Polisi Kejar Separatis yang Tewaskan Seorang Polisi di Tembagapura

TNI akui ada kemungkinan separatis gunakan senjata yang diambil dari helikopter TNI yang jatuh dalam penyerangan di Distrik Oskop.
Arie Firdaus & Victor Mambor
Jakarta & Jayapura
2020-03-04
Share
200304_ID_Papua_1000.jpg Dalam foto tertanggal 3 April 2018 ini, seorang anggota TNI bersiaga di depan sebuah rumah yang terbakar di Tembagapura, Papua, setelah adanya bentrokan antara kelompok separatis dan aparat keamanan.
Dok. Kodam Cendrawasih Papua

Kepolisian terus mengejar kelompok separatis yang melakukan serangkaian penembakan kepada anggota polisi dalam lima hari terakhir di Tembagapura, Papua.

Kontak senjata pertama terjadi pada Jumat pekan lalu dan menewaskan anggota Brimob Doni Priyanto di kawasan Kali Kabur, Tembagapura, Mimika, kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw.

Paulus mengatakan pelaku penyerangan merupakan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Adapun penembakan kedua yang terjadi pada Senin menyasar mobil patroli Kepolisian Sektor Tembagapura di area Kampung Utikini Lama dan melukai seorang anggota polisi bernama Andika Walli, yang berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) setelah terkena serpihan kaca mobil yang tertembak peluru.

"Sampai saat ini, aparat (kepolisian) masih terus melakukan pengejaran," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono kepada BenarNews, Rabu (4/3/2020).

Tembagapura adalah lokasi di mana tambang PT Freeport Indonesia berada, yang sering menjadi sasaran serangan kelompok separatis, atau apa yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepala Penerangan Daerah Militer XII Cendrawasih, Kolonel Cpl. Eko Daryanto mengatakan pengusutan baku-tembak antara polisi dan anggota TPNPB sampai kini berada di tangan kepolisian.

"Apa yang terjadi di Papua sekarang adalah ranah kepolisian. Status TNI hanya back-up. Kalau diminta, baru kami bergerak," ujarnya.

Kronologis

Kapolda Paulus Waterpauw mengatakan, kontak tembak antara polisi dan anggota TPNPB yang berujung tewasnya Doni Priyanto pada Jumat pekan lalu berlangsung sekitar dua jam.

Tembakan pertama, disebut Paulus, dilepaskan anggota TPNPB saat personel kepolisian yang tergabung dalam Satuan Tugas Nemangkawi yang dipimpin Inspektur Polisi Dua (Ipda) Dani Eko Setyawan tengah melakukan penyergapan terhadap kelompok bersenjata di kawasan Jipabera di wilayah itu.

"Kontak tembak terjadi sekitar pukul 14.30 hingga 17.00 WIT," ujar Paulus.

Sementara dalam insiden kedua, diutarakan Kepala Kepolisian Resor Mimika, Ajun Komisaris Besar I Gusti Gede Era Adhinata, terjadi tatkala anggotanya hendak mengunjungi warga Kampung Banti dan Utikini. Berondongan peluru tiba-tiba menyasar mobil patroli dari perbukitan.

“Saat itu diberondong tembakan peluru senjata api dari atas perbukitan dengan ketinggian sekitar 500 meter,” kata Adhinata.

Sebelum insiden penembakan terhadap mobil patroli, ditambahkan Kepala Kepolisian Sektor Tembagapura Ajun Komisaris Hermanto, markasnya sempat pula beberapa kali diserang kelompok bersenjata dalam beberapa hari terakhir. Penyerangan terjadi dari arah belakang markas kepolisian.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengklaim rangkaian penembakan di Tembagapura ini sebagai aksi kelompoknya, di bawah pimpinan Lekagak Telenggen, namun Paulus Waterpauw sebaliknya menyebut kelompok penyerang dipimpin Johny Botak yang juga merupakan pimpinan kelompok separatis, yang disebutnya sudah berada di kawasan Tembagapura sejak Desember 2019.

“TPNPB sudah menembak tujuh orang aparat keamanan Indonesia sejak tanggal 26 Februari lalu,” ungkap Sebby.

Penembakan di Pegunungan Bintang

Selain di Tembagapura, penembakan oleh kelompok bersenjata juga terjadi di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, menyasar iring-iringan truk milik salah satu perusahaan di kabupaten itu pada hari Senin. Tak ada yang terluka dalam insiden ini.

Terkait rangkaian penembakan di Distrik Oksop itu, Wakil Kepala Penerangan Komandan Daerah Militer XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Dax Sianturi, menduga senjata anggota KPNPB berasal dari helikopter MI-17 milik TNI yang hilang kontak pada Juni 2019.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Dax membantah kabar pengambilalihan senjata yang berada di dalam heli Mi-17 oleh TPNPB.

Tujuh senjata laras panjang dan tiga pucuk senjata laras pendek memang diketahui hilang dari titik penemuan helikopter pada pertengahan Februari lalu.

“Informasi yang kami dapat dari tokoh-tokoh masyarakat, kemungkinan besar senjata disimpan oleh masyarakat dari kampung terdekat yang berada di sekitar lokasi jatuhnya heli,” kata Dax ketika itu.

Tidak ganggu operasional Freeport

Sementara juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan rangkaian penembakan di Tembagapura tidak mengganggu operasional perusahaan.

“Tidak ada kebijakan khusus. Hanya, kami menghimbau karyawan dan keluarga untuk tetap waspada dan melaporkan hal-hal yg tidak lazim di sekitar mereka,” kata Riza Pratama kepada BanerNews.

PT Freeport Indonesia yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berbasis di AS, walaupun 51% nya sahamnya telah dimiliki oleh Indonesia sejak 2018, sejumlah pihak masih mengecam keberadaan perusahaan ini. Mereka mengatakan hasil yang diperoleh dari pertambangan ini hanya mensejahterakan para elit dan bukan penduduk lokal, hal yang dibantah oleh Freeport.

Konflik antara separatis dan militer terus mewarnai Papua sejak wilayah itu bergabung dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1969. Aktivis hak asasi manusia (HAM) dan sebagian warga Papua melihat Pepera manipulatif karena melibatkan hanya sekitar 1000 orang yang telah diinstruksikan untuk memilih bergabung dengan Indonesia.

Organisasi HAM melihat militer dan juga kelompok separatis bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di wilayah itu.

Di bawah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi”Widodo, pembangunan infrastruktur terus digenjot di wilayah yang kaya sumber daya alam namun penduduknya masih relatif miskin tersebut. Namun demikian, keengganan pemerintah dalam merespons kasus pelanggaran HAM di wilayah itu telah memicu tuntutan atas referendum penentuan nasib sendiri bagi warga Papua.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya