Kasad Pastikan Tes Keperawanan Calon Kowad Tidak Berlaku Lagi

Belum diketahui apakah kebijakan yang sama berlaku di matra TNI lainnya.
Ronna Nirmala
Jakarta
2021-08-10
Share
Kasad Pastikan Tes Keperawanan Calon Kowad Tidak Berlaku Lagi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika (kanan) berbicara dengan mitranya Komandan Angkatan Darat Amerika-Pasifik Charles Flynn dalam acara Pembukaan Latihan Bersama Garuda Shield 2021 di Baturaja, Sumatra Selatan, 4 August 2021.
Antara via Reuters

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa pada Selasa (10/8) memastikan pemeriksaan selaput dara atau yang disebut juga tes keperawanan tidak lagi berlaku dalam proses perekrutan tentara perempuan Angkatan Darat.

Pernyataan Andika memperjelas arahan yang pernah disampaikannya kepada para Panglima Daerah Militer bulan lalu yang secara implisit mengindikasikan bahwa tes keperawanan tidak boleh lagi dilakukan dalam seleksi calon anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). 

Hymen atau selaput dara, tadinya juga masuk elemen pemeriksaan, misalnya hymen utuh atau hymen ruptur sebagian atau hymen ruptur yang sampai habis. Sekarang ngga ada lagi penilaian itu,” kata Andika saat meninjau latihan bersama TNI AD dan U.S. Army, Garuda Shield 2021, di Manado, Sulawesi Utara

Andika mengatakan keputusan itu diambil dari hasil evaluasi yang dilakukan institusinya pada setiap awal tahun. Perbaikan tes kesehatan dalam sistem perekrutan juga diutamakan pada faktor-faktor yang berkontribusi penting bagi keselamatan calon prajurit, katanya. 

“Pada intinya, kita itu memperbaiki sistem rekrutmen melalui proses pembahasan apa yang perlu, kurang pas, kemudian diperbaiki,” kata Andika, dalam pernyataan yang diunggah ke saluran YouTube sebuah media yang berbasis di Manado.

Belum diketahui apakah perubahan kebijakan itu sudah berlaku di matra TNI lainnya yaitu Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Tenaga kesehatan TNI mempersiapkan penyuntikan vaksin COVID-19 di Batalyon Infanteri Raider 112 TNI AD yang bermarkas di Banda Aceh, 10 Maret 2021. [AFP]
Tenaga kesehatan TNI mempersiapkan penyuntikan vaksin COVID-19 di Batalyon Infanteri Raider 112 TNI AD yang bermarkas di Banda Aceh, 10 Maret 2021. [AFP]

Andika, dalam sebuah tayangan YouTube milik TNI AD pada pertengahan Juli, menyampaikan bahwa calon perempuan prajurit harus diuji berdasarkan tujuan rekrutmen untuk kemampuan mereka dalam mengikuti pelatihan dasar militer dan materi pengujiannya tidak boleh dibedakan dari rekan mereka yang laki-laki. 

Komentar tersebut disambut baik oleh aktivis hak asasi manusia, termasuk dari Human Rights Watch (HRW), yang menyoroti praktik “diskriminatif dan invasif” itu melalui laporannya pada tahun 2014.

Dalam pernyataannya di Manado Selasa, Andika mengakui pada tes kesehatan sebelumnya, para calon perempuan prajurit harus menjalani pemeriksaan ginekologi yang terdiri dari inspeksi kelamin luar dan dalam, termasuk selaput dara dan serviks.

“Nah, sekarang tidak ada lagi pemeriksaan vagina dan serviks, tapi pemeriksaan luar tetap, tetapi tanpa melibatkan inspeksi khusus tadi,” ujarnya.

Pemeriksaan alat kelamin luar masih akan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit kelamin menular seperti HIV/AIDS atau kerusakan organ saat proses latihan, jelasnya. 

“Jangan sampai ada infeksi serius yang menyebabkan kegagalan organ pada saat latihan.”

Tes keperawanan merupakan istilah yang kerap digunakan dalam salah satu rangkaian tes kesehatan calon prajurit perempuan, berupa praktik invasif memasukkan dua jari ke dalam vagina untuk menentukan apakah seseorang itu pernah berhubungan seksual.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam sejumlah kesempatan telah menyatakan bahwa tes keperawanan untuk calon prajurit tidak memiliki manfaat ilmiah atau dasar medis.

Perempuan yang pernah mengalami pengujian tersebut mengatakan bahwa tes keperawanan meninggalkan trauma mendalam.

Human Rights Watch melaporkan bahwa dalam rangkaian wawancara organisasi itu terhadap sekitar 20 perempuan pada 2014-2015, semua menangis saat menuturkan ulang pengalaman masing-masing.

Lembaga yang berbasis di New York itu pertama kali menerbitkan laporan tentang keberadaan tes keperawanan di institusi kepolisian Indonesia pada tahun 2014 dan kemudian di militer pada tahun berikutnya.

Polri telah menghentikan tes tersebut lewat telegram dari Badrodin Haiti, Kapolri saat itu, namun TNI masih memberlakukannya.

Sementara itu, Komisi Nasional (Komnas Perempuan) mendesak TNI untuk menindaklanjuti perkembangan positif ini ke ranah yang lebih serius, yakni menuangkannya dalam beleid tertulis untuk menghindari perdebatan lanjutan antarmatra militer. 

Seorang juru bicara militer Indonesia menyatakan kepada BenarNews minggu lalu bahwa peraturan rekrutmen untuk prajurit perempuan belum berubah.

“Tes kesehatan menyeluruh terhadap calon anggota TNI wanita memang termasuk pemeriksaan selaput dara,” ujar Kepala Penerangan Internasional TNI Kolonel Djawara Whimbo kepada BenarNews, Jumat (6/8).

Ia juga menepis pernyataan WHO.

"WHO ngga ada hubungan sama kita. Budaya ketimuran kita masih kuat,” ujarnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya