ASEAN masih bersatu, kata Jokowi, di tengah perbedaan atas isu Myanmar

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Selasa (5/9) menekankan bahwa ASEAN masih tetap mempertahankan kesatuan dan sentralitas di tengah kritik terhadap ketidakmampuannya dalam menangani krisis Myanmar dan sengketa Laut China Selatan.

Jokowi berbicara pada hari pertama pertemuan puncak ASEAN di Jakarta, saat pengamat mempertanyakan relevansi kelompok tersebut di hadapan krisis regional yang berlarut-larut selama bertahun-tahun.

"Memang akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN, yaitu: apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? Apakah kapal ASEAN mampu terus melaju?" kata Jokowi dalam pidota pembukaan pertemuan pemimpin ASEAN yang tahun ini deketuai Indonesia.

"Saya ingin tegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik," ujarnya, "kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat."

Jokowi menegaskan konsensus lima poin akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN sebagai upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga, yang disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021, dalam upaya mengembalikan Myanmar ke demokrasi pasca kudeta junta militer atas pemerintahan yang sah di negara itu dua bulan sebelumnya.

“Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk implementasikan lima poin konsensus,” kata Jokowi dalam retret pemimpin ASEAN.

Konsensus lima poin menyerukan segera diakhirinya kekerasan, dialog di antara semua pihak, ditentukannya utusan khusus untuk memediasi, bantuan kemanusiaan dan kunjungan utusan ke Myanmar.

“Namun proses yang dilakukan memang masih amat panjang. Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama,” kata dia.

Jokowi menambahkan pihaknya telah melakukan engagement secara sangat intensif dengan berbagai pihak di Myanmar. “Lebih dari 145 engagements dengan 70 stakeholders telah dilakukan dalam sembilan bulan,” kata dia.

Sekaligus, ujarnya, Indonesia telah melihat muncul kepercayaan antara satu pihak dengan yang lain di Myanmar, kecuali dengan militer.

Selama ini, ASEAN telah berusaha untuk menengahi penyelesaian krisis di Myanmar, di mana lebih dari 4.000 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap oleh pasukan keamanan sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut kelompok hak asasi manusia.

Junta juga memerangi kelompok etnis bersenjata dan pejuang perlawanan sipil di seluruh negeri. Sesuai kesepakatan, ASEAN melarang junta menghadiri pertemuan blok regional itu dan selalu mengundang perwakilan non-politik Myanmar.

Keketuaan Filipina 2026

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan para pemimpin ASEAN setuju untuk membentuk troika untuk keberlanjutan penanganan isu di ASEAN dengan menekankan bahwa keadaan tidak bisa berubah hanya dalam satu tahun.

“Dan karena komitmen ASEAN untuk terus membantu rakyat Myanmar, maka disepakati pembentukan troika antara kepemimpinan yang sekarang, sebelumnya dan yang akan datang.”

Selain itu dia memastikan bahwa keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina. Kepemimpinan bergilir ASEAN untuk 2026 seharusnya dipegang oleh Myanmar, sementara pada 2025 keketuaan ASEAN akan berada di tangan Malaysia.

“Semua memahami situasi yang sangat pelik, complicated, dan tidak mudah untuk diselesaikan,” kata Retno.

Direktur Kerjasama ASEAN, Sidharto Suryodipuro membantah jika alasan Filipina dipilih berdasarkan permintaan junta militer. “Bukan keputusan ini dibuat atas kesepakatan bersama dan disetujui Chair ASEAN,” kata dia.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Jakarta mengatakan negaranya siap menjadi ketua ASEAN pada tahun 2026.

“Kami akan memperkuat fondasi pembangunan komunitas kami dan menavigasi ASEAN saat negara ini memulai babak baru,” kata Marcos.

Laut China Selatan

Sementara itu, baik Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak ASEAN untuk waspada terhadap tindakan yang bisa memecah belah kawasan regional.

"Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama," ujar Jokowi.

Anwar mengingatkan, “Kita tidak boleh membiarkan semua yang dicapai dirusak oleh persaingan yang tidak terkendali antara negara besar.”

Selain itu, Anwar juga menegaskan kembali posisi Malaysia mengenai masalah Laut China Selatan yang menurutnya harus ditangani sesuai hukum internasional termasuk konvensi PBB tentang hukum laut.

Dia mengacu pada peta baru China yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan yang berkonflik dengan klaim beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Malaysia.

Pertemuan tiga hari ASEAN mencakup pembicaraan antara blok tersebut dan mitra dialog yaitu KTT Asia Timur. Di antara mereka yang dijadwalkan menghadiri pembicaraan tersebut adalah Wakil Presiden AS Kamala Harris, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

“Frustasi”

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma mengatakan Jokowi tampaknya cukup frustasi karena tidak ada progres berarti dalam penyelesaian Myanmar terutama terkait lima point konsensus.

“Taktis dan extraordinary di sini asumsi saya lebih ke harapan. Tetapi kalau dibilang taktis, harusnya mengacu pada sesuatu yang praktikal dan membuahkan hasil atau perubahan. Kalau dibilang extraordinary, seharusnya mengacu ke di luar kebiasaan, keluar zona nyaman,” katanya.

Dinna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari lembaga riset Synergy Policies, menyayangkan inisiatif lima poin konsensus "menggelinding" begitu saja tanpa arah.

“Sedih melihatnya. Isu Myanmar sendiri tidak ada agenda khusus di KTT ini. Nasib jutaan orang Myanmar dilepas begitu saja. Bayangkan populasi 54,5 juta penduduk dianggap isu yang bisa disimpan dulu,” ujarnya.