Follow us

Indonesia-Filipina Bahas Pemberantasan Terorisme

Pakar menilai tanpa klaim ISIS pun potensi ancaman di Filipina selatan sudah besar.
Ismira Lutfia Tisnadibrata
Jakarta
2017-08-10
Email
Komentar
Share
Delegasi Indonesia dan Filipina berfoto bersama saat mengadakan pertemuan di Jakarta, 10 Agustus 2017.
Delegasi Indonesia dan Filipina berfoto bersama saat mengadakan pertemuan di Jakarta, 10 Agustus 2017.
Dok. BNPT

Indonesia dan Filipina, Kamis, 10 Agustus 2017, menggelar pertemuan untuk mengatasi terorisme dan masalah keamanan di kedua negara sebagai tindak lanjut pertama dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Anti Teror Filipina (ATC), Mei 2014 lalu.

“Memang sejak MoU itu ditandatangani belum ada implementasi,” kata Kepala BNPT, Komjen. Pol. Suhardi Alius, saat membuka acara tersebut.

“Sekarang apalagi dengan adanya kejadian di Marawi dan kejadian-kejadian lain di Filipina Selatan, kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertemuan kerjasama yang pertama, tentunya dengan isu-isu masalah yang ada di Filipina.”

Militer Filipina melancarkan serangan besar-besaran untuk menggempur pemberontak Maute dan Abu Sayyaf yang didukung militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari luar negeri sejak hampir tiga bulan terakhir. Lebih 700 orang dilaporkan tewas.

“Tadi kami sudah bicara dengan pimpinan delegasinya dan kita banyak sharing dan kita akan bertukar pengalaman dan juga informasi untuk menangani terorisme,” tambah, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.

Menurutnya, nota kesepahaman kedua negara akan menyediakan kerangka kerja dalam mencegah dan memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara.

Ketua delegasi Filipina yang menjabat Chief of Mission Departemen Luar Negeri Filipina, Roy B. Ecraela, menyambut baik pertemuan perdana itu.

“Kami juga berharap agar pertemuan seperti ini tidak dilakukan setiap tahun, tetapi bisa dilakukan enam bulan sekali,” katanya.

Potensi ancaman sudah besar

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, yang diminta tanggapannya menyatakan bahwa kerja sama Indonesia dengan Filipina memang perlu, termasuk berbagi informasi karena ada orang Indonesia bergabung dengan militan dan kemungkinan ada warga Filipina dari wilayah konflik menyeberang ke Indonesia.

“Secara de facto, kelompok Abu Sayyaf maupun Maute nyaman beraksi di kawasan itu. Mereka yang sudah berbaiat pada ISIS membuat kepercayaan diri untuk melancarkan operasi penguasaan wilayah bertambah,” katanya kepada BeritaBenar.

Menurutnya, tanpa klaim ISIS pun, potensi ancaman militan di Filipina selatan sudah besar. Apalagi mereka terbiasa melakukan praktik-praktik perampokan, penjarahan dan penyanderaan sehingga memiliki logistik dan persenjataan memadai.

“Pemerintah Filipina harus membereskan masalah dalam negerinya karena gerakan separatisme di selatan Filipina menimbulkan dampak kejahatan lain seperti pembajakan kapal dan terorisme,” ujar Khairul.

Pendapat sama disampaikan Ade Bhakti, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, yang menyebutkan secara tradisional, militan Indonesia dan Filipina sudah menjalin kontak dan saling komunikasi sejak lama.

“Bahkan ada kamp pelatihan paramiliter Filipina yang dibangun oleh militan Indonesia,” tegasnya saat dihubungi.

Menurutnya, Filipina juga merupakan salah satu sumber logistik bagi militan Indonesia, khususnya senjata dan amunisi.

Pada 2014 dan 2015 ada senjata yang masuk ke Indonesia dari Filipina. Dari senjata yang masuk itu, beberapa di antaranya dipakai untuk serangan teror di Jalan Thamrin, Januari 2016 – yang menewaskan delapan orang, termasuk empat pelaku.

“Ini bukti adanya keterkaitan (militan) Filipina dalam kegiatan terorisme di Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan tingkat regional

Selain dengan Filipina, Kepala BNPT menambahkan pertemuan sejenis kemungkinan juga akan dilakukan bersama Malaysia dan Brunei Darussalam.

“Ini kan kerjasama bilateral dalam artian MoU antara Indonesia dengan Filipina. Dengan Malaysia dan Brunei juga akan dilaksanakan karena spesifikasi masalahnya berbeda,” ujarnya.

Pada 29 Juli lalu di Manado telah dilakukan pertemuan enam negara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Australia dan Selandia Baru, untuk menangani terorisme lintas batas pasca meletusnya konflik di Marawi. Suhardi mengatakan pertemuan lebih besar di tingkat regional dan Asia secara keseluruhan akan digelar sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut.

Tampilan selengkapnya