Indonesia Tolak Mengonfirmasi telah Undang Presiden Ukraina ke KTT G20

Presiden Ukraina Zelenskyy mencuit Jokowi telah mengundangnya ke pertemuan November di Bali.
Staf BenarNews
2022.04.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Indonesia Tolak Mengonfirmasi telah Undang Presiden Ukraina ke KTT G20 Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi (kanan) berbicara selama sesi foto pada KTT G-20 tahun lalu, di La Nuvola di Roma, 30 Oktober 2021.
Reuters

Indonesia pada Kamis (28/4) menolak untuk mengkonfirmasi bahwa telah mengundang Ukraina ke KTT G20 meskipun sehari sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mencuit ucapan terima kasihnya kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo atas undangan menghadiri pertemuan puncak kelompok 20 ekonomi terbesar dunia itu.

Secara terpisah, Gedung Putih pada hari Rabu menyatakan bahwa pihaknya juga belum menerima kabar dari Indonesia tentang undangan ke Presiden Volodymyr Zelenskyy, tetapi menegaskan kembali bahwa Rusia, negara anggota G20 yang melakukan invasi militer ke Ukraina tidak boleh hadir dalam KTT itu. Sebaliknya, tambah pernyataan Washington itu, Ukraina yang bukan anggota G20 harus diundang.

Presiden Jokowi lewat akun twitter resmi @jokowi, beberapa jam usai kicauan Zelensky, membenarkan bahwa mereka telah berkomunikasi, tapi ia sama sekali tidak menyinggung perihal undangan G20 seperti yang diutarakan Zelenskyy.

"Saya mengulang (tentang) dukungan Indonesia bagi segala upaya kesuksesan negosiasi perdamaian dan siap memberikan bantuan kemanusiaan," kata Jokowi.

Staf Khusus Program Prioritas Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani mengatakan detail perbincangan Jokowi dan Zelenskyy nantinya akan disampaikan Istana Kepresidenan.

"Komunikasi dan konsultasi sudah dilakukan pada level presiden, termasuk pembicaraan dengan Presiden Ukraina, Yang Mulia Presiden Zelenskyy," kata Triansyah dalam keterangan pers virtual pada Kamis (28/4).

Presiden Zelenskyy lewat akun twitter resminya, @ZelenskyyUa pada Rabu (27/7) mengeklaim diundang Jokowi untuk hadir di Bali, dengan mengatakan, "Had talks with Presiden Jokowi... Appreciate inviting me to the @G20org summit".

Juga pada hari Rabu, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah membaca laporan tentang pernyataan Zelenskyy tentang undangan tersebut tetapi belum mendengar kabar dari Indonesia tentang hal itu.

“Kami telah melihat laporan bahwa Presiden Zelenskyy diundang ke G20. Dan hal itu tentu kami sambut dengan baik. … Tetapi kami tidak memiliki konfirmasi lebih lanjut di luar apa yang diberitakan media, yang tentu saja kami anggap positif,” katanya kepada wartawan.

Psaki juga mencatat bahwa Presiden Joe Biden mengatakan bulan lalu bahwa Ukraina harus dapat berpartisipasi dalam KTT G20.

“Dan seperti yang juga dikatakan (Presiden Biden) bulan lalu … menurutnya Rusia seharusnya tidak diundang, tetapi, pada akhirnya, itu adalah keputusan G-20,” katanya.

“Dan kami telah berupaya mengkomunikasikannya, tentu saja, dengan Indonesia, seperti yang Anda lihat, yang menjadi tuan rumah KTT. Tetapi kami tidak memiliki detail lainnya.”

Biden telah mengatakan kepada wartawan bulan lalu di Brussels bahwa Rusia, yang sejak lebih dari dua bulan lalu meluncurkan invasi militer ke Ukraina, negara tetangganya yang berdaulat, harus dikeluarkan dari G20.

Saat itu Biden juga mengatakan bahwa jika Indonesia tidak menyetujui usulan untuk tidak mengundang Rusia, maka dia mengajukan agar Ukraina bisa datang dalam KTT G20.

Pada 6 April, Washington juga mengatakan bahwa mereka akan memboikot beberapa pertemuan kelompok itu jika pejabat Rusia hadir. Pernyataan itu dibuktikan pada 20 April lalu ketika beberapa negara, termasuk Ukraina, Amerika Serikat dan Kanada, meninggalkan ruangan ketika pejabat Rusia berpidato di pertemuan G20 yang diselenggarakan Indonesia di Washington.

Indonesia yang memangku posisi Presidensi G20 mengundang semua perwakilan anggota kelompok 20 ekonomi besar itu, termasuk Rusia, untuk menghadiri pertemuan menteri keuangan dan kepala bank sentral G20 di Washington pada hari itu.

“Keputusan bijak”

Pada hari Selasa, layanan berita Bloomberg melaporkan bahwa AS dan beberapa negara lain frustrasi dengan Indonesia, yang sejauh ini tidak membatalkan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT G20, dan oleh karena itu mendesak Jakarta untuk mengundang Ukraina sebagai tamu.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian kehadiran Vladimir Putin dalam KTT itu, kementerian luar negeri kembali tidak bisa memastikan. 

Dian Triansyah Djani hanya mengatakan, "Yang pasti semua langkah dilakukan untuk mendorong G20 berjalan sukses."

"KTT juga masih jauh. Nanti akan dijawab (kepastian kehadiran Rusia) pada saatnya," lanjut Triansyah.

Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai rencana Indonesia untuk mengundang Ukraina ke G20 sebagai keputusan bijak.

"Menurut saya, itu patut diapresiasi. Itu lebih baik daripada memenuhi permintaan Amerika untuk mengeluarkan Rusia dari G20," kata Hikmahanto kepada BenarNews.

Dia menilai ajakan itu dapat membantu mempercepat penuntasan konflik yang telah merembet pada hal lain seperti ekonomi global.

Namun Hikmahanto memberi catatan agar Indonesia dapat menuntut garansi kepada Amerika dan sekutunya agar tidak walk out jika Rusia benar-benar hadir. Pun, garansi serupa dari Rusia.

"Undangan kepada Ukraina pun harus dapat diterima Rusia karena mereka (Ukraina) hadir bukan sebagai anggota," ujarnya.

Pengamat politik internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto menilai, desakan agar Ukraina diikutsertakan pada G20 sejatinya merupakan ujian kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik internasional.

"Indonesia harus pintar-pintar mengompromikan kepentingan Rusia dan negara-negara anti-Rusia agar pertemuan G20 nanti dapat berlangsung baik," kata Nanto saat dihubungi.

"Indonesia harus bisa menempatkan G20 pada fungsinya. Semisal, dengan mendiskusikan bahwa perang Rusia-Ukraina sejatinya telah mengganggu stabilitas ekonomi global," pungkas Nanto.

Dalam pemberian suara di Majelis Umum PBB yang menuntut dihentikannya serangan Rusia di Ukraina, Indonesia telah memilih untuk mengecam aksi militer Putin itu, namun demikian Indonesia tidak menyebut kata invasi dilakukan oleh Rusia dalam pernyataan diplomatiknya.

Indonesia juga memutuskan abstain dalam pemungutan suara resolusi di Majelis Umum PBB, terkait penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia karena iinvasi militernya itu.

Arie Firdaus di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya