Potensi Konflik Dikhawatirkan Membesar Jelang Pilpres

Pasca insiden CFD, polisi diimbau tindak tegas persekusi untuk menghindari terulangnya peristiwa serupa.
Rina Chadijah
2018.04.30
Jakarta
180430_ID_Oaans_1000.jpg Sejumlah warga membawa spanduk di lokasi Car Free Day, Jakarta, 29 April 2018.
Rina Chadijah/BeritaBenar

Potensi konflik sosial dikhawatirkan akan membesar jelang Pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilres) di Indonesia tahun 2019 mendatang.

Kelompok pendukung kandidat petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan pihak oposisi dinilai kalangan pengamat semakin memanaskan keadaan melalui manuver politiknya.

Pengamat politik Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan, menilai bahwa membentur pendukung pemerintah dan kelompok penentang mulai dipertontonkan seperti terjadi di arena Car Free Day (CFD) di Jakarta, Minggu, 29 April 2018.

Apabila hal ini terus dibiarkan, Djayadi menilai dapat membahayakan kondisi sosial masyarakat.

“Persekusi yang selama ini terjadi di media sosial, kini mulai dipertontonkan di tempat keramaian. Ini sangat berbahaya,” katanya kepada BeritaBenar, Senin, 30 April 2018.

Pada hari bebas kendaraan di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, sempat terjadi ketegangan antara massa anti-Jokowi yang memakai kaos bertuliskan #2019GantiPresiden dengan kelompok pendukung presiden yang mengenakan kaos #DiaSibukKerja.

Massa berkaos #2019GantiPresiden bahkan melakukan intimidasi terhadap sejumlah warga yang dianggap sebagai lawannya. Beberapa manula dan ibu-ibu yang membawa anaknya ikut menjadi korban intimidasi.

Menurut Djayadi, aksi persekusi massa itu sangat berbahaya dan mengancam demokrasi karena bisa saja hal serupa meluas di sejumlah daerah lain.

“Polanya mirip dengan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Saya kira politisi kita harus berfikir lebih jernih untuk memenangkan pemilihan dengan cara lebih baik,” katanya.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti berpendapat kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi tampak benar-benar sedang dalam ujian.

“Sebenarnya tidak ada yang salah dari perang hastag lewat kaos dan media sosial. Tapi dengan semakin digaungkan, akan semakin besar pula potensi gesekan,” katanya saat dihubungi.

Masyarakat yang belum matang dalam berdemokrasi, kata dia, sangat mudah tersulut.

Karena itu, Ray berharap elit politik tidak membiarkan potensi gesekan di masyarakat.

“Elit politik kedua kubu berperan dalam mempengaruhi massa. Elit harus meredam agar tidak berkembang lebih jauh. Tentu dengan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Dilaporkan

Sementara itu, Stedi Repki Watung, seorang relawan Jokowi yang jadi korban persekusi di CFD Jakarta, melaporkan kelompok berkaos #2019GantiPresiden ke Polda Metro Jaya.

Didampingi pengacaranya dari Perkumpulan Advokasi Hukum Indonesia Hebat (PADI HEBAT), dia melaporkan para pelaku karena melakukan intimidasi terhadapnya.

Stedi mengaku sempat didorong dan diintimidasi puluhan pelaku. Saat itu, ia memang mengenakan kaos #DiaSibukKerja, dan ikut kegiatan jalan santai di kawasan CFD.

“Saat itu, saya memang terpisah dari rombongan. Mereka teriak-teriak tanya saya dibayar berapa ikut acara itu sambil kipas-kipas duit,” ujar Stedi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Koordinator PADI HEBAT, Bambang Sri Pujo, mengatakan intimidasi yang dilakukan kelompok anti-Jokowi merupakan salah satu cara paling keji.

“Kami menganggap persekusi adalah cara-cara paling kejam untuk merebut kekuasaan. Kami tidak menafikan di situ ada tagar yang ingin mengganti presiden. Tapi persekusi menurut kami akan menuju kepada aksi brutal,” kata Bambang.

Pelaporan terhadap persekusi yang dilakukan kelompok berkaos #2019GantiPresiden juga dilaporkan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam laporannya, pengurus PSI juga membawa bukti rekaman persekusi yang viral di media sosial.

Pengacara PSI, Dini Purwok, menyesalkan persekusi itu.

“Itu tindakan sangat tidak manusiawi. Menghalang-halangi dan mengintimidasi ibu-ibu yang bawa anaknya sampai menangis seperti itu. Karena itu kita berharap polisi dapat menangkap para pelaku,” katanya.

Sebagai partai baru peserta Pemilu 2019, PSI telah menyatakan mendukung Jokowi untuk mencalonkan kembali. Namun Dini membantah pembelaan yang dilakukannya untuk mencari panggung politik.

“Kita bergerak melihat ini sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi,” ujarnya.

Mabes Polri menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat terkait aksi persekusi tersebut.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Setyo Wasisto mengatakan pihaknya baru menerima laporan dan akan memeriksanya lebih jauh.

”Tentu akan kita proses sesuai dengan ketentuan,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Setyo tentang laporan-laporan yang mereka terima.

Sementara itu penggagas #2019GantiPresiden, politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan walaupun ada insiden itu acara di CFD berlangsung dengan baik. "Suasananya riang gembira," ujarnya seperti dikutip di Liputan6.com.

"Penyusup selalu ada. Biasa. Nanti pun akan rapi. (Seperti) Aksi 212 bisa dikoordinasi dengan baik. Kita akan saling mengingatkan," tambahnya.

Harus dicegah

Ketua Yayasan Setara Institute, Hendardi, berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas untuk mencegah berulangnya intimidasi karena perbedaan pandangan politik.

“Pemerintah DKI Jakarta, khususnya gubernur dan wakil gubernur harus mengevaluasi secara adil penggunaan CFD dan ruang publik lain untuk kegiatan kampanye politik,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima BeritaBenar.

Menurutnya, setiap warga negara mendapatkan jaminan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya termasuk preferensi politiknya secara bebas.

“Dalam kaca mata hukum, persekusi dan tindakan intimidasi merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum pidana,” katanya.

“Aparat hendaknya melakukan tindakan polisional lebih memadai untuk mencegah agar peristiwa serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.