Krisis Manusia Perahu: Malaysia Memulangkan 680 Migran Bangladesh

Oleh Staf BeritaBenar
2015.05.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
THUMB-150519-ID-migrant-620.jpg Seorang migran dari Bangladesh berdoa ketika personel dari Indonesia mengasapi ruangan pengungsian darurat untuk sanitasi di sebuah gudang di Langsa, Aceh, 19 Mei 2015.
AFP

Malaysia akan mendeportasi 680 orang warga Bangladesh yang mendarat di pantai barat Malaysia pekan lalu sebagai bagian dari masuknya arus ilegal imigran maritim, Deputi Menteri Dalam Negeri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan tanggal 19 Mei.

"Ilegal imigran dari Bangladesh akan dikirim kembali ke negara mereka," Wan Junaidi berkata kepada wartawan di lobi parlemen, mengatakan pemerintah Malaysia akan mendeportasi migran dari Bangladesh secepat mungkin setelah dokumen mereka diproses.

Para migran dari Bangladesh termasuk dari 1.000 ilegal migran yang berhasil mendarat di barat laut pulau Langkawi tanggal 11 Mei lalu setelah diselamatkan oleh perahu penyelundup pedagang manusia atau berenang ke tempat yang aman.

Dalam kelompok ini juga termasuk 400 etnis Rohingya, kelompok Muslim minoritas yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar karena perselisihan agama. Pemerintah Malaysia akan menyerahkan mereka ke kantor Komisaris PBB urusan Pengungsi (UNHCR), kata Wan Junaidi.

Keputusan akan tergantung dari kebijakan UNHCR untuk menentukan apakah mereka akan memberikan status pengungsi atau "mengirimkan ke negara ketiga," tambahnya.

Di Selat Malaka, sekitar 1.350 migran telah diselamatkan oleh nelayan di Aceh, meskipun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand sejak pekan lalu adalah untuk mencegah kapal-kapal yang mengangkut manusia perahu mendarat di perairan mereka.

Para menteri luar negeri dari ketiga negara akan bertemu di Kuala Lumpur pada Rabu untuk membicarakan krisis migran ini, dan pada tanggal 29 Mei Thailand akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Dalam berita terkait, pejabat di Filipina pada Selasa mengatakan pemerintah mereka, sebagai penandatangan Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi, siap untuk membantu orang-orang perahu.

"Sebagai satu-satunya negara mayoritas Katolik di Asia Tenggara, itu adalah tugas kami untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan," kata juru bicara kepresidenan Herminio Coloma kepada Agence France-Presse, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Tekanan kepada pemerintah memuncak

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya perlu menekan negara Myanmar yang mayoritas penduduknya adalah Budha untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara dan memberikan mereka hak yang sama, menurut aktivis.

Di Malaysia, seruan serupa ditujukan kepada pemerintah, yang sekarang sedang memimpin ASEAN, agar bisa menekan Myanmar meringankan penderitaan Rohingya.

"Jika Myanmar tidak mengatasi masalah ini, kita harus mengeluarkan Myanmar dari ASEAN," kata Zahidi Zainul Abidin, seorang anggota parlemen yang mewakili Padang Besar, mengatakan kepada parlemen pada hari Selasa, Malaysian Insider melaporkan.

"Hidup manusia lebih penting daripada ekonomi ASEAN. Jika tidak, itu memalukan," tambah Zahidi.

Zahidi mewakili konstituen yang terletak di perbatasan dengan Thailand selatan, tempat transit terkenal untuk perdagangan migran ke Malaysia.

Ini juga tempat ditemukannya lebih dari 30 mayat migran awal bulan ini yang telah memicu tindakan keras Thailand pada perdagangan manusia dan memblokade laut agar kapal penyelundup pedagang manusia tidak memasuki perairan Thailand.

Myanmar membantah para migran berasal dari wilayahnya dan mengatakan kemungkinan tidak akan menghadiri KTT tanggal 29 Mei di Bangkok.

Organisasi internasional mendesak

Sementara itu, PBB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengeluarkan seruan yang sama untuk Indonesia, Malaysia dan Thailand agar menyelamatkan para migran yang terdampar di laut.

"Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa kapal-kapal tersebut penuh dengan mereka yang rentan dan membutuhkan pertolongan, perempuan, laki-laki dan anak-anak yang terkatung-katung dan terdampar di laut tanpa akses untuk mendapatkan makanan, air, dan bantuan medis," kata pernyataan yang ditandatangani oleh kepala IOM dan organisasi PBB yang mengurusi masalah pengungsi dan hak asasi manusia.

"Kami mendesak negara-negara di kawasan ini untuk melindungi kehidupan penumpang kapal dengan memungkinkan mereka mendarat dengan aman."

Hata Wahari memberikan kontribusi dalam artikel ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.