KPU Tetapkan 187 Juta Pemilih pada Pemilu 2019

Ada 10 hari untuk penyempurnaan DPT berkaitan dugaan data ganda pemilih, termasuk klaim Gerindra yang menyatakan ada 25 juta pemilih ganda.
Arie Firdaus
2018.09.05
Jakarta
180905_ID_Voterregistration_1000.jpg Ketua KPU Arief Budiman (kanan) saat memimpin rapat pleno tentang penetapan daftar pemilih tetap Pemilu 2019 di Gedung KPU di Jakarta, 5 September 2018.
Arie Firdaus/BeritaBenar

Setelah menggelar rapat pleno selama sekitar lima jam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Total jumlah pemilih yang diputus adalah sebanyak 187 juta lebih, dimana 185 juta di antaranya merupakan pemilih di dalam negeri.

"Dua juta (pemilih) luar negeri," kata Komisioner KPU Viryan Aziz kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Kendati telah ditetapkan, namun Viryan menyebut jumlah tersebut masih berpotensi berubah karena KPU bersama partai-partai peserta pemilihan umum akan melakukan peninjauan ulang.

"Penyempurnaan akan dilakukan selama sepuluh hari ke depan, sampai 15 September," tambahnya.

Pantau ulang ini dilakukan KPU menyusul dugaan terdapat pemilih ganda dalam daftar yang disusun KPU. Ihwal tersebut disuarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah partai, terutama koalisi yang digagas Partai Gerindra.

Bawaslu menyebut terdapat sekitar 131 ribu data pemilih ganda. Sedangkan koalisi Gerindra yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyuarakan angka yang lebih besar: mencapai 25 juta.

Mereka sempat meminta KPU menunda penetapan DPT hingga beberapa hari ke depan. Tapi permintaan itu ditolak Ketua KPU Arief Budiman dengan alasan agenda penetapan sudah terjadwal sehingga rapat pun sempat berjalan alot dan berlarut-larut.

"Kalau ada yang kurang pas, kami berterima kasih. Tapi kalau dibilang, 'jangan sekarang, kami belum menerima data perbaikannya'," tegas Arief.

"Lagipula rekapitulasi ini kan tidak tiba-tiba hari ini. Dilakukan dari kota dan kabupaten. Kalau ada yang enggak beres, seharusnya dari kota dan kabupaten sudah dilakukan (perbaikan).”

Daftar pemilih tetap kali ini lebih rendah dari Pemilu lima tahun lalu yang mencapai 190 juta orang.

Setelah menganalisa

Lewat pernyataan dalam rapat, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa 131 ribu data pemilih ganda ditemukan lembaganya setelah mencermati data pemilih di 76 kabupaten dan kota. Mereka mencocokkan nama pemilih, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Ternyata masih didapat pemilih ganda," ujar Abhan, tanpa memerinci daerah-daerah yang ditinjaunya.

"Makanya Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap paling lambat 30 hari untuk menelusuri data pemilih di seluruh kabupaten dan kota."

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam kesempatan sama mengatakan, angka 25 juta data pemilih ganda diperoleh usai menganalisa sekitar 137 juta daftar pemilih sementara yang diberikan KPU pada 12 Juli lalu.

"Setelah kami mengecek NIK, nama pemilih, dan tanggal lahir,” kata Muzani.

Temuan data pemilih ganda oleh Bawaslu dan koalisi Gerindra belakangan diterima KPU sebagai pertimbangan.

"Kami mengapresiasi. Karena selama ini kami juga menunggu ada pihak yang memberikan masukan atas data kami," ujar Viryan, sesaat setelah menerima berkas temuan.

Ditemui seusai rapat pleno, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal yang termasuk dalam koalisi Gerindra mengapresiasi langkah KPU yang bersedia menerima laporan dugaan data ganda pemilih, kendati di sisi lain menolak keinginan mereka agar penetapan daftar pemilih tetap ditunda.

"Tidak masalah (tetap ditetapkan). Mereka (KPU) kan akan melakukan penyempurnaan seperti yang direkomendasikan," ujar Mustafa. "Kami tetap mengapresiasi KPU."

Mengapresiasi

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mangapresiasi langkah koalisi Gerindra yang menyerahkan dugaan data 25 juta pemilih ganda ke KPU.

"Sebaiknya memang begitu," ujarnya.

Arsul sebelumnya memang mengkritik sikap kubu lawan politiknya tersebut yang mengklaim terdapat 25 juta data ganda. Ia pun menantang koalisi Gerindra untuk menyerahkan temuan data ke KPU, alih-alih berargumen lewat media massa.

"Berikan buktinya. Jangan ber-statement berbasis katanya-katanya," kata Arsul seperti dikutip dari laman Kompas.com.

"Kalau ternyata temuan enggak 25 juta, ya, mari kita lihat. Perlu dikoreksi. Apa benar 25 juta?"

Respons serupa juga diutarakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang menilai langkah kubu koalisi Gerindra dengan menyerahkan temuan data ganda sebagai sikap yang tepat.

"Memang seharusnya partai politik berkontribusi dan memberikan masukan," ujar Titi saat dihubungi.

"Itu juga kan tujuan KPU membuka data, agar partai politik bisa mengritik apabila ada data yang tidak tepat."

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.