Bambang Soesatyo Gantikan Novanto Sebagai Ketua DPR

Aktivis antikorupsi mengkritik penunjukan Bamsoet yang pernah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi.
Putra Andespu
2018.01.16
Jakarta
180116_id_dpr_620.jpg Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi keterangan kepada wartawan setelah dilantik di Jakarta, 15 Januari 2018.
Putra Andespu/BeritaBenar

Bambang Soesatyo dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Fraksi Partai Golkar menunjuknya sebagai pimpinan parlemen menggantikan Setya Novanto yang sedang tersandung kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk eletronik (e-KTP).

"Saya akan melaksanakan tugas mulia ini dengan melibatkan semua elemen politik yang ada, bukan dengan mempertajam perbedaan,” kata politisi yang akrab disapa Bamsoet usai dilantik di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Dia berjanji akan membuat DPR yang kerap dikritik publik karena Novanto dan beberapa anggota parlemen terjerat korupsi, menjadi lembaga terbuka sesuai tuntutan zaman.

“Kita harus bergerak bersamanya atau terancam untuk menjadi lembaga perwakilan yang semakin tersudut," ujar mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. itu.

Novanto telah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR awal Desember 2017 karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Kasusnya kini sedang bergulir di pengadilan.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, nama Bamsoet dipilih setelah melalui komunikasi dengan tokoh-tokoh Partai Golkar.

Bamsoet lalu dilantik jadi Ketua DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Sebelum melanjutkan ke prosesi pelantikan, Agus menanyakan apakah setuju politikus Golkar itu dilantik jadi Ketua DPR.

“Setuju,” jawab 307 anggota DPR yang hadir.

Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali, kemudian mengambil sumpah Bamsoet yang disaksikan anggota DPR serta para undangan dari kalangan pejabat serta pimpinan lembaga negara.

Bamsoet sempat tiga kali salah mengucapkan ikrar sumpah hingga membuat tamu yang hadir tertawa.

Jokowi mendukung

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendukung Bamsoet jadi Ketua DPR yang menurutnya sudah dipilih secara demokratis.

"Pemerintah mendukung pilihan yang sudah dipilih tersebut, sangat menghargai, menghormati keputusan itu," kata Jokowi seperti dikutip dari Antaranews.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Bamsoet bisa membuat DPR lebih produktif dan efesien.

“Juga (mampu) meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata politikus senior Golkar itu, seraya meminta Bamsoet melunasi janjinya keluar dari Pansus DPR yang dibentuk untuk menyidik atau mengangket KPK.

Novanto yang kini jadi terdakwa korupsi proyek e-KTP juga mendukung Bamsoet sebagai Ketua DPR, meski sebelumnya dia menunjuk Azis Syamsuddin, Ketua Ketua Komisi III DPR sebelum Bamsoet, sebagai penggantinya.

“Kami doakan supaya Pak Bamsoet bisa berbuat untuk pemerintah," tutur Novanto di sela sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kritik Golkar

Tapi, kalangan aktivis antikorupsi mengkritik keputusan Golkar menunjuk Bamsoet jadi Ketua DPR, karena dia sebelumnya aktif di Pansus Angket KPK, yang menurut beberapa kalangan sengaja dibentuk untuk menjegal KPK dalam mengusut kasus korupsi e-KTP.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan harusnya Golkar mengganti Novanto dengan sosok yang tidak mempunyai rekam jejak bermasalah.

ICW mencatat Bamsoet pernah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013.

Kemudian pernah juga dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP, namun dia tidak hadir.

"Prasyarat dasar pemilihan pengganti Novanto adalah tak pernah disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan lainnya serta bukan pihak yang secara aktif merongrong upaya pemberantasan korupsi," kata Donal dalam rilisnya.

Menurut dia, penunjukan Bamsoet menunjukkan Golkar mengabaikan kebutuhan DPR terhadap pimpinan yang kredibel.

Ia mengingatkan saat Golkar menunjuk Novanto sebagai Ketua DPR. Saat itu, banyak pihak memberikan peringatan akibat citra Novanto yang buruk.

"Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukan dan berdampak buruk pada citra DPR,” ujar Donald.

Pengamat politik, Jerry Sumampouw khawatir dengan Bamsoet jadi Ketua DPR, maka hubungan KPK dan parlemen bisa kembali tak harmonis, seperti saat Novanto pertama dijadikan tersangka e-KTP.

"Kapan hari saja beliau dipanggil KPK, tapi tidak hadir,” ujar Jerry seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, jika KPK sampai melakukan panggilan kedua hingga ketiga tetap tidak hadir untuk diperiksa lalu dilakukan panggilan paksa.

“Ini pasti akan ramai lagi," kata Jerry.

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, Bamsoet yang sudah jadi Ketua DPR harus memberi contoh kepada rakyat.

“Kalau memang dipanggil KPK datang saja, itu kan bisa jadi kesempatan mengklarifikasi nama baik,” ujarnya kepada BeritaBenar.

Dia menilai jika Bamsoet membuat kontroversi setelah jadi Ketua DPR, Airlangga yang juga Menteri Perindustrian harus bertanggung jawab.

“Karena Airlangga memiliki kesempatan memilih orang-orang terbaik di Golkar supaya bisa jadi Ketua DPR,” katanya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, penunjukan Bamsoet sebagai Ketua DPR tak mengejutkan dan sudah “direstui” Jokowi, mengingat Golkar kini mendukung penuh pemerintahan Jokowi.

“Ketua DPR terpilih pasti rekomendasi dan sudah restu dari Presiden Jokowi,” katanya kepada BeritaBenar.

Namun, Pangi menilai ada konsekuensi atas keputusan penunjukan Bamsoet.

“Kalau Bamsoet tersandera kasus hukum misalnya, maka citra Presiden Jokowi jelas terganggu,” ujarnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.