Peningkatan Dana Keluarga Miskin Dianggap Siasat Politik Jokowi Menjelang Pilpres

Tria Dianti dan Arie Firdaus
2018.12.12
Jakarta
ID-poverty-1000.jpg Seorang pria sedang beristirahat di pinggir trotoar kota Jakarta, 24 Juli 2018.
AFP

Politisi dari partai oposisi menuding keputusan Joko "Jokowi" Widodo yang menaikkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin hingga dua kali lipat merupakan siasat meraup suara menjelang pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan.

Jokowi menambah dana program untuk 10 juta keluarga miskin itu menjadi Rp39 triliun untuk 2019, dari sebelumnya Rp19 triliun dan mendistribusikannya lebih cepat sebulan dari waktu semestinya, menjadi Januari dan April.

"Seharusnya dari awal diumumkan, jangan pas saat masa mau kampanye seperti ini. Sayang kan program bagus jadi terkesan buruk," kata politikus Partai Demokrat, Syarif Hasan kepada BeritaBenar, Rabu, 12 Desember 2018.

Pemungutan suara presiden akan dilakukan pada 17 April 2019, bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen.

Jokowi yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung gabungan Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Tak berbeda dengan Syarif, sejawatnya di koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga dari Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, juga menilai langkah Jokowi ini bertujuan meraih simpati pemilih.

"Mungkin itu baik niatnya, tapi hanya pencitraan," katanya saat dihubungi.

Apalagi bantuan dana seperti PKH selama ini, kata Mardani, cenderung tidak mendidik dan bermanfaat jangka panjang lantaran memberikan injeksi dana sesaat.

"Memberikan ikan saja, bukan kailnya," ujarnya.

"Kalau orang miskin dikasih uang seberapa banyakpun akan habis, tidak ada gunanya program itu," lanjutnya, seraya menambahkan lebih baik pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan cara berwirausaha.

Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi tidak menjawab telepon dan pesan singkat dari BeritaBenar.

Mengurangi kemiskinan

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan peningkatan dana bantuan keluarga miskin ditujukan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan, bukan "jurus" politik jelang pemilihan umum.

"Percepatan (distribusi dana) supaya siklusnya lebih bagus saja, agar mereka lebih cepat menerima manfaatnya," katanya kepada wartawan, Selasa.

Selain diberikan pada Januari dan April, dana tersebut juga bakal didistribusikan pada Juli dan Oktober.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat upaya pengurangan kemiskinan,” jelasnya.

Nantinya, tambah Agus, dana yang diberikan kepada keluarga miskin akan bersifat non-flat atau berbeda-beda, tergantung kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.

"Ada beberapa komponen yang harus diikuti," tambahnya.

Komponen tersebut berupa apakah ibu atau istri dalam keadaan hamil atau memiliki balita. Serta tergantung tingkat pendidikan anak dalam keluarga tersebut.

"Batas bawahnya Rp 550.000 untuk bantuan tetap. Kalau ada ibu hamil ditambahkan Rp1 juta. Kalau KPM itu cuma punya satu anak, maka bantuannya berbeda. Kalau hanya ibu hamil bantuannya berbeda juga," pungkas Agus.

Dengan pola ini, jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, setiap keluarga ditaksir bakal mendapatkan uang antara Rp2 juta hingga Rp3,5 juta per tahun, dari semula setiap keluarga memperoleh nominal sama sebesar Rp1,89 juta.

Era SBY

Pemberian dana tunai untuk keluarga miskin seperti yang dilakukan pemerintahan Jokowi sejatinya bukanlah kali pertama di Indonesia.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menyalurkan program serupa bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan jumlah dana bervariasi Rp300 ribu hingga Rp400 ribu.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, yang merupakan koalisi pengusung Jokowi menyebutkan bahwa bantuan tunai era Jokowi ini berbeda dibanding era Yudhoyono karena alur dana bisa dikontrol.

"Kalau kita lihat pada program lalu, yang cash transfer, lebih kepada orang dikasih uang, lalu setelah itu tidak bisa dikontrol sejauh mana uang itu akan digunakan," ujar Ace, seperti dilansir laman Kompas.com.

"Dalam program sekarang ini, cash transfer itu berbeda, karena uang tersebut ada kontrol untuk digunakan sesuai dengan semestinya karena hanya bisa dibelanjakan di warung khusus sehingga penggunaan tepat sasaran."

Adapun kepala ekonom PT Bank Maybank Indonesia, Juniman menilai program bantuan dana tunai era Jokowi ini tak dapat dipandang sederhana, apakah sekadar bermuatan politik atau bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi, apakah ini demi kepentingan pemilihan umum atau mendorong pembangunan di seluruh Indonesia?" katanya, seperti dikutip dari laman Bloomberg.

"Saya rasa keduanya."

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.