Pengamat: Myanmar, Laut China Selatan Akan Dibahas di KTT ASEAN-China

Para ahli melihat tidak ada terobosan besar di tengah pemahaman akan agresi Beijing di perairan negara-negara Asia Tenggara pengklaim Laut China Selatan
Shailaja Neelakantan
Washington
2021-11-19
Share
Pengamat: Myanmar, Laut China Selatan Akan Dibahas di KTT ASEAN-China Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc berbicara di pertemuan tingkat tinggi ASEAN-China yang diadakan secara daring karena pandemi COVID-19 di Hanoi, 12 Nov 2020.
AFP

Sejumlah pengamat mengatakan bahwa kondisi Myanmar pasca kudeta, sengketa Laut China Selatan, dan respon terhadap pakta pertahanan AUKUS yang dimotori oleh Amerika Serikat berpotensi menjadi isu-isu utama yang akan dibahas di pertemuan tingkat tinggi ASEAN-China yang khusus diselenggarakan untuk memperingati 30 tahun hubungan bilateral antara kedua belah pihak.

Namun, sepertinya apa yang China harapkan, agar ada terobosan dalam Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan, tidak akan terjadi pada pertemuan tingkat tinggi pada 22 November, karena negara-negara Asia Tenggara pengklaim harus berhadapan dengan tindakan dan militerisasi Beijing yang meningkat di wilayah laut yang disengketakan.

Perdana Menteri China Xi Jinping dan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN diharapkan akan menghadiri pertemuan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh ASEAN dan China. Ini akan menjadi pertemuan bilateral kedua yang terjadi tahun ini, dan yang pertama sejak ASEAN meningkatkan hubungannya dengan Beijing dan Australia.

“AUKUS, Myanmar, dan Laut China Selatan, adalah beberapa topik yang akan menjadi fokus dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-China,” ujar James Chin, seorang pakar Laut China Selatan di Universitas Tasmania, kepada BenarNews.

“Pertemuan itu akan menjadi kesempatan bagi China untuk mencoba menggunakan AUKUS sebagai pengaruhnya terhadap pihak Barat.”

Dalam pakta pertahanan tiga negara tersebut, Amerika Serikat dan Inggris akan membantu Australia mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir, dalam upaya untuk melawan pengaruh dan ekspansi militer China di Indo-Pasifik.

Konferensi tingkat tinggi ASEAN-China biasanya berfokus pada “hal-hal yang tidak terlalu sensitif seperti perdagangan dan investasi,” kata Muhammad Zulfikar Rakhmat, dosen hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, kepada BenarNews.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat mengindikasikan bahwa isu-isu sensitif tidak akan dibahas dalam pertemuan nanti.

“Pertemuan akan difokuskan pada hubungan baik yang telah terjalin selama tiga dekade dan untuk mendukung peran konstruktif China, yang mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar Tanee kepada BenarNews melaui pesan teks.

Namun, menurut Rakhmat, “perkembangan geopolitik akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pertemuan tingkat tinggi ASEAN-China sepertinya akan membahas isu-isu politik dan keamanan.”

AUKUS adalah salah satu perkembangan geopolitik yang dikecam Beijing karena menurutnya hal itu mengancam stabilitas di Asia Tenggara.

China ingin negara-negara ASEAN berpihak padanya, tetapi posisi mereka tentang AUKUS terpecah dan tidak sesuai dengan kepentingan Beijing, ujar Henrick Tsjeng, seorang pakar hubungan internasional di Nanyang Technological University di Singapura.

“Ini berarti, dari perspektif Beijing, sebagian negara-negara Asia Tenggara masih berpotensi digunakan oleh AS untuk melawan pengaruh regional China,” kata Tsjeng kepada BenarNews.

Di sisi lain, ASEAN yang terpecah “dapat membantu China dengan memastikan bahwa ASEAN tidak akan pernah dapat menjadi suatu blok yang kohesif yang bertindak melawan kepentingan Beijing di kawasan ini,” tambahnya.

Beijing menggunakan ‘bujukan keuangan’

Selama 30 tahun terjalinnya hubungan bilateral, ASEAN dan China telah memiliki “hubungan yang sangat asimetris” dan ini terutama tercermin dalam isu-isu yang berkaitan dengan sengketa  Laut China Selatan, kata Hunter Marston, seorang pakar hubungan internasional di Australian National University.

China mengklaim hampir seluruh wilayah laut, termasuk perairan di dalam zona ekonomi eksklusif empat anggota ASEAN: Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

“Beijing telah menemukan manfaat dengan melibatkan ASEAN demi kemajuan ambisi regionalnya, terutama dengan memecah negara-negara yang tidak setuju atas sengketa geostrategis seperti Laut China Selatan,” kata Marston kepada BenarNews.

“Beijing menggunakan bujukan keuangan dan sanksi hukuman untuk mendikte norma perilaku yang disukai oleh negara-negara kecil. Misalnya, China telah melarang impor pisang dari Filipina di saat terjadi sengketa maritim … dan membekukan pinjaman uang ke Vietnam karena eksplorasi minyak dan gasnya di perairan yang disengketakan.”

Kapal-kapal China telah berulang kali melanggar hukum dengan menyusup ke perairan negara-negara Asia Tenggara pengklaim wilayah Laut China Selatan, ujar para pakar.

Pada Kamis ini, kapal penjaga pantai China dilaporkan menggunakan meriam air untuk memblokir misi pasokan Filipina ke pos militer terluarnya yang berlokasi di sebuah karang di Laut China Selatan. Tuduhan ini dilayangkan oleh pejabat Filipina, dan Manila menyebut tindakan itu "ilegal."

Sikap dan ucapan China ‘sering tidak sejalan’

Dalam menghadapi provokasi Beijing seperti itu, “negara-negara ASEAN tidak memiliki pengaruh yang besar untuk berbicara atau melawan tekanan China,” kata Marston, merujuk pada ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada China.

Negara adidaya Asia itu telah dengan sangat gencar mempromosikan investasi infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara melalui One Belt, One Road (OBOR) atau program infrastruktur  senilai lebih dari $1 triliun untuk membangun jaringan kereta api, pelabuhan, dan jembatan di 70 negara.

“Investasi China di Asia Tenggara tetap stabil berkisar di 10 hingga 30 persen dari total investasi BRI [Belt, Road Initiative] dari 2014 hingga 2019,” ujar Tsjeng dari Nanyang Technological University.

“Dengan mulainya pandemi COVID-19, persentase ini melonjak menjadi 36 persen pada 2020 – meskipun total investasi BRI global turun tajam.”

Selain itu, ASEAN tahun lalu menjadi mitra dagang terbesar China, menggantikan Uni Eropa, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$732 miliar.

Marston dari Australian National University mengatakan negara-negara ASEAN akan mendapat manfaat dari perdagangan dan investasi China walau bahkan tanpa diplomasi bilateral. Tetapi keterlibatan itu “telah gagal untuk memperbaiki perilaku koersif China,” katanya.

Itulah alasannya mengapa keinginan China, menurut sejumlah laporan, yang ingin mempercepat negosiasi Kode Etik agar bertepatan dengan peringatan 30 tahun dialog ASEAN-Beijing mungkin tidak tercapai, ujar Derek Grossman, analis pertahanan senior di lembaga kajian Amerika Serikat, RAND Corporation.

“Sikap saling balas mengklaim wilayah maritim antara China dan ASEAN tetap terlalu beda jauh dalam negosiasi untuk hal itu ada peluang realistis bisa terjadi tahun ini. Atau setiap tahun di masa mendatang,” kata Grossman di Twitter.

China akan mengatakan bahwa mereka menginginkan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan, kata Rakhmat dari Universitas Indonesia.

“Meskipun saat terkait Laut China Selatan, kata-kata dan tindakan China sering tidak selaras,” katanya.

Pemimpin junta akan hadir?

Sementara itu, masih belum jelas apakah pemimpin junta Myanmar, yang menjadi koordinator dialog China-ASEAN tahun ini, akan diwakili pada pertemuan tingkat tinggi di hari Senin nanti.

Pertemuan pemimpin ASEAN bulan lalu mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan melarang Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta 1 Februari di Myanmar, untuk hadir dalam pertemuan, dengan alasan bahwa Min telah mengingkari janjinya kepada ASEAN untuk mengambil langkah-langkah demi pemulihan perdamaian dan demokrasi.

Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina menjadi pelopor upaya agar pimpinan junta Burma itu tidak hadir.

Namun, kantor berita Reuters melaporkan pada hari Kamis bahwa seorang utusan China sedang melobi negara-negara anggota ASEAN untuk mengizinkan Min Aung Hlaing hadir.

Empat sumber diplomatik dan politik regional yang tidak disebutkan namanya mengatakan Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura tidak menginginkan pemimpin junta Burma hadir pada pertemuan Senin nanti.

BenarNews tidak dapat mengkonfirmasi upaya lobi tersebut, meskipun juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan Indonesia mendukung pelarangan Min Aung Hlaing dari pertemuan Senin.

“Saya tidak tahu ada proposal seperti itu [untuk mengizinkan Min Aung Hlaing hadir],” katanya kepada BenarNews.

“Indonesia tetap konsisten. Posisi Indonesia tidak berubah.”

Hadi Azmi di Kuala Lumpur, Tria Dianti dan Ronna Nirmala di Jakarta, dan Pimuk Rakkanam di Bangkok berkontribusi untuk laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya