Hasil Pilkada Diyakini jadi Penentu Pilpres

Pengamat menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 akan menjadi ajang pertaruhan partai politik (parpol) untuk mengukur kemampuan mesin partainya dalam memenangkan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) tahun depan.

Pemungutan suara Pilkada serentak yang digelar, Rabu, 27 Juni 2018, juga dibayangi aksi teror - sehingga polisi meningkatkan pengamanan, serta tudingan ketidaknetralan aparat negara.

Pengamat politik, Sirodjudin Abbas, menilai parpol berupaya keras agar pasangan calon yang diusungnya dapat memenangkan Pilkada di 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota, dengan jumlah pemilih tercatat 152 juta.

Warga yang terdaftar pada Pilkada ini mencapai 81,58 persen jumlah pemilih sementara Pileg dan Pilpres 2019 yang sejauh ini terdata sebanyak 186 juta lebih.

“Tentu hasil Pilkada serentak sangat berpengaruh terhadap hasil suara parpol di Pemilu dan Pilpres 2019,” katanya kepada BeritaBenar, Senin, 25 Juni 2017.

Sirodjudin mengatakan, Pilkada di daerah-daerah lumbung suara terbesar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, akan lebih menarik bagi partai politik.

Kemampuan mesin partai bekerja dengan baik dapat diukur dari hasil Pilkada, katanya.

Jumlah pemilih di ketiga provinsi itu tercatat 88,8 juta orang, dengan rincian Jawa Barat lebih dari 31,7 juta orang, disusul Jawa Timur 30,1 juta, dan Jawa Tengah 27 juta lebih.

“Kesolidan dan kemampuan mesin partai bekerja dengan baik diuji dalam Pilkada. Ini momen pemanasan Pemilu dan Pilpres,” ujar Sirodjudin, yang juga Direktur Program Saiful Mudjani Reserch and Consulting (SMRC) itu.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan selain di Jawa, parpol juga berkepentingan memenangkan Pilkada Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan karena kedua daerah itu juga akan menentukan Pileg dan Pilpres.

“Potensi suara di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan juga jadi lirikan parpol. Buktinya mereka mengirimkan kader dari pusat untuk bertarung di Pilkada daerah itu,” katanya saat dihubungi.

Tudingan tak netral

Beberapa hari jelang pemungutan suara, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding ketidaknetralan Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Pilkada.

"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu lalu.

PDIP sebagai partai penguasa saat ini merasa tersudut dengan pernyataan SBY itu. Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan tudingan presiden ke-enam itu berlebihan.

"Era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Rakyat sudah tahu 'politik agar dikasihani' model SBY tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis.

Bahkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa netralitas TNI, BIN, dan Polri adalah mutlak.

Prinsip netralitas itu, menurutnya, sudah disampaikan kepada masing-masing pimpinan ketiga lembaga untuk diteruskan ke jajarannya.

"Ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan ke Kapolri, KaBIN, dan Panglima TNI. Jadi, enggak usah ditanyakan lagi," ujar Jokowi, kepada wartawan.

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap parpol dapat dewasa untuk menerima hasil Pilkada karena itu merupakan pilihan rakyat.

Direktur Perludem, Titi Anggrani, berharap parpol tidak menciderai proses pemilihan dengan melakukan politik uang serta menyebarkan isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan.

”Jangan ada sikap tak dewasa dari elite politik yang bisa berlanjut pada keterbelahan masyarakat hingga 2019,” kata Titi dalam rilis yang diterima BeritaBenar.

Ancaman teror

Pilkada serentak 2018 juga dibayangi aksi teror. Sabtu pekan lalu, polisi menembak mati dua terduga teroris, AS dan AZA, saat mengendarai sepeda motor di daerah Depok, dan menangkap seorang lainnya di Bogor, Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen. Pol. Mohammad Iqbal, menyatakan dari tangan kedua korban tewas, polisi menyita sepucuk pistol jenis FN lengkap magasen dan 10 butir peluru berkaliber 9 mm serta pisau komando.

Sehari sebelumnya, tim Densus 88 juga menembak seorang terduga teroris berinisial M yang disebut membawa ransel berisikan bom di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban meninggal dunia di rumah sakit.

Iqbal mengatakan, para terduga teroris yang tewas dan ditangkap itu adalah anggota Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Barat yang disebut hendak mengacau Pilkada setempat.

“Kita terus mengantisipasi dan menjaga agar Pilkada berlangsung aman. Penangkapan itu merupakan langkah pencegahan aksi teror untuk mengamankan jalannya Pilkada,” katanya kepada BeritaBenar.

Iqbal menyebut, meski kelompok teroris tak mengakui pemilu dan demokrasi, mereka tetap ingin menunjukkan eksistensinya pada momentum apapun. Karena itu polisi melakukan antisipasi maksimal.

“Mereka memanfaatkan setiap momentum untuk melakukan serangan. Kewajiban kita menindak apa pun rencana mereka,” ujarnya.

Kapolda Riau, Irjen. Pol. Nandang, mengatakan polisi siap mengamankan tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengantisipasi ancaman teror.

"Beredar pesan berantai mengarahkan untuk melaksanakan amaliyah (aksi teror) di TPS, karena itu dianggap bertentangan dengan keyakinan (mereka)," katanya seperti dikutip dari laman CNNindonesia.