Pakar: Indonesia Melihat Cina Ancaman bagi Natuna

Jakarta tolak klaim Cina yang menyebutkan perairan di sekitar kepulauan tersebut merupakan bagian dari perairan tradisional Cina.
John Bechtel
Washington
2017-04-18
Share
170417_ID_Natuna_1000.jpg Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah menteri ketika meninjau perairan Natuna dari KRI Imam Bonjol, Kamis, 23 Juni 2016. Dok. Biro Pers Istana
Dok. Biro Pers Istana

Indonesia menilai kehadiran angkatan laut Cina beberapa waktu lalu di kawasan perairan Kepulauan Natuna yang kaya akan cadangan gas alam itu, merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Hal ini terungkap dalam laporan sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan.

Jakarta bersikeras menolak klaim Cina yang menyebutkan bahwa perairan di sekitar kepulauan tersebut juga merupakan bagian dari perairan tradisional Cina.

Hasil penelitian Patrik Meyer, profesor tamu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyimpulkan bahwa pemerintah mampu meyakinkan masyarakat bahwa klaim Cina tersebut adalah ancaman bagi keamanan nasional. Hasil penelitian ini diungkapkan Meyer di sebuah seminar di Washington, Senin lalu.

Meyer mengatakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia terkait kepulauan Natuna berkembang dari sekedar isu kebudayaan hingga menjadi isu keamanan nasional dalam kurun tiga tahun terakhir.

"Hal ini jelas membawa hasil. Masyarakat menganggap klaim Cina atas perairan kepulauan Natuna adalah isu keamanan nasional," jelas Meyer dalam seminar bertajuk "Konflik Laut Cina Selatan: Indonesia Siap Melawan?" yang digelar oleh New America, sebuah organisasi Amerika yang fokus menganalisis kebijakan-kebijakan publik.

Presiden Joko Widodo dan jajarannya menilai Kepulauan Natuna yang terletak di ujung selatan Laut Cina Selatan saat ini tengah terancam oleh Cina yang terus mengupayakan hak-hak mengelola kekayaan laut di sekitar kepulauan tersebut.

Klaim Beijing tersebut meliputi zona eksklusif ekonomi Indonesia sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang mengelilingi Kepulauan Natuna.

"Indonesia merasa terpojokkan dengan kegiatan-kegiatan Cina yang bersikap provokatif di kawasan tersebut," ujar Meyer.

Penelitian Meyer sendiri melibatkan pembahasan publik tentang isu tersebut di media sosial seperti Facebook dan Twitter lewat pencarian kata kunci. Puncaknya adalah ketika angkatan laut Indonesia menangkap beberapa kapal penangkap ikan berbendera Cina di kawasan perairan tersebut.

Dalam laporan lainnya yang berjudul "Pengamanan Kepulauan Natuna Dalam Mengantisipasi Klaim Cina' yang baru-baru ini diluncurkan, Meyer mengatakan sikap Beijing tersebut telah mengusik konflik lama di Jakarta terkait kedaulatan perairan teritorial Kepulauan Natuna, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konfrontasi militer.

Lebih lanjut Meyer mengatakan upaya provokasi Cina baik secara verbal maupun fisik yang semakin intensif telah memaksa Jakarta bertindak dan bergabung dengan negara-negara lain dalam menentang ekspansi Cina di Laut Cina Selatan.

Faktor keamanan

Meski kata Meyer isu ini mulai meredam pada tahun 2017, pemerintah Indonesia terus meningkatkan keamanan di wilayah tersebut.

"Ini menjadi prioritas," ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan kepada BeritaBenar di Jakarta, Senin.

"Pengamanan wilayah pulau-pulau terluar, seperti Natuna, sangat penting untuk menjaga stabilitasi keamanan Indonesia. Kami sedang memperbanyak citra satelit dan memperkuat unit reaksi cepat di sana," kata Luhut.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, sepakat akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa di kawasan seperti Natuna sambil terus mengupayakan upaya diplomatik dengan Cina.

"Kalau bisa disiapkan satu unit patroli yang mengawasi wilayah-wilayah itu. Kehadiran unit ini sangat berguna untuk mencegah terulangnya peristiwa seperti dulu," tegasnya merujuk insiden dimana kapal-kapal penjaga pantai Cina terus melindungi kapal-kapal penangkap ikan mereka di wilayah tersebut.

"Kita tetap menjaga hubungan baik tapi tidak boleh menyerahkan kedaulatan kita," kata Hasanuddin kepada BeritaBenar.

Peringatan untuk Indonesia

Meyer mengingatkan pemerintah Indonesia akan kemungkinan yang terjadi di masa datang.

Menurutnya, Cina akan terus melebarkan sayapnya di kawasan Laut Cina Selatan dan bukan tidak mungkin akan mencaplok kawasan Indonesia, yang akan merugikan Indonesia ke depannya.

"Mereka bisa bertindak lebih banyak daripada sekedar ancaman," ujarnya seraya merujuk pernyataan pemerintahan Xi Jinping.

"Pemerintahan yang pragmatis, bukan populis, harus ditunjukkan oleh Jakarta," ujar Meyer yang menyarankan Jokowi dan pemimpin negara-negara lain agar bertindak tegas namun tidak konfrontasional.

"Cina pasti akan membuka ruang negosiasi. Indonesia harus menekan Cina demi keuntungan ekonomi," tambah Meyer.

Laporan Meyer tersebut juga mengatakan bahwa Cina adalah partner dagang terbesar Indonesia dengan nilai ekspor yang mencapai Rp. 200 triliun atau $15 miliar, setara dengan 10 persen dari nilai total ekspor Indonesia.

Indonesia juga disarankan untuk menolak klaim Cina terkait kawasan perikanan tradisional, membangun ekonomi di kepulauan tersebut serta memperbaikin infrastruktur militer dan kelautan di kawasan tersebut.

Sejauh ini, menurut Meyer, pemerintahan Jokowi telah mengambil langkah-langkah positif terkait peningkatan pembangunan ekonomi dan militer di kawasan itu.

"Jakarta dan Beijing disarankan memilih pendekatan hukum yang fleksibel dan kreatif untuk menghindari konfrontasi-konfrontasi yang merugikan kedua belah pihak," papar Meyer dalam laporan tersebut

Lintang Sulastri di Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya