Isu Freeport Ganggu Kinerja Kabinet

Dewi Safitri
Jakarta
2015-11-20
Share
sudirmansaid-620 Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berbicara dalam diskusi di World Economic Forum on East Asia di Jakarta, 21 April 2015.
AFP

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memasang muka datar di depan puluhan wartawan yang segera mengelilinginya di istana.

Pada hari Jumat, 20 November, Sudirman baru saja bertemu Presiden Joko Widodo yang baru kembali ke Jakarta dari serangkaian acara di Kalimantan Timur.

Apakah Sudirman melapor soal kisruh rekaman dugaan pencatutan nama oleh Ketua DPR pada manajemen PT Freeport Indonesia? Ataukah ia membahas tudingan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang menyebutnya “jalan sendiri” saat melaporkan rekaman itu pada Mahkamah Kehormatan DPR?

Seperti dikutip CNN Indonesia, Sudirman tak mau berkomentar. Ia hanya mengatakan tugasnya selaku menteri adalah “menyingkirkan kerikil”.

Dalam hubungan antara sesama pembantu presiden kerikil-kerikil ini nampaknya cukup banyak dalam kabinet.

Kurang dari dua pekan lalu, Presiden Jokowi sendiri dalam sidang rapat terbatas memberi teguran pada menteri yang dianggap gaduh karena kerap mengkritik kebijakan yang sudah diputuskan dalam rapat.

"Silakan menyampaikan kalau setuju atau tidak setuju itu dalam rapat. Jangan sampai, sudah diputuskan dalam rapat, di luaran masih ada yang berbunyi tidak setuju," kata Presiden dengan raut muka kaku.

Friksi kabinet yang terakhir, menyangkut posisi Menteri ESDM dan Menko Polhukam, menurut Eko Sulistyo, anggota tim komunikasi istana, mengganggu presiden.

“Kita tidak bisa bilang tidak terganggu. Malam ini (Kamis) Presiden ada di Bontang dengan semangat kerja, kerja, kerja. Diharapkan menterinya bisa mengikuti ritme itu,” kata Eko kepada BeritaBenar.

Soal Freeport dan dugaan pencatutan nama, arahan presiden menurut Eko jelas: penyelesaiannya lewat jalur hukum.

“Soalnya kalau diselesaikan lewat jalur politik, hasilnya akan seperti sekarang ini – gaduh,” terangnya pada BeritaBenar.

Kabinet lemah sinergi

Bukan sekali ini pembantu presiden saling serang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara terbuka sempat mengkritik Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang mengeluarkan aturan impor tanpa mengindahkan kebijakan kementriannya.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli juga beberapa kali mengkritik kebijakan kementerian lain, termasuk menyebut Menteri ESDM keblinger karena bersikeras meneruskan program ambisius pembangkit listrik 35.000 MW.

Namun isu Freeport yang melibatkan menteri ESDM dan Menko Polhukham nampaknya akan jadi ujian terberat kabinet saat ini.

Selain menyangkut isu kedaulatan bangsa dan nilai ekonomi yang sangat besar, konflik ini muncul di tengah posisi presiden yang miskin dukungan politik.

“Sejak zaman Suharto, belum pernah ada kabinet sekacau sekarang ini. Menteri saling serang dan ikut campur urusan kementerian lain secara terbuka,” komentar pengamat politik Arbi Sanit.

“Apa urusan Menko Polhukam dengan bisnis Freeport? Kenapa malah dia menyerang Menteri ESDM yang memang tugasnya mengurus kontrak bisnis?” tambah pengamat politik yang juga pengajar di Universitas Indonesia tersebut.

Ia mengakui beda kepentingan antara menteri dan kekuatan partai politik adalah hal yang biasa. Ia mencontohkan saat memerintah, mendiang Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah menghadapi menteri yang mengabaikan instruksinya.

“Oleh Gus Dur menteri itu – kalau tak salah ingat dari PAN dan Golkar – dicopot saja. Digantikan oleh orang dari partai lain sehingga PAN marah sekali. Tapi mana perduli Gus Dur - dia bilang ‘gitu aja kok repot’,” kata Arbi, menirukan kalimat yang menggambarkan gaya Gus Dur berpolitik.

Masalahnya, tambah Arbi, Presiden Jokowi dinilainya tak punya kemewahan ini.

“Mau dipecat, mana dia berani? Menteri itu kan mewakili kepentingan politik yang dia butuhkan dukungannya?”

Dalam kondisinya yang lemah sekarang ini, menurut Arbi, Presiden Jokowi kehilangan hak prerogatifnya untuk menunjuk menteri dan memberhentikan menteri.

Berbuntut reshuffle?

Eko Sulistyo dari Tim Komunikasi Kepresidenan menyatakan ramainya sorotan soal Freeport kemungkinan terkait dengan rumor tentang perombakan kabinet.

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pendukung pemerintah yang segera menyulut rumor akan adanya pergantian isi kabinet.

Eko mengaku tak tahu kapan reshuffle digelar – kalau memang ada – namun menyatakan konsentrasi jangka pendek Presiden antara lain akan diberikan pada urusan sinergi kabinet.

“Ada mekanisme rapat kabinet ya, pasti Presiden akan berupaya mendinginkan tensi (kabinet) lewat situ.”

Sementara itu anggota dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, sebagaimana dimuat di berbagai media massa di Jakarta mendesak agar presiden segera menertibkan anak buahnya.

Menurutnya kegaduhan antar menteri tidak pas dan merugikan citra pemerintahan.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya