AS Terima Kedatangan Prabowo, Meski Kelompok HAM Mengecam

Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan AS akan membahas kerja sama militer dan keamanan, kata pejabat AS.
Ronna Nirmala dan Ika Inggas
Jakarta dan Washington
2020-10-15
Share
ID-Prabowo1000.JPG Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melambaikan tangan saat menghadiri pelantikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk masa jabatan keduanya, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, 20 Oktober 2019.
Reuters

Diperbarui, Kamis, 15 Oktober 2020, 09:45 PM EST (waktu Washington)

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat dan akan bertemu dengan mitranya, Menteri Pertahanan  AS, Mark Esper, di Pentagon hari Jumat untuk membahas kerja sama militer dan keamanan, demikian pernyataan Departemen Pertahanan AS kepada BenarNews, Kamis (15/10).

Lawatan Prabowo ini adalah yang pertama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan juga menjadi kunjungan pertama sejak mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI itu masuk daftar hitam AS selama lebih dari dua dekade terakhir karena catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu yang diduga melibatkan dirinya.

AS menjunjung penghormatan terhadap HAM dengan semua mitra pertahanannya, termasuk Indonesia, demikian juru bicara Departemen Luar Negeri AS, ketika diminta untuk mengomentari pernyataan sejumlah kelompok advokasi HAM yang mengatakan bahwa mengundang Prabowo berlawanan terhadap kebijakan Washington yang berkomitmen pada penegakan HAM.

"Menteri Pertahanan Mark Esper menunggu Menteri Prabowo di Pentagon besok untuk meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara dan kepentingan keamanan bersama," demikian statemen dari asisten Menteri Pertahanan AS yang diterima BenarNews, Kamis.

Statemen lainnya dari Departemen Luar Negeri AS juga menyebutkan hal yang sama.

“Departemen Pertahanan AS berencana menyambut Menteri Prabowo di Pentagon 16 Oktober untuk lebih memperkuat hubungan bilateral AS-Indonesia. Topik yang akan dibahas meliputi masalah regional, jual beli alat pertahanan, kerja sama keamanan, kerjasama militer, dan upaya penanganan COVID-19,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada BenarNews melalui email.

Prabowo tiba di AS pada hari Kamis dan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Mark Esper keesokan harinya, kata juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan, menambahkan bahwa Prabowo akan berada di AS hingga Senin.

“Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara AS dan Indonesia. Melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak pihak terutama terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat,” kata Dahnil.

Dalam sebuah sesi wawancara daring, akhir pekan kemarin, Prabowo mengatakan kunjungan kerjanya ke Negeri Paman Sam itu adalah untuk memenuhi undangan dari Menteri Pertahanan AS.

Prabowo tidak menyinggung soal penolakan dari AS yang pernah dialaminya sebelumnya dalam wawancara yang dibuat Partai Gerindra, kendaraan politik yang diketuainya itu. Dirinya hanya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari tugasnya sebagai perwakilan Indonesia yang memiliki sistem politik bebas aktif.

“Ya, Amerika negara penting, saya diundang. Saya harus memenuhi undangan tersebut. Walau perjalanan jauh, sekarang pandemi COVID-19, tapi ya tetap harus hormati,” kata Prabowo.

Pada tahun 1998, Prabowo diberhentikan dari militer karena dugaan dalam penculikan aktivis pro-demokrasi, demikian dilaporkan The Wall Street Journal.

Pada 1999, Washington memblacklist Kopassus dan menghentikan semua hubungan dengan pasukan elit TNI AD tersebut atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan “baret merah” itu wilayah Aceh, Papua, dan Timor Leste, saat wilayah tersebut menjadi bagian dari salah satu provinsi Indonesia. Larangan itu dicabut pada 2010.

Prabowo membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap dirinya. Dalam buklet yang diterbitkan selama kampanye presiden 2019 dimana dia sebagai kandidat penantang petahana Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dia mengatakan jika tuduhan terhadapnya benar, dia tidak akan diizinkan untuk bepergian, lapor surat kabar Financial Times.

Ketika Washington menolak visa mantan komandan Kopassus itu pada tahun 2000, pihak AS tidak menjelaskan alasan penolakan mereka, menurut sebuah artikel The New York Times pada tahun 2014. Dalam wawancara dengan Reuters pada tahun 2012, Prabowo mengatakan visanya ditolak oleh AS pada tahun itu juga.

Kecam undangan AS

Seorang senator AS, Patrick J. Leahy, yang menulis undang-undang yang melarang keterlibatan AS dalam pelatihan militer dengan unit yang diyakini terlibat pelanggaran HAM, mengkritik undangan Washington atas Prabowo itu.

Mantan komandan Kopassus itu "telah secara kredibel terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk penculikan, penyiksaan, penghilangan, dan menurut undang-undang kami, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini," kata senator itu dalam sebuah pernyataan minggu ini.

"Presiden dan Menteri Luar Negeri (AS) sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka 'hukum dan peraturan' adalah slogan kosong yang mengabaikan penegakan keadilan," tambahnya.

Amnesty International dan sejumlah kelompok hak asasi manusia Indonesia juga menyatakan "keprihatinan besar" atas keputusan pemerintahan Trump memberikan visa kepada Prabowo, dalam surat yang mereka kirimkan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Selasa.

“Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung selama 20 tahun,” demikian pernyataan bersama kelompok tersebut.

"Undangan tersebut harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberikan kekebalan bagi Prabowo Subianto atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya."

Surat tersebut turut ditandatangani perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) HAM Indonesia seperti KontraS, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), Imparsial, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Public Virtue Institute.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menambahkan, para pegiat HAM menyayangkan keputusan AS yang memberikan visa kepada Prabowo hanya karena statusnya sebagai menteri pertahanan.

“Jika visa diberikan tanpa prasyarat yang konkret dan bermakna, itu akan menjadi bencana bagi hak asasi manusia Indonesia. Sebuah keputusan yang sangat disayangkan,” kata Usman.

Merespons surat tersebut Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya tidak bisa membahas soal visa Prabowo karena masalah pemberian atau pelarangan visa adalah rahasia.

“Setiap kali seseorang mengajukan permohonan visa AS, petugas konsuler meninjau fakta kasus dan menentukan apakah pemohon visa itu memenuhi syarat berdasarkan hukum AS. Kami secara konsisten mengadvokasi untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dengan semua mitra pertahanan kami termasuk Indonesia,” demikian juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada BenarNews.

Sementara itu, Dahnil Sianjuntak mengaku tidak mempersoalkan banyaknya penolakan atas kunjungan Prabowo ke AS. Menurutnya, keberangkatan Prabowo hanya untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara.

“Terkait dengan adanya pihak-pihak yang menolak, mengkritik, saya pikir silakan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, juga bertugas sebagai politisi,” kata Dahnil, Kamis.

'Daya tawar'

Kunjungan Prabowo akan menguntungkan Washington dan Jakarta, kata Syaifullah Tamliha, seorang anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

AS membutuhkan Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan, katanya.

Karena ketegangan meningkat antara Cina dan AS dalam beberapa bulan terakhir, Washington telah melakukan upaya bersama untuk menarik Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya agar mendukung AS dalam menentang klaim Beijing atas jalur perairan tersebut.

“Saya yakin AS membutuhkan Indonesia, terutama untuk mengantisipasi manuver Cina di Laut Cina Selatan,” kata Syaifullah.

“Indonesia memiliki daya tawar yang kuat dalam masalah Laut Cina Selatan, karena Filipina dan Australia sebagai sekutu AS dapat terancam.”

Meskipun Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan, Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut tersebut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Selain Indonesia, lima negara Asia lainnya; Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki konflik teritorial dengan Cina atas batas maritim mereka di Laut Cina Selatan.

Pesawat tempur Rusia

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah, mengatakan kunjungan Prabowo kali ini bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melobi AS perihal intervensi pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia.

“Kita tahu rencana pembelian Sukhoi tidak kunjung terlaksana karena ada intervensi, ada larangan dari AS. Ini bisa jadi kesempatan bagi Prabowo untuk melobi AS, mengatakan bahwa Indonesia berhak membeli alat pertahanan dari negara mana saja karena kita menganut sistem politik bebas aktif,” kata Reza kepada BenarNews.

Namun kelanjutan dari rencana tersebut tak kunjung terang. Salah satunya lantaran ancaman sanksi dari AS yang merujuk Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang diteken Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2017.

Maret 2020, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono pernah mengatakan pemerintah disebut tengah menjajaki peluang untuk mengubah rencana pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan F-35 dari AS.

Kepada BenarNews, Trenggono mengatakan penjajakan tersebut berkaitan dengan rencana pembelian Sukhoi yang terkendala sejumlah hal, namun dia tidak menjawab apakah salah satu dari kendala tersebut adalah tekanan dari AS.

Pembicaraan perihal kerja sama pertahanan antara AS-Indonesia juga pernah dibahas dalam kunjungan Wakil Menteri Pertahanan AS, James H. Anderson, ke kantor Prabowo di Jakarta, pertengahan September lalu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perihal rencana pembelian alutsista serta latihan militer gabungan yang tertunda dan menekankan pentingnya dialog antara pejabat tinggi kedua negara dalam memuluskan berbagai kerja sama di bidang pertahanan.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.