Kampanye Pilkada Dimulai, Polri Jamin Keamanan Nasional

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap mengamankan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang dimulai Jumat, 28 Oktober 2016.

"Latihan dan simulasi sudah digelar. Semua sudah siap. Tidak ada masalah," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi, Boy Rafli Amar kepada BeritaBenar.

Kepolisian, ungkapnya, menyiagakan setidaknya 71 ribu personel untuk mengamankan rangkaian tahapan Pilkada, dengan total anggaran mencapai Rp923 miliar.

Dana pengamanan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang menggelar Pilkada serentak.

Merujuk pada Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat beberapa waktu lalu, kampanye Pilkada berlangsung hingga 11 Februari 2017, atau empat hari menjelang hari pencoblosan.

Selama kampanye, setiap pasangan calon kepala daerah diperbolehkan menyampaikan visi dan misi dalam pertemuan dan dialog, menyebarkan materi, dan memasang alat peraga kampanye.

"Asalkan tidak melanggar larangan kampanye," kata Ketua KPU Pusat, Juri Ardiantoro seperti dikutip dari laman Sekretariat Negara.

Beberapa larangan yang termaktub di pasal 66 aturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye, yaitu menyuarakan penghinaan agama, suku, ras, dan golongan seseorang calon; merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye; dan menggunakan tempat ibadah dan pendidikan sebagai lokasi kampanye.

‘Lebih rawan dari Pilpres’

Pilkada serentak 2017 digelar di 101 daerah dengan peserta mencapai 328 pasangan calon.

Rinciannya, calon gubernur dan wakil gubernur berjumlah 25 pasang di tujuh provinsi, 246 pasangan calon bupati dan wakil bupati di 76 kabupaten, dan 57 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di 18 kota.

Tujuh provinsi yang menggelar pemilihan gubernur-wakil gubernur adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai Pilkada di Aceh sebagai salah satu yang rawan dan wajib mendapatkan pengawasan khusus dari aparat keamanan.

Titi berpijak pada data Asian Network for Free Election (ANFREL) yang menunjukkan, angka kekerasan di Aceh selalu meningkat dalam dua kali Pilkada secara langsung, yang digelar sejak terwujudnya perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.

Hanya saja, Titi tak merinci besaran peningkatan kekerasan itu. "Yang pasti, grafiknya (angka kekerasan) bahkan lebih tinggi ketimbang pemilihan presiden (Pilpres)," ujarnya kepada BeritaBenar.

Yenny Sucipto dari Koalisi Masyarakat untuk Pemilu yang Demokrasi (KMPD) juga berpendapat sama dengan menyebutkan, Pilkada Aceh rawan.

Musababnya, kata dia, empat calon gubernur yang berpartisipasi punya pengaruh dan basis massa sama karena mereka bekas tokoh GAM. Sedangkan dua kandidat lain bukan berlatar belakang GAM.

Keempat calon gubernur dari eks-GAM adalah gubernur petahana Zaini Abdullah, wakil gubernur petahana Muzakir Manaf, mantan gubernur Irwandi Yusuf, dan Zakaria Saman – bekas Menteri Pertahanan GAM.

Dua calon lain adalah Tarmizi A Karim, mantan pejabat Departemen Dalam Negeri, dan Abdullah Puteh – bekas gubernur Aceh yang pernah dihukum 10 tahun penjara karena terjerat kasus korupsi.

Selain memilih gubernur dan wakil gubernur, Pilkada Aceh juga memilih empat walikota dan 18 bupati. Di beberapa daerah, pertarungan para kandidat juga berasal dari mantan GAM.

"Fanatisme para pendukung berpotensi memicu konflik," ujar Yenni kepada BeritaBenar.

Selain Aceh, daerah lain yang menurut Yenny rawan adalah DKI Jakarta dan pemilihan sebelas kepala daerah tingkat II di Papua.

Jakarta dianggap rawan diliputi isu SARA. Sedangkan Papua rawan aksi kriminal dan gangguan dari kelompok bersenjata.

Tidak tetapkan daerah rawan

Tetapi, Boy tak sejalan dengan analisa kedua pengamat itu. Menurutnya, kepolisian tak menempatkan satu daerah lebih rawan ketimbang yang lain.

“Enggak ada (yang lebih rawan). Semua kami posisikan sama, sehingga tak ada yang mendapat perlakuan khusus,” ujar Boy.

Namun juru bicara Polda Papua Komisaris Besar Patridge Renwarin, seperti dikutip dari laman Liputan6, tak menyangkal pernyataan yang menyebut bahwa Papua terhitung rawan dalam masa kampanye dan pemilihan.

"Kapolda sudah menerbitkan pernyataan bahwa tidak ada yang sepenuhnya aman," ujar Patridge.

Meski begitu, lanjut Patrdige, beberapa siasat telah dilakukan untuk meredam potensi rusuh atau kekerasan. Salah satunya dengan mendekati tokoh agama “agar ikut membantu, jangan sampai memanfaatkan situasi".

Mulai 2027

Dihubungi terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta para pasangan calon dan tim pendukung bisa menahan diri dan tak menyerang calon lain saat berkampanye, agar suasana daerah tetap kondusif.

"Jangan ada upaya mendeskreditkan pasangan lain," harapnya, “termasuk di media sosial. Apalagi, kami sebenarnya memiliki keterbatasan dalam pengawasan di sana (media sosial) karena cakupan yang begitu luas."

Pemerintah menargetkan Pilkada serentak di seluruh Indonesia akan terealisasi tahun 2027. Sebelum itu, masih ada Pilkada serentak di beberapa daerah yang akan digelar pada Juni 2018, Desember 2020, Februari 2022, dan Juni 2023.