Dibayangi Kritik, Jokowi Canangkan Ladang Pangan Dimulai Oktober

Pemerintah akan memulai penggarapan ladang pangan atau food estate pada Oktober mendatang sebagai siasat mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, demikian disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Rabu (23/9).

Proyek yang memantik kritikan beragam pihak lantaran berpotensi mengikuti kegagalan proyek serupa di era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut bakal dimulai dengan pembukaan lahan seluas 770.000 hektare di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara.

Sekitar 148.000 hektar rencananya akan ditanami padi dan sisanya dikembangkan untuk komoditas lain seperti singkong dan jagung serta peternakan.

“Proyek ini (food estate) juga untuk mengantisipasi perubahan iklim. Tak kalah pentingnya juga adalah untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video.

Selain di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara, proyek dengan cakupan total lahan mencapai 1,4 juta hektare itu nantinya juga akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Meski sudah akan dimulai pada bulan depan, Jokowi mengatakan masih menemukan sejumlah masalah di lapangan, terutama terkait pembebasan lahan di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, ia pun meminta semua pihak menuntaskan detail proyek seperti ketersediaan lahan, detail pengelolaan, model bisnis, jenis tanaman, dan teknologi, agar proyek ini dapat berjalan baik.

"Berkaitan dengan infrastruktur pendukung seperti akses jalan juga harus segera dikerjakan sehingga nantinya berbagai alat pertanian modern tidak kesulitan saat masuk ke lapangan," ujar Jokowi lagi.

Merujuk data Global Food Security Index (GFFSI) di tahun 2019, Indonesia kini berada di posisi ke-62 dunia dalam hal ketahanan pangan dengan skor 62,2, atau naik tiga level dari tahun sebelumnya.

Penilaian GFSI merujuk sejumlah aspek seperti kemampuan konsumen membeli makanan (Indonesia mendapatkan skor70,4); kecukupan pasokan pangan, risiko pasokan, dan kapasitas distribusi (61,3); serta kualitas nutrisi pangan (47,1).

Sementara itu Global Hunger Index 2019 memasukkan Indonesia dalam kategori tingkat kelaparan “serius”, dengan perkiraan 8.3% penduduk menderita kurang gizi dan 32,7 % anak-anak usia di bawah lima tahun menderita stunting.

Merujuk pada laporan Center for Indonesian Policy Studies dan laporan Kementerian Pertanian, Indonesia masih sangat tergantung dengan impor pangan. Mengutip laporan World Integrated Trade Solution pada 2018, Indonesia merupakan importir produk pangan sebesar USD 576,18 juta. Pandemi Covid-19 menyebabkan rantai pasokan mengalami gangguansecara sinifikan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam keterangan pers virtual seusai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi mengatakan bahwa program ini dibutuhkan menyusul peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) perihal potensi kelangkaan pangan akibat pandemi COVID-19.

"Dengan demikian, Presiden mengantisipasi dengan menginstruksikan jajaran pemerintah menyiapkan cadangan pangan," kata Prabowo, yang mengaku diminta untuk secara khusus mengurus komoditas pokok cadangan seperti singkong.

Penanaman singkong sendiri akan dilakukan di Kalimantan Tengah pada 2021 di lahan seluas 30 ribu hektare.

"Garis besarnya, bahan pangan untuk roti atau nasi dari singkong. Kami ingin menjamin kita tidak bergantung pada persediaan luar negeri," kata Prabowo yang berulang kali menggaungkan ketahanan pangan dalam kampanye pemilihan presiden 2019.

Terkait sejumlah lahan yang belum dibebaskan seperti disampaikan Presiden Jokowi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan telah membahasnya dengan kementerian lain dan pemerintahan daerah.

"Presiden selalu menekankan kerja sama lapangan dan terencana baik," kata Syahrul.

Walhasil, terang Syahrul, rencana penanaman padi di bulan depan dipastikan dapat dimulai.

"Kami berharap food estate ini bermuara pada industri, tidak menjual gabah tapi beras berkualitas yang bisa masuk marketplace, ke e-commerce," tambah Syahrul.

Adapun Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran optimis program ini bakal berjalan baik di wilayahnya.

Beberapa kali gagal

Konsep lumbung pangan bukan kali pertama digagas pemerintah Indonesia. Presiden Soeharto melabelinya dengan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar pada 1995.

Proyek ini bertujuan menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektare lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi. Soeharto kala itu bahkan menempatkan separuh dari keseluruhan 15.594 transmigran ke kawasan PLG.

Proyek itu kemudian gagal karena lahan gambut terbukti tidak cocok untuk ditanami padi.

Penduduk setempat pun dilaporkan mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam serta dampak hidrologi akibat proyek PLG.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahan mangkrak PLG era Soeharto sempat ingin direvitalisasi tapi tak pernah terwujud.

Belakangan, sebagian lahan bekas proyek PLG Soeharto yang gagal itu dimasukkan Jokowi ke dalam rencana wilayah food estate-nya.

Jokowi sendiri di awal pemerintahan sempat pula merencanakan food estate seluas 1,2 juta hektare di Merauke, Papua.

Menanggapi kebijakan kali ini, pakar pertanian Institur Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, menyarankan pemerintah sebaiknya berfokus pada intensifikasi lahan.

"Itu (perluasan) hanya membuang uang. Anggaran perluasan sebaiknya digunakan untuk intensifikasi lahan," kata Dwi Andreas.

Intensifikasi, antara lain, dapat dilakukan dengan membenahi irigasi di lahan yang sudah ada serta menambah indeks pertanaman di lahan kering. Hal itu dinilai Dwi akan mampu meningkatkan produksi padi saat ini hingga 20-25 persen.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi padi pada 2019 tercatat sebanyak 54,60 juta ton gabah kering giling atau turun sebanyak 4,60 juta ton dibanding tahun sebelumnya.