Komisi I DPR Setujui Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto (54) sebagai Panglima TNI baru, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama sekitar enam jam di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

"Seluruh fraksi Komisi I memberikan persetujuan kepada Pak Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Rabu, 6 Desember 2017.

Selain persetujuan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, Komisi DPR yang menangani masalah pertahanan dan intelejen tersebut pada hari ini juga bersepakat memberhentikan secara hormat Gatot Nurmantyo dari jabatan panglima.

Menurut Abdul, Hadi memiliki rekam jejak mumpuni dan memenuhi segala syarat sehingga layak menjadi Panglima TNI, namun ia tak merinci lebih lanjut perihal ini. "Visi misinya juga cukup bagus," tambah Abdul.

Setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPR selanjutnya akan melapor ke Badan Musyawarah DPR, untuk kemudian menjadwalkan penetapan Hadi Tjahjanto dalam sidang paripurna dewan.

"Belum tahu (jadwal sidang paripurna). Kalau diputuskan (Bamus DPR) besok, kita paripurna besok. Sekarang kami melapor dulu," ujar Abdul.

Adapun Hadi, seusai uji kelayakan dan kepatutan, enggan berkomentar panjang kepada wartawan.

"Saya berterima kasih karena telah diberikan kepercayaan menjadi Panglima TNI. Saya akan berusaha menjadi mitra yang baik bagi Komisi I DPR," kata Hadi.

Mengenai langkah pertama yang akan diambil usai menjadi Panglima TNI, Hadi memilih bungkam, termasuk perihal kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna atas dugaan keterlibatan dalam dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland 101 milik TNI AU yang ditaksir merugikan negara Rp224 miliar.

Kasus itu kini dalam penanganan KPK, dan telah menetapkan satu orang tersangka yakni Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang menjadi rekanan TNI AU. "Saya kan belum dilantik. Nanti saja setelah dilantik," katanya.

Persetujuan Hadi sebagai Panglima TNI oleh DPR disambut meriah perwira TNI yang turut hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan. Sesaat setelah meninggalkan ruangan Komisi I, mereka membopong Hadi hingga pintu keluar Gedung DPR sembari meneriakkan yel-yel serta ucapan selamat.

Ancaman serangan siber

Hadi Tjahjanto mengutarakan visi dan misinya kepada anggota DPR dalam fit and proper test hari ini, seperti perlunya pengembangan sumber daya manusia dan persenjataan militer yang modern.

Hal ini, terangnya, dibutuhkan karena terdapat sejumlah ancaman yang bisa membahayakan Indonesia. Salah satunya adalah potensi serangan siber yang disebut Hadi, memiliki dampak setara serangan konvensional. "Perlu suatu pemahaman dan antisipasi konflik," kata Hadi.

Ia mencontohkan serangan siber yang pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel dalam upaya menghentikan program nuklir Iran pada 2007. Ketika itu, fasilitas nuklir Iran di Natanz disusupi sebuah virus bernama Stuxnet.

"Itu menunjukkan bahwa keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan nasional," tambah Hadi.

Selain serangan siber, Hadi juga menyoroti beberapa hal lain seperti bahaya terorisme yang menyebar lewat media sosial dan jaringan internet, serta potensi konflik di sekitar Laut Natuna akibat sikap agresif Pemerintah China.

Netralitas TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Asril Tanjung, berharap Hadi bisa menjaga netralitas TNI dalam agenda politik seperti Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Hal itu, kata Asril, juga telah ditekankan Fraksi Gerindra saat uji kepatutan. "Bahwa ia harus berkomitmen menjaga netralitas TNI,” kata Asril.

Kelindan TNI dengan politik memang menguat akhir-akhir ini. Tahun lalu, misalnya, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Yudhoyono memutuskan pensiun diri dari militer dalam pangkat mayor agar dapat bersaing di Pilkada DKI Jakarta, meski ia kalah dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Tak berbeda langkah mantan Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang berniat mundur dari militer agar bisa maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2018.

Pun, Gatot Nurmantyo sempat dinilai sejumlah pengamat memiliki ambisi untuk ikut mencalonkan diri dalam Pilpres 2019, baik sebagai kandidat presiden atau wakil presiden. Gatot menolak berkomentar tentang hal ini.

“Menurut saya, netralitas dalam politik itu menjadi tantangan terbesar,” kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi, kepada BeritaBenar.

"Apalagi melihat kedekatan Hadi dengan Presiden Joko Widodo yang disebut bakal kembali maju di 2019. Itu bisa menimbulkan spekulasi. Ia (Hadi) harus betul-betul bisa menjaganya.”

Penilaian senada juga disampaikan pengamat militer Universitas Indonesia, Ridlwan Habib, yang menyebut tugas utama Hadi adalah menjaga netralitas TNI dalam politik. "Harus dijaga betul agar tak ada yang beraktivitas berlebihan di luar tugas pokok.”

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Hadi Tjahjanto memang dikatakan memiliki kedekatan. Mereka telah saling mengenal sejak 2010, saat Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo dan Hadi menjabat Komandan Lanud Adi Sumarmo.

Kemudian saat Jokowi menjadi presiden, Hadi diangkat sebagai Sekretaris Militer Presiden, lalu ditunjuk menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan, sampai akhirnya dilantik sebagai KASAU.

Terkait kedekatan yang menjadi dasar pengajuan Hadi, juru bicara Presiden, Johan Budi, menjawab diplomatis. "Saya kira semua bukan orang asing buat Pak Jokowi, ya? Kepala staf angkatan di TNI tentu tidak asing, karena Presiden kan atasan masing-masing kepala staf," kata Johan, dikutip dari laman Liputan6.