Indonesia Kecam Penghargaan Oxford untuk Tokoh Separatis Papua

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam langkah Dewan Kota Oxford yang memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City kepada Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda.

Kemlu menilai, Dewan Kota Oxford tidak memiliki pemahaman utuh terhadap Benny yang dinilai Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kekerasan dan gerakan separatisme bersenjata di Papua.

"Seharusnya rekam jejak dia menjadi bahan rujukan Pemerintah Kota Oxford sebelum memberikan penghargaan itu," kata juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, kepada para wartawan di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Menurut Faizasyah, rencana pemberian penghargaan kepada Benny sebenarnya sudah diketahui sejak tahun lalu dan ketika itu Indonesia langsung mengutarakan keberatan.

Hanya saja, Dewan Kota Oxford rupanya tetap memberikan penghargaan tersebut untuk Benny tahun ini.

"Kita sudah menyampaikan lagi keberatan kepada Pemerintah Inggris melalui kedutaan kita di London hari ini," ujarnya.

Penghargaan untuk Benny diberikan Dewan Kota Oxford pada Rabu lewat suatu upacara resmi.

Oxford Freedom of the City merupakan penghargaan tertinggi Kota Oxford dan salah satu seremoni tertua yang masih eksis hingga sekarang.

Dalam pertimbangannya, Wali Kota Oxford Craig Simmons menilai bahwa Benny telah menunjukkan peran besar di kancah internasional dan Oxford terkait perannya sebagai diplomat dan pemimpin gerakan Pembebasan Papua Barat.

"Mr. Wenda telah berjuang tanpa letih untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat dari kantor pusatnya di Oxford," katanya.

Benny Wenda membuka kantor pusat kampanye Pembebasan Papua Barat di Oxford sejak 2013, setelah menerima suaka dari pemerintah Britania Raya pada 2002.

Tanggapan Pemerintah Inggris

Menanggapi pemberian penghargaan kepada Benny, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta lewat keterangan resmi menyatakan Pemerintah Inggris tetap dalam posisi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia.

Pemberian penghargaan itu, merupakan keputusan independen pemerintah Kota Oxford, bukan kebijakan Pemerintah Inggris, katanya.

"Dewan lokal secara politik bersifat independen dari pemerintah pusat. Sehingga hal ini merupakan urusan Dewan Kota Oxford," demikian dikutip dari laman resmi Pemerintah Inggris.

"Pemerintah Inggris masih mendukung upaya Indonesia dan masyarakat sipil untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, termasuk perlindungan hak asasi dan memastikan masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan."

Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agust Kossay dalam pernyataan pers mengapresiasi penghargaan yang didapat Benny, meski mereka berasal dari kelompok yang berbeda dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.

"Belakangan kami sedikit berbeda pendapat, tapi kami sampaikan selamat (bagi Benny Wenda atas penghargaan Freedom of Oxford), karena itu adalah pengakuan terhadap semua kerja orang Papua untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri,” kata Agust.

"Kakak Benny harus merangkul semua dan (mengakui) semua kerja rakyat Papua Barat demi tercapainya tuntutan mendapatkan hak penentuan nasib sendiri."

Respon Benny

Benny sendiri menanggapi positif penghargaan yang diterimanya dengan menyebut hal itu bukan semata-mata kepadanya, tapi bagi rakyat Papua Barat yang sedang berjuang untuk bebas sebagai bangsa berdaulat.

“Ini pengakuan terhadap perjuangan rakyat West Papua, bangsa Papua. Saya hanya pembawa pesan saja. Indonesia tidak bisa lagi mengatakan isu Papua sebagai isu domestik,” katanya saat dihubungi BeritaBenar.

“Selama 20 tahun lebih saya tinggal di Oxford, kota ini bisa melihat kampanye pembebasan West Papua yang saya lakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan.”

Benny mengakui pernah dituduh oleh Pemerintah Indonesia sebagai kriminal dan pelaku kekerasan erta dimasukkan dalam daftar pencarian oleh Interpol.

Namun tuduhan itu tidak bisa dibuktikan sehingga Interpol menghapus namanya dalam daftar mereka.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua dan itu terjadi karena keberadaan Indonesia di atas Tanah Papua.

“Itulah akarnya,” pungkas Wenda.

Kondisi warga di Nduga

Sementara itu, anggota Tim Solidaritas untuk Papua, Hipolitus Wanggae, menyebutkan, sekitar 5.200 warga Nduga — termasuk 700 anak-anak— masih mengungsi ke Wamena akibat perburuan TNI dan Polri terhadap kelompok bersenjata.

Kondisi itu merupakan buntut penembakan 19 pekerja jembatan Trans Papua di Nduga tahun lalu yang dilakukan pemberontak pimpinan Egianus Kogoya.

“Dalam rekomendasi laporan, kami meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan aparat di Nduga,” katanya dalam diskusi kondisi Nduga di kantor LBHI di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan, evaluasi keberadaan aparat keamanan menjadi ihwal penting saat ini lantaran para pengungsi, terutama anak-anak, menderita trauma dengan keberadaan aparat. Hal ini diperparah dengan suplai bantuan makanan dan kesehatan yang minim.

“Ketika aparat datang, anak-anak itu lari dan kabur. Merasa ketakutan melihat aparat berseragam,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Tim Solidaritas untuk Papua, 129 pengungsi telah meninggal dunia di pengungsian.

“Terakhir pagi ini di Wamena, ada anak berusia kurang dari dua tahun meninggal. Ia bahkan baru beberapa hari tiba setelah terjebak lama di hutan,” lanjut Hipolitus.

Peneliti Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang, menyatakan bahwa warga Nduga memang masih belum bisa kembali ke rumah lantaran aparat hukum masih mendatangi kediaman warga.

“Tak jarang pula ada perusakan terhadap rumah yang ditinggalkan warga. Bahkan ada yang menembaki ternak milik warga,” kata Saur. “Walhasil, warga masih trauma dan mengungsi ke hutan, atau Wamena.”

Sangkal laporan

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Kol. Inf. Muhammad Aidi, menyangkal laporan Tim Solidaritas untuk Papua, dengan menyebut para pengungsi telah kembali ke kediaman masing-masing.

“Sebagian masyarakat yang mengungsi sudah kembali ke kampung dan hidup normal serta mendapatkan bantuan baik dari TNI dan pemerintah,” kata Aidi saat dikonfirmasi BeritaBenar.

Ia pun meragukan data jumlah pengungsi yang dilaporkan mencapai 5.000 orang sebab sampai kini belum ada ada resmi jumlah warga Nduga lantaran pemerintah setempat belum memiliki data kependudukan.

“Kabar jumlah 129 orang pengungsi yang meninggal juga tidak ada data. Siapa yang meninggal? Kapan meninggalnya? Dimana meninggalnya? Mana mayatnya? Semuanya tidak bisa ditunjukkan,” ujar Aidi.

“Pengakuan sebagian warga bahwa pengungsi yang belum kembali karena diancam dan diintimidasi oleh kelompok separatis bukan karena takut oleh suara pesawat atau suara tembakan.”

Dia menambahkan pemberian bantuan kepada warga Nduga baik yang mengungsi atau yang sudah kembali dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemda dan TNI.

Helikopter masih hilang

Sementara itu, Aidi mengatakan bahwa helikopter TNI Angkatan Darat yang hilang dengan 12 orang di dalamnya pada Jumat 28 Juni lalu belum ditemukan hingga kini, dan pencarian masih terus dilakukan.

Helikopter Mi-17 buatan Rusia itu hilang kontak beberapa menit setelah lepas landas dari Bandara Oksibil di wilayah Pegunungan Bintang.

Aidi mengatakan bahwa indikasi sementara masih kecelakaan biasa, berdasarkan pemantauan bahwa di daerah tersebut belum pernah ada pemunculan kelompok separatis bersenjata.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.