Follow us

Menlu: Uji Klinis Sinovac Lancar, Tidak Ada Efek Samping Berat

Jokowi minta aparat siapkan rencana vaksinasi massal sebaik mungkin.
Tia Asmara
Jakarta
2020-09-28
Email
Komentar
Share
Foto udara memperlihatkan tempat penguburan jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon di Jakarta, 10 Agustus 2020.
Foto udara memperlihatkan tempat penguburan jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon di Jakarta, 10 Agustus 2020.
AFP

Uji coba klinis vaksin yang dikembangkan perusahaan Cina, Sinovac, berjalan lancar dan tidak ada peserta yang mengalami gejala serius, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Senin (28/9).

Pemerintah Indonesia akan memastikan proses persiapan pemberian vaksin akan berjalan tepat waktu dengan pengawasan ketat, ujar Retno.

“Berdasarkan laporan tim uji klinis, laporan yang diterima saat ini uji klinis berjalan dengan lancar dan tidak diperoleh laporan efek samping yang berat, dan sejauh ini hasilnya baik,” ujar Retno dalam konferensi pers setelah rapat kabinet di Istana Negara yang disiarkan virtual di Jakarta, Senin, 28 September 2020.

Ia menjamin pemerintah akan terus memantau persiapan yang dilakukan Bio Farma yang bekerjasama dengan Sinovac untuk memproduksi vaksin COVID-19.

“Tim ahli dari Sinovac pada 20 - 24 September 2020 telah ke Bandung mendatangi production site (lokasi produksi) vaksin milik Bio Farma sekaligus melakukan observasi uji klinis fase ketiga,” ujar dia.

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan tim ahli Sinovac meninjau Gedung 21 yang akan digunakan memproduksi vaksin COVID-19 Sinovac dan meninjau Gedung 43 yang akan memproduksi vaksin kandidat dari Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI dan dari kerjasama negara lain.

CEPI yang bermarkas di Norwegia merupakan salah satu platform kemitraan publik dan swasta terdepan dalam pengembangan vaksin. Setidaknya 7 kandidat vaksin CEPI telah masuk dalam tahap uji klinis, diantaranya Inovio (DNA), Moderna (RNA), Novavax (protein sub unit), Astra Zeneca (non-replicating viral vector), Curevac (RNA), dan Clover Pharmaceuticals (protein sub-unit), Universitas Queensland (protein sub unit).

“Bio Farma kini telah berhasil meningkatkan kapasitas produksi dari yang tadinya 100 juta dosis vaksin per tahun menjadi 250 juta vaksin per tahun,” ujar Retno.

Ketua tim uji klinis vaksin dari Universitas Padjajaran, Kusnandi Rusmil, mengatakan pekan lalu bahwa salah satu relawan yang terjangkit COVID-19 setelah menerima vaksinasi pertama karena dia tidak mengikuti peraturan jaga jarak dan melakukan perjalanan ke luar kota setelah menerima suntikan.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan meninjau fasilitas produksi milik Sinovac di Beijing, untuk melihat secara langsung kualitas vaksin tersebut, kata Retno.

Pemerintah juga terus memantau kerjasama vaksin antara Sinopharm dan perusahan yang berbasis di Abu Dhabi, G42, dengan melakukan komunikasi intensif.

Retno mengatakan, sebelumnya BPOM telah melakukan pertemuan dengan otoritas setempat dan pihak Uni Emirat Arab (UEA ) sepakat untuk membagi data terkait uji klinis yang dilakukan di sana.

"Karena sharing data ini sangat penting bagi BPOM untuk penggunaan vaksin yang berasal dari Sinopharm dan G42. Ini adalah langkah kehati-hatian yang diambil BPOM untuk memastikan keamanan, keampuhan dan kualitas dari vaksin tersebut," lanjut Retno.

Jokowi: rencanakan vaksinasi masal dengan baik

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta untuk segera menyiapkan rencana vaksinasi massal sedini mungkin, untuk pelaksanaan apabila nanti vaksin COVID-19 telah tersedia.

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, hingga siapa yang divaksin pertama,” kata Jokowi dalam rapat kabinet.

“Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Ia meminta protokol perawatan pasien COVID-19 harus sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, intervensi lokal atau pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RT dan RW jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan sesuai dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," ucapnya.

Berdasarkan data satuan tugas pengendalian COVID-19, angka konfirmasi positif  di Indonesia bertambah 3.509 sehingga total menjadi 278.722 per hari Senin.

Angka kematian kumulatif berjumlah 10.473 setelah ada penambahan 87 kasus kematian dalam 24 jam terakhir.

Meninggal dunia

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Aryo Hanggono dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19 setelah menjalani perawatan intensif di RSPAD selama dua minggu terakhir.

“Beliau pagi tadi sekitar pukul 04.50 WIB meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Ia meninggal di usia 55 tahun setelah sekitar dua pekan berjuang melawan COVID-19,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Agung Tri Prasetyo dalam pernyataannya.

Aryo dinyatakan positif COVID-19 pada 9 September 2020 dan dikabarkan menjalani perawatan intensif di kamar ICU.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan duka mendalam atas berpulangnya Aryo Hanggono.

“Bangsa ini khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah kehilangan salah satu orang terbaik. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memikirkan tata kelola ruang laut Indonesia," ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Doni Monardo mengatakan tempat tidur di rumah sakit perawatan COVID-19 di DKI Jakarta masih tersedia sebanyak 3.546.

Ia menjelaskan, ruang ICU RS rujukan COVID-19 bertambah 725 unit dan 34 unit tempat tidur tambahan lainnya yang masih dalam proses. Dari jumlah itu, Doni menyebut sudah terisi pasien 521 unit.

Untuk menangkal hoaks terkait COVID-19, pemerintah menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia dan melibatkan 5.800 wartawan tersebar di seluruh provinsi, demikian kata Doni.

Doni mengusulkan penambahan dua provinsi prioritas penanganan COVID-19 yakni Aceh dan Bali karena mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi.

Sebelumnya, pemerintah memprioritaskan delapan provinsi untuk penanganan COVID-19 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara dan Papua.

Tampilan selengkapnya