Australia akan Latih Aparat Penegak Hukum Indonesia Keamanan Siber

Menhan Australia dan Indonesia melakukan perundingan bilateral, sementara para pimpinan ASEAN bahas pembangunan berkelanjutan.
Anton Muhajir
2018.10.11
Nusa Dua
181011_ID_Bali_620.jpg Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu (kanan) berjabat tangan dengan mitranya Australia Christopher Pyne setelah melakukan perundingan bilateral di Nusa Dua, Bali, 11 Oktober 2018.
Anton Muhajir/BeritaBenar

Australia akan mengirim ahli untuk memberikan pelatihan keamanan siber bagi aparat penegak hukum Indonesia sebagai bagian dari kerjasama bilateral keamanan Indonesia – Australia, demikian disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Kamis.

Ryamizard dan mitranya dari Australia, Christopher Pyne, membahas masalah penanggulangan terorisme, masalah kemaritiman dan peranan Australia dalam pertukaran informasi intelijen Asia Tenggara, Our Eyes, di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Badan Keuangan Internasional (IMF) di Bali.

“Australia memiliki teknologi yang lebih baik. Mereka akan mengirim pelatih dari Australia untuk melatih personel keamanan siber kita,” kata Ryamizard.

Terkait peran Australia dalam Our Eyes Initiative sebagai upaya melawan terorisme di tingkat regional, Pyne mengatakan negaranya memiliki kemampuan cukup baik untuk dibagi ke Indonesia dalam hal pengumpulan informasi dan analisis data.

“Kami memiliki kemampuan militer yang cukup dan melihat lebih lanjut kerja sama ke depan terutama terkait keamanan siber, bagaimana memutus jalur keuangan terorisme di kawasan kita, terutama antara Indonesia, Australia, AS, India, Filipina, dan Malaysia, yang mungkin bisa kita lakukan bersama ke depan,” tambahnya.

Pada bulan Januari, enam negara anggota ASEAN – Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina - meluncurkan inisiatif Our Eyes yang bertujuan memberikan respons yang lebih cepat dan lebih akurat terhadap ancaman keamanan lintas perbatasan.

Konsep Our Eyes tersebut berasal dari kerjasama intel "Lima Mata" antara Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Indonesia mengusulkan inisiatif tersebut pada Oktober 2017 dalam pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di Filipina tidak lama setelah negara itu mengalahkan militan terkait dengan Negara Islam Irak dan Suriaih (ISIS) yang menduduki kota Marawi di Filipina selatan.

Pyne menambahkan, kerja sama global sudah berhasil melumpuhkan ISIS dengan kekuatan yang dimiliki.

Pyne memuji Indonesia karena keberhasilannya dalam mencegah sel-sel ISIS dari membuat terobosan seperti yang dilakukan kelompok ekstrim itu di Marawi dan mengatakan kedua negara akan bekerja sama untuk melawan ISIS.

Namun, dunia tetap harus mewaspadai baliknya para simpatisan ISIS ke komunitas mereka dan melanjutkan propaganda mereka secara daring.

Karena itu, menurut Pyne, kerja sama Indonesia - Australia untuk mengatasi ISIS di Asia Tenggara menjadi hal sangat penting.

"Terutama ketika para petempur asing kembali ke Asia Tenggara, itu akan menjadi penting," katanya.

Warga Malaysia dan Indonesia termasuk di antara petempur asing yang tewas di Marawi sementara  yang lainnya melarikan diri. Para pejabat mengatakan negara-negara ASEAN harus mewaspadai pejuang asing yang kembali dari Suriah dan Irak setelah ISIS kalah di sana.

Pertemuan pimpinan ASEAN

Seiring dengan pertemuan BankDunia-IMF, pada hari yang sama Bali juga menjadi tuan rumah pertemuan para pimpinan negara-negara ASEAN yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditargetkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Pertemuan itu dihadiri juga oleh Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam sambutannya, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dunia sedang menghadapi dua ancaman besar yaitu ketikdasetaraan (inequality) dan perubahan iklim.

Guterres mengutip laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) terbaru perihal perubahan iklim.

“Perubahan iklim berlari lebih cepat dan kita bisa kekurangan waktu untuk mengatasinya,” katanya seraya mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan pembangunan berbasis riset dan mengedepankan keberlanjutan.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyambut ajakan Guterres tersebut dan menyatakan Indonesia telah menjadikan SDGs sebagai bagian dari kebijakan pembangunan.

“Pembangunan berkelanjutan telah menjadi keharusan dalam kebijakan kami,” katanya.

Jokowi menambahkan dengan model pembangunan berkelanjutan itu, Indonesia telah menjawab target-target SDGs seperti mengurangi kemiskinan hingga satu digit yang disebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga mampu melindungi wilayah pesisir, membangun infrastruktur, menurunkan kesenjangan sosial, dan meningkatkan partisipasi pendidikan.

“Hadirnya teknologi dan aplikasi pendidikan terbukti mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan,” lanjutnya.

Dengan semua pencapaian tersebut, Jokowi optimis Indonesia bisa memenuhi target SDGs pada 2030 nanti.

“Saya berharap negara-negara ASEAN bisa bersama-sama untuk mengarusutamakan SDGs dalam pembangunannya dengan dukungan PBB, IMF, dan Bank Dunia,” tambahnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.