Kampanye Hitam Rusak Kualitas Pilkada Jakarta

Maraknya kampanye hitam (black campaign) yang mendera pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dinilai dapat merusak kualitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) di ibukota Indonesia itu.

“Di tengah kompetisi, mestinya itu tidak boleh dibiarkan. Harus diproses hukum dengan tegas,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, kepada BeritaBenar di Jakarta, Rabu, 28 Maret 2017.

Kampanye hitam kian marak menyerang para kandidat menjelang Pilkada putaran kedua, pada 19 April nanti. Kampanye hitam tak hanya marak melalui media sosial, tapi juga di dunia nyata.

Intimidasi khususnya banyak ditujukan pada pendukung Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama – kandidat petahana beragama Kristen dan keturunan Tionghoa, yang oleh Majelis Ulama Indonesia dituduh melakukan penistaan agama atas sebuah pidato kampanyenya yang mengutip ayat Alquran.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa mereka mendapatkan 630 spanduk yang dipasang di sejumlah masjid dan jalan-jalan di Jakarta yang menghimbau umat Islam untuk tidak memilih calon non Muslim dan penista agama, serta ancaman untuk tidak menshalatkan mayat pendukung pasangan Ahok – Djarot Saiful Hidayat.

Pesan dalam spanduk tersebut bukanlah ancaman kosong. Awal Maret lalu, jenazah Hindun (78) ditelantarkan warga karena keluarganya memilih Ahok – Djarot dalam Pilkada DKI putaran pertama, 15 Februari 2017.

Sementara itu lawan Ahok-Djarot, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, juga tidak terbebas dari kampanye hitam. Panitia pengawas Pemilu Jakarta Barat bulan lalu menemukan 900 ribu lembar brosur berisi “10 kebohongan Anies – Sandi” di sebuah rumah di Kebon Jeruk yang siap disebarkan dengan menggunakan dua truk.

“Kampanye hitam di Pilkada DKI marak karena cenderung terbiarkan dan pelaku merasa tak ada efek jera terhadap tindakannya,” ujar Titi.

Sejak 7 Maret lalu, kedua pasangan calon melakukan kampanye untuk menarik simpati warga Jakarta. Masa kampanye berlangsung hingga 15 April mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai kampanye hitam pada pemilu selalu terjadi karena tim sukses all out memenangkan pasangan calonnya, tanpa memikirkan dampak negatif.

“Tak hanya calon ingin menang, tapi pendukung dan tim sukses juga berambisi sehingga secara total berupaya dengan cara apapun, tanpa memikirkan kompetisi secara santun. Pokoknya menang termasuk dengan black campaign dan menyebarkan hoax,” katanya saat dihubungi.

Selain itu, tambahnya, kampanye hitam terjadi karena masih ada publik yang menyukai mengonsumsi berita tidak sesuai fakta.

“Mereka tidak sadar kampanye hitam digunakan sebagai alat propaganda, seolah bagai lifestyle dan ikut tren. Beritanya belum jelas, tapi menghebohkan. Ini disukai sebagian masyarakat,” ujar Hendri.

Di tengah persaingan antara kedua pasangan calon, menurut dia, tim sukses terkadang melawan kampanye hitam dengan kampanye hitam sehingga menjadi lingkaran yang tak pernah putus.

“Seharusnya partai politik mendidik masyarakat agar dewasa dalam berpolitik sehingga tahu mana yang positif, mana yang negatif. Sebaiknya lebih dijelaskan ke program kerja pasangan calon yang mereka usung,” lanjutnya.

Takut cabut spanduk provokatif

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengaku pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran pidana Pilkada.

“Kalau ada yang lapor kita tindaklanjuti seperti apa. Tapi harus jelas definisi kampanye hitam seperti apa, contohnya bagaimana. Kalau belum tahu kebenarannya kami akan telaah dulu,” katanya saat dikonfirmasi BeritaBenar, Rabu.

Menurut dia, Bawaslu telah menerima tujuh laporan dari tim kedua pasangan mengenai beberapa isu seperti kampanye hitam, politik uang dan data pemilih.

“Beberapa sudah kita rekomendasikan ke KPU DKI Jakarta,” jelas Mimah.

Selain 630 spanduk provokatif tersebut, terdapat juga 600 alat raga pemilu yang menyimpang di seluruh wilayah Jakarta, katanya.

“Sangat sulit mencabut spanduk-spanduk tersebut, diperlukan peran aktif semua pihak, kedepankan stakeholder, Pemda. Satpol PP harus didampingi polisi dan Pemda karena mereka tidak mau bertindak sendiri, takut,” paparnya.

Ia mengakui dalam kampanye hitam banyak mengarah untuk menjelekkan ras, agama, dan golongan tertentu.

“Penanganannya berbeda-beda. Khusus kasus Nenek Hindun, kami melibatkan banyak pihak seperti Satpol PP dan kepolisian untuk mediasi, termasuk menemukan siapa pemasangnya,” katanya.

Tanggapan tim sukses

Ketua tim sukses Anies – Sandi, Mardani Ali Sera, mengakui maraknya kampanye hitam akan mencederai proses demokrasi karena kebanyakan berupa fitnah dan menyuburkan kebencian di kalangan masyarakat.

“Ini buruk bagi demokrasi di Indonesia. Karena itu seburuk apapun black campaign yang kami terima, kami buat klarifikasi. Jika ada tuduhan, kami berikan klarifikasi dan posting di website dan media sosial,” jelasnya.

“Kami kampanyekan sebaliknya. Berita bohong jangan dipercaya dan dilengkapi dengan fakta data yang ada, 23 program dipaparkan.”

Sementara juru bicara tim sukses pasangan Ahok – Djarot, Bestari Barus, menyerahkan semua kasus kampanye hitam kepada Panwaslu dan Bawaslu.

“Memang banyak mengenai SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), sifatnya masif, terstruktur dan sulit dibuktikan siapa di balik kampanye hitam,” ujarnya.

Dia percaya, warga Jakarta semakin pintar dan tidak mudah goyah terhadap kampanye hitam.

“Kampanye hitam bukti ketidakdewasaan. Ada pihak ingin menang walau menimbulkan kekacauan, mereka tidak perduli,” pungkasnya.