Follow us

Dokumen AS tentang Tragedi ’65 Tak Akan Ubah Pandangan TNI

Dokumen tersebut memperlihatkan bahwa pembunuhan atas sejumlah jenderal pada 30 September 1965, tidak atas instruksi PKI.
Arie Firdaus
Jakarta
2017-10-18
Email
Komentar
Share
Presiden Sukarno (kiri) dan Jenderal Suharto dalam satu kesempatan di Jakarta, 24 Agustus 1966.
Presiden Sukarno (kiri) dan Jenderal Suharto dalam satu kesempatan di Jakarta, 24 Agustus 1966.
AFP

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan pandangan mereka terhadap Gerakan 30 September 1965 tidak akan berubah kendati dokumen rahasia terkait insiden tersebut dirilis tiga lembaga asal Amerika Serikat (AS), sementara anggota International People's Tribunal 1965 berharap Presiden Joko Widodo  berani membuka semua dokumen pemerintah terkait 1965 untuk mengungkapkan kebenaran.

Dokumen yang dibuka pemerintah AS pada  Selasa, 17 Oktober itu memiliki informasi kredibel yang menepis apa yang selama ini diterima secara umum di Indonesia bahwa dalang dari peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pada 30 September 1965 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa pembunuhan massal yang terjadi setelah peristiwa berdarah itu diperintahkan oleh Suharto, jenderal yang kemudian memerintah di Indonesia selama 32 tahun.

Dalam dokumen itu disebutkan TNI terutama Angkatan Darat (AD), mendekati beberapa kedutaan negara Barat guna menginformasikan pertimbangan menjatuhkan Sukarno dan mengkampanye pembantaian massal terhadap anggota dan orang yang diduga simpatisan PKI.

“Siapapun bisa merilis dokumen. Tapi kami tetap berpegang pada hasil Mahkamah Militer yang digelar saat itu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto kepada BeritaBenar, Rabu, 18 Oktober 2017.

Mahkamah Militer yang digelar pada 1966-1978, tambahnya, telah menunjukkan bahwa PKI berada di balik rencana kudeta dan pembunuhan enam jenderal AD serta pembunuhan massal merupakan tindakan spontan masyarakat.

"Dokumen itu tidak akan mengubah sejarah. Tak akan bisa menggantikan fakta mahkamah militer saat itu," tegas Wuryanto.

Pertimbangan penggulingan Sukarno oleh AD tertulis dalam kabel diplomatik Kedutaan Amerika untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington pada 12 Oktober 1965.

Kabel diplomatik itu juga menyatakan bahwa Sukarno sempat menerima pimpinan AD di Istana Kepresidenan pada 10 Oktober 1965 yang berniat melaporkan keterlibatan PKI pada kejadian 30 September. Sukarno dikabarkan menolak membaca laporan dan balik memarahi pimpinan Angkatan Darat yang datang.

Mengenai kabar yang menyatakan militer mengampanyekan pembantaian massal terhadap anggota dan terduga simpatisan PKI termaktub dalam telegram Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Marshall Green, pada 18 November 1965.

Dalam telegram itu, Green melaporkan bahwa tentara berkoalisi dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan Kristen untuk melawan PKI. Lewat telegram pula, Green mengabarkan bahwa tentara telah membentuk “Komite Aksi Pengganyangan Gestapu” yang berisi kelompok-kelompok Islam.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan berkomentar mengenai isi dokumen-dokumen tersebut.

"Saya belum baca, masa disuruh komentar?" kata Gatot, dikutip dari laman Detik.com.

Dokumen rahasia setebal hampir 30 ribu halaman tersebut dibuka oleh tiga lembaga AS: National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA) pada Selasa, 17 Oktober 2017.

171018_ID_PKI_insert1a.jpg

Tank pasukan elit Divisi Siliwangi memasuki Jakarta, 13 Maret 1966, setelah Presiden Sukarno memutuskan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Suharto. (AFP)

‘Menjadi pelajaran’

Beberapa kelompok keagamaan yang disebut mengambil peran dalam pembunuhan massal pasca 1965 adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua kelompok Islam besar di Indonesia.

Hal itu diketahui antara lain dari telegram Konsuler Amerika di Medan ke Kedutaan Amerika di Jakarta tertanggal 6 Desember 1965. Disebutkan bahwa Muhammadiyah telah menginstruksikan kadernya untuk membunuh orang-orang yang berhubungan dengan PKI dengan argumen bahwa anggota PKI adalah kafir.

Sedangkan peran Nahdlatul Ulama dikabarkan antara lain lewat telegram Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya pada 26 November 1965 yang menyatakan bahwa mereka menerima laporan telah terjadi pembantaian di berbagai wilayah Jawa Timur oleh Ansor, kelompok sayap Nahdlatul Ulama.

Salah satunya di Tulungagung, di mana setidaknya 15 ribu orang PKI dibunuh.

Belum ada tanggapan dari Ketua Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj atas masuknya NU dalam dokumen rahasia tersebut. Pun, Ketua Muhammadiyah Haedar Nasir.

Adapun Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak hanya memberi jawaban singkat.

"Tidak perlu disangkal juga," ujar Dahnil, "apa yang sudah terjadi bisa menjadi pelajaran.”

Jumlah korban akibat kekerasan yang berujung naiknya Soeharto ke kursi Presiden Indonesia belum dipastikan sampai saat ini, meski Komnas HAM sempat menyebut korban tewas mencapai 500 ribu hingga 1 juta orang.

171018_ID_PKI_Insert2b.jpg

Para mahasiswa anti-komunis melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, 18 Januari 1967, menuntut Presiden Sukarno mundur. (AFP)

Terus mendesak

Anggota International People's Tribunal 1965, Reza Muharam berharap Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk berani membuka segala dokumen terkait 1965 yang dimiliki pemerintah.

"Karena (membuka dokumen) itu akan menjelaskan banyak hal," katanya kepada BeritaBenar.

"Apalagi kejadian 1965 merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat dan Jokowi pernah berjanji menuntaskannya."

Reza mahfum tindakan itu nantinya akan menyeret tudingan pro-komunis terhadap Jokowi. Maka bersama masyarakat sipil lain, kata Reza, IPT 65 akan terus mendesak pemerintah untuk berani membuka dokumen.

"Agar ada keinginan politik mengungkapkan kebenaran," katanya.

Pendapat serupa disampaikan aktivis HAM, Haris Azhar, yang mengatakan pemerintah tak perlu takut untuk menuntaskan kasus 1965 meski berpotensi mendapat tekanan besar.

“Bisa jadi akan muncul sentimen anti-Amerika, misalnya. Tapi tidak perlu panik karena itu demi masa depan," katanya, saat dihubungi.

Belum ada tanggapan Presiden Jokowi atas rilisnya dokumen tersebut. Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi enggan berkomentar lebih lanjut.

Adapun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan akan menemui Menteri Pertahanan AS pada 25 Oktober mendatang untuk menanyakan musabab terbitnya dokumen tersebut.

Tampilan selengkapnya