Follow us

Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar Soal Natuna

RI menambah kapal perang di perairan yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan itu sebagai reaksi atas enggannya kapal-kapal Cina meninggalkan wilayah itu.
Rina Chadijah
Jakarta
2020-01-06
Email
Komentar
Share
Dalam foto yang dirilis oleh TNI pada 3 Januari 2020 ini, terlihat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono malakukan inspeksi pasukan di pangkalan militer di Kepulauan Riau.
Dalam foto yang dirilis oleh TNI pada 3 Januari 2020 ini, terlihat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono malakukan inspeksi pasukan di pangkalan militer di Kepulauan Riau.
AFP

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mempertegas kembali sikap Indonesia dalam silang pendapat dengan Cina soal perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Senin (6/1/2020), sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengerahkan empat kapal perang tambahan untuk mengusir kapal-kapal ikan Cina yang berada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia itu.

“Saya kira seluruh statement sudah, sudah sangat baik bahwa tidak ada tawar menawar dari kedaulatan mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi, saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Beberapa pekan terakhir, kapal-kapal nelayan yang dijaga kapal Angkatan Laut Cina diduga telah menjaring ikan menggunakan pukat harimau di wilayah Kepulauan Natuna. Beijing mengklaim kawasan ZEE Indonesia itu merupakan wilayah yang secara tradisi menjadi tempat nelayan mereka menangkap ikan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia telah mengeluarkan nota protes diplomatik dan juga telah memangil Duta Besar Cina untuk Indonesia untuk menyampaikan keberatan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia tidak akan pernah mengakui “Sembilan Garis Imajiner” – Nine Dash Line- CinaRetno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.

Namun Beijing tidak menggubris protes Indonesia itu. Lewat Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya, Geng Shuang, mengatakan apa yang mereka lakukan di wilayah itu adalah sah di mata hukum laut internasional, dan perjanjian hukum laut internasional, UNCLOS 1982.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, persoalan di perairan Natuna sudah final secara hukum internasional.

"Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui itu milik bersama. Ini sudah final secara internasional," kata Mahfud, kepada wartawan di kantornya Senin.

Menurut Mahfud, Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negaranya, namun tetap menjaga hubungan baik dengan Cina, termasuk hubungan dagang kedua negara.

"Kita mempertahankan kedaulatan. Karena itu urusan hubungan dagang perekonomian kebudayaan apa pun dilanjutkan seperti biasa, tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu," ujarnya.

Tambah kapal militer

Untuk menambah kekuatan pengamanan laut Natuna, TNI menambah empat armada kapal perangnya. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan, kekuatan militer yang dikerahkan ke Natuna adalah untuk mengusir kapal-kapal Cina yang dituduh mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Yudo mengatakan bahwa kapal-kapal Cina menolak meninggalkan perairan Natuna, kantor berita nasional Antara melaporkan, Minggu.

“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina," kata Yudo, seperti dikutip Antara.

"Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," ujarnya.

TNI juga sudah mengerahkan satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing. Yudo mengatakan, operasi di Natuna dilakukan tanpa batas waktu, hingga kapal-kapal Cina benar-benar keluar dari zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan, nelayan dari negara mana pun yang memasuki wilayah Indonesia akan tetap diusir oleh petugas keamanan laut Indonesia. Ia juga meminta semua pihak untuk membantu mengamankan wilayah kedaulatan negara.

“Siapa pun negara lain masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama," ujarnya.

Selain itu, pemerinah juga berencana menambah jumlah nelayan di perairan Natuna. Sekitar 120 kapal Nelayan dari Pantai Utara Jawa, akan dikirimkan ke wilayah itu untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah itu, sekaligus untuk meneguhkan kedaulatan Indonesia di wilayah itu.

"Salah satu keputusan ikutan dari situ adalah kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura. Dan mungkin pada gilirannya daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut mencari ikan dan sebagainya di sana," ujar Mahfud.

Dikritik

Sementara itu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar masalah itu tidak dibesar-besarkan. Menurutnya pejabat pemerintah harus bisa membedakan hubungan persahabatan, investor dan pencuri ikan.

“Kita jaga persahabatan antarbangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik dan benar,” ujar Susi lewat akun twitternya.

Susi menilai menjaga hubungan baik dengan antarnegara bukan berarti harus mengalah. Sebab menjaga hubungan baik bisa tercipta hanya dengan saling menghormati satu sama lain. “Hubungan baik antarnegara adalah karena dalung (saling) menghormati,” ujarnya.

Kritik terhadap sikap Indonesia yang dinilai lembek terhadap Cina juga disampaikan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). "Meskipun Cina merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dalam keterangan tertulisnya yang diterima BeritaBenar.

Menurut NU, tindakan Coast Guard Beijing yang mengawal kapal nelayan berbendera Cina di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima. Ia mendesak Beijing menghentikan kegiatan tersebut.

“Karena itu, NU mendukung sikap tegas pemerintah terhadap Cina, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla,” ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo meminta masyarakat untuk tidak terpovokasi dengan kondisi yang terjadi di Natuna.

"Kita jangan terpancing, terprovokasi, kita harus cool, kita sikapi ini yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya. Pihak media juga ikut mendinginkan suasana," ujar Edhy kepada wartawan.

Edy mengatakan, pihaknya kini terus berupaya memperketat pengawasan di wilayah itu. "Pengawasan kita terus kirim tim, kita kan sudah punya mekanismenya," ujanya.

Perairan EEZ di sekitar kepulauan itu diyakini menyimpan hingga 226 triliun kaki kubik gas, menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Setelah adanya konflik dengan kapal Cina di perairan Indonesia pada tahun 2016, dimana salah satunya TNI AL melepaskan tembakan peringatan terhadap sejumlah kapal berbendera Cina, pada tahun 2017 Indonesia menegaskan klaimnya terhadap wilayah perairan tersebut dengan mengganti nama perairan di sekitar kepulauan tersebut sebagai Laut Natuna Utara dan membentuk unit militer terpadu dalam rangkain kepulauan itu.

Jakarta juga meluncurkan rencana lima pilar yang ambisius untuk mengembangkan Natuna yaitu Pertahanan, Perikanan, Pariwisata, Migas, dan Pelestarian Lingkungan, demikian menurut pejabat.

Indonesia tidak termasuk di antara negara-negara di kawasan yang terlibat dalam perselisihan teritorial atas Laut Cina Selatan, jalur perairan strategis dimana dilewati kapal setiap tahunnya dengan nilai perdagangan sekitar US$ 5 triliun.

Cina, melalui apa yang disebut Nine-Dash Line, garis yang terletak secara samar di peta, mengklaim hampir semua lautan di wilayah tersebut, sementara Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan memiliki klaim mereka sendiri yang tumpang tindih atas sebagian perairan itu.

Tampilan selengkapnya