT. Dikatakan Myanmar tidak memboikot KTT tetapi hanya tidak menghadirinya karena ASEAN menolak perwakilan pemerintah militer.

Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan kepada RFA pada hari Selasa bahwa pemerintah menemukan "diskriminasi terhadap satu sama lain dan ... tekanan satu sama lain dalam urusan internal kami," tidak dapat diterima.

Dia mengatakan Myanmar adalah negara berdaulat dan sudah memiliki pertemanan internasional yang kuat.

Namun yang pasti teman-teman yang diklaim itu tidak termasuk AS, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden di KTT ASEAN-US hari Selasa, menurut pernyataan Gedung Putih.

“Dia menyatakan keprihatinan mendalam terkait kudeta militer dan kekerasan mengerikan di Burma dan meminta rezim militer negara itu untuk segera mengakhiri kekerasan, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, dan memulihkan jalan Burma menuju demokrasi,” kata pernyataan itu.

“Dia menyatakan dukungan untuk upaya ASEAN meminta pertanggungjawaban rezim militer Burma pada konsensus lima poin.”

Biden juga mengumumkan niat untuk menyediakan hingga $102 juta dalam inisiatif baru untuk memperluas Kemitraan Strategis AS-ASEAN guna mendukung pemulihan kawasan dari COVID-19, mengatasi krisis iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan sumber daya manusia.

Kawasan Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan

Isu-isu regional lainnya yang dibahas oleh anggota ASEAN termasuk pandangan blok tersebut terkait Indo-Pasifik dan situasi di Laut China Selatan yang disengketakan, yang pengklaimnya termasuk sejumlah anggota ASEAN.

Pernyataan ketua ASEAN mengatakan bahwa beberapa negara anggota menyatakan keprihatinan tentang kegiatan reklamasi tanah dan kerusakan lingkungan laut di Laut China Selatan yang “telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan itu. .”

Pernyataan itu tidak mengatakan negara atau negara mana yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, meskipun citra satelit dan pengamat regional menyebut China yang harus bertanggung jawab.

Dalam beberapa pekan terakhir, dua kapal survei China dalam insiden terpisah telah melanggar perairan Indonesia dan Malaysia di Laut China Selatan. Sementara Indonesia mengecilkan hal itu, Malaysia memprotes dengan memanggil perwakilan China.

Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan pada Oktober bahwa lebih dari 70 persen protes diplomatik oleh pemerintah terhadap kegiatan China di Laut China Selatan dalam lima tahun terakhir dilakukan tahun ini.

Pada pertemuan puncak itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ASEAN perlu “tetap kuat” di tengah tantangan China. Dia mencatat bahwa klaim ekspansif Beijing ke Laut Cina Selatan telah dibatalkan oleh keputusan pada 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Pengadilan memutuskan klaim tersebut tidak sah berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, atau UNCLOS.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, juga mendukung hal itu dengan mengatakan bahwa “hal-hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.”

China tidak pernah menerima putusan pengadilan internasional 2016 itu.

Sementara itu Biden mengatakan bahwa Washington berkomitmen untuk “bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mempertahankan diri dari ancaman terhadap tatanan berbasis aturan internasional dan untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

Marielle Lucenio di Manila, Ahmad Syamsudin di Jakarta, Muzliza Mustafa di Kuala Lumpur, Shailaja Neelakantan di Washington dan Myanmar Service of Radio Free turut berkontribusi dalam laporan ini.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya