Polisi Tangkap Dua Terduga Penyebar Hoaks Surat Suara

Polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam penyebarluasan kabar bohong (hoaks) tentang tujuh kontainer surat suara pemilihan presiden yang telah dicoblos.

Seorang berinisial HY ditangkap di Bogor, Jawa Barat, sedangkan satu lagi LS diringkus di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Peran keduanya sama-sama menyebarluaskan dan memviralkan. Ditangkap hari ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo kepada BeritaBenar, Jumat, 4 Januari 2018.

Keduanya, terang Dedi, kini masih diperiksa intensif oleh penyidik dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi selanjutnya bakal memanggil beberapa saksi, ahli pidana, hingga ahli bahasa dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendalami kasus tersebut, lanjut Dedi, tanpa memerinci kapan pemanggilan saksi-saksi itu bakal dilakukan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid mengapresiasi kepolisian yang telah menangkap terduga penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos.

“Kalau tujuannya jahat, memang harus ditindak,” kata Pramono kepada BeritaBenar.

Menurutnya, selama ini sudah cukup banyak kebohongan yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Selain surat suara sudah dicoblos, adapula soal 31 juta pemilih siluman, atau kotak suara kardus.

“Banyak kritikan yang dibangun dengan cara tidak benar,” ujarnya lagi.

Digaungkan kubu oposisi

Kabar keberadaan tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos menyeruak di tengah masyarakat lewat media sosial dan pesan berantai sejak Rabu, 2 Januari 2018.

Surat suara tersebut dikatakan berasal dari Cina, masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Salah seorang penyebar kabar adalah politikus Partai Demokrat yang merupakan bagian dari oposisi, Andi Arief.

Lewat kicauannya di Twitter, Andi mengatakan, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah, harap dicek kebenarannya karena kabar ini sudah beredar".

Ada pula tokoh pengritik pemerintah lain, yaitu Ustaz Tengku Zulkarnain, yang lewat akun Twitter pribadinya mengatakan, "Nampaknya Pemilu sudah dirancang untuk curang? Kalau ngebet banget apa tidak sebaiknya buat surat suara permohonan agar capres yang lain mengundurkan diri saja? Siapa tahu mau."

Mengenai kemungkinan memeriksa Andi dan Tengku Zulkarnain, Dedi tak menutup kemungkinan.

"Semua yang berkaitan akan diproses sesuai ketentuan. Siapa pun," kata Dedi.

BeritaBenar mencoba menghubungi Andi Arief dan Tengku Zulkarnain guna meminta keterangan terkait kasus, tapi tak beroleh balasan.

Namun masih lewat twitter, Andi mengatakan bahwa ia siap hadir jika diminta baik-baik. Bukan dengan cara dipaksa, seperti menggeruduk kediamannya di Lampung.

"Ini bukan negara komunis. Penggerudukan rumah saya di Lampung seperti negara komunis. Mohon hentikan, Bapak Presiden," tulis Andi lagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam keterangan tertulis yang diterima BeritaBenar mengatakan, kepolisian memang memiliki tendensi hendak menjemput paksa Andi Arief di Lampung.

"Kami menilai polisi telah melakukan excessive use of power yang sepenuhnya tidak bisa diterima," tulis Rachland.

Pernyataan yang kemudian dibantah Dedi Prasetyo dengan mengatakan polisi tidak menggeruduk, seperti yang dikatakan Andi, melainkan hanya menyambangi dengan baik.

"Ternyata rumah itu juga sudah bukan milik saudara AA (Andi Arief). Sudah dijual sejak 2014," terang Dedi.

Andi Arief sejatinya bukan kali ini saja menghebohkan jagat maya lewat kicauannya di twitter.

Agustus tahun lalu, menjelang masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, ia juga membuat gaduh dengan menyebut Prabowo Subianto sebagai jenderal kardus.

Kardus merupakan ungkapan khas aktivis 1990-an yang berarti tidak punya otak atawa bodoh.

Andi merupakan mantan aktivis dan pernah diculik rezim Soeharto, tapi belakangan dibebaskan.

Hoaks tak akan berhenti

Terkait hoaks surat suara, Andi juga telah dilaporkan tim sukses pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ke Bareskrim Polri, atas dugaan kejahatan pemilihan umum, penyebaran berita bohong, dan pencemaran nama baik.

Ia pun dinilai bermaksud menyudutkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

"Seperti menuduh paslon nomor urut 01," kata Direktur Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan, dikutip dari laman Detik.com.

Beragam hoaks memang berseliweran menjelang pemilihan umum yang serentak akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota parlemen mulai pusat, provinsi hingga kabupaten/kota pada 17 April mendatang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat 62 konten hoaks yang telah diverifikasi, dengan mayoritas menyasar calon petahana Jokowi.

Beberapa hoaks seperti isu Jokowi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia, ancaman terhadap mantan anggota tim kampanye Prabowo, Ratna Sarumpaet, yang berstatus tersangka penyebar hoaks oleh polisi, hingga Jokowi membagikan uang kepada warga saat kunjungan di Jawa Timur pada penghujung 2018.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, hoaks akan tetap ramai hingga menjelang hari pencoblosan, kendati penegakan hukum telah dilakukan kepolisian.

"Karena hoaks itu efektif untuk menjatuhkan elektabilitas," ujarnya.