UNDP: Peringkat Pembangunan Manusia Indonesia 'Jalan di Tempat'

Lenita Sulthani
2015.12.15
Jakarta
hdi-620 Pembicara dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP: Cristoph Bahuet (tengah) dan Harry Seldadyo, Jakarta, 15 Desember 2015.
BeritaBenar

Indonesia berada di posisi 110 pada tahun 2014 pada data terakhir  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP).

Laporan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dari tahun 2014 tersebut menempatkan Norwegia di  posisi pertama dan Nigeria berada di posisi terbawah dari 188 negara di dunia.

"Nilai IPM Indonesia pada tahun 2014 adalah tidak jauh berbeda dengan nilai pada tahun 2013 (108), termasuk dalam pembangunan manusia tingkat ‘menengah’ ," demikian dikatakan UNDP Indonesia Country Director, Christoph Bahuet di Jakarta, pada hari Selasa, 15 Desember.

IPM adalah alat untuk mengevaluasi kemajuan berdasarkan tiga dimensi utama yaitu: hidup sehat dan umur panjang, akses mendapatkan ilmu pengetahuan dan standar kehidupan yang layak.

Walau angka IPM Indonesia stagnan, Bahuet mencatat Indonesia mencapai peningkatan yang cukup berarti sejak IPM pertama kali dilakukan, 35 tahun lalu hingga tahun 2014, yaitu sebesar 44,3 persen.

Dibawah Asia-Pasifik

Data memperlihatkan IPM Indonesia cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir karena kenaikan per tahunnya sangat sedikit.

Tahun 2013 angkanya adalah 0.681 sedangkan untuk indeks tahun 2014 adalah 0.684. Angka ini masih dibawah angka rata-rata IPM Asia-Pasifik yaitu 0,701.

Namun di Asia Pasifik Indonesia unggul pada kriteria harapan mendapat pendidikan, yaitu 13 tahun. Ini artinya setiap anak usia sekolah diharapkan bisa mendapat pendidikan sampai ke jenjang pertama setelah SMA.

"Indonesia juga unggul di angka rata-rata lama pendidikan untuk orang yang berusia di atas 25 tahun, yaitu 7,6 tahun. Mengungguli Cina dan rata-rata negara-negara Asia Pasifik," ujar Bahuet.

Masih bisa diperbaiki

UNDP mencatat masih banyak yang bisa ditingkatkan di Indonesia, seperti sektor kesehatan. Pada sektor harapan hidup manusia, Indonesia adalah berada di angka 68.9 tahun. Angka ini dibawah angka rata-rata di Cina dan angka rata-rata di Asia Pasifik.

Gross National Income (GNI) per capita Indonesia masih perlu ditingkatkan. Saat ini GNI per capita Indonesia $9.788 ada dibawah Cina dan angka rata-rata Asia Pasifik.

"Menurut kami, hal terpenting yang harus dilakukan adalah peran serta masyarakat yang selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Memperkecil ketimpangan pembangunan dan reformasi di bidang ekonomi," ujar Bahuet.

Harry Seldadyo, UNDP Senior Technical Specialist menambahkan dalam menciptakan lapangan kerja, pemerintah dan swasta juga sebaiknya memikirkan untuk menciptakan lapangan kerja yang bisa meningkatkan pembangunan manusia.

"Pekerjaan yang tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan income atau pendapatan, tetapi juga pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan serta yang terpenting berkelanjutan," ujar Harry.

Ia mencontohkan sebaiknya tidak ada lagi pekerja-pekerja sektor informal yang bekerja tanpa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dunia bekerja ini, menjadi penghambat pembangunan manusia di Indonesia.

Pekerja anak, pekerja korban perdagangan manusia dan buruh paksa berkontribusi menghambat pertumbuhan IPM Indonesia.

Catatan untuk pemerintah

Selain catatan untuk perbaikan, UNDP mencatat beberapa capaian pemerintahan Joko Widodo.

"Yang harus diapresiasi kepada pemerintah adalah, tahun 2014 sudah dimulai asuransi kesehatan untuk rakyat, alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan adanya program-program pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan wilayah-wilayah di Nusantara ini terkoneksi," kata Harry.

Melihat keadaan saat ini Harry meyakini Indonesia bisa keluar dari kategori tingkat "menengah” dalam  pembangunan manusia untuk naik ke peringkat lebih tinggi.

Di antara negara-negara ASEAN, Singapura menduduki tempat teratas (11), Brunei Darussalam (31), Malaysia (62), Thailand (93). Indonesia mengungguli negara Filipina (115), Vietnam (116), Timor Leste (133), Laos (141), Kamboja (143), dan Myanmar (148).

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.