Follow us

Pemerintah Didesak “Tekan” Myanmar Terkait Rohingya

Tia Asmara
Jakarta
2016-11-21
Email
Komentar
Share
Seorang perempuan Rohingya mengipas anaknya yang tertidur di tempat penampungan sementara setelah diselamatkan nelayan di Pelabuhan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, 15 Mei 2015.
Seorang perempuan Rohingya mengipas anaknya yang tertidur di tempat penampungan sementara setelah diselamatkan nelayan di Pelabuhan Kuala Langsa, Provinsi Aceh, 15 Mei 2015.
Nurdin Hasan/BeritaBenar

Sejumlah organisasi Islam di Indonesia mengecam keras pembunuhan warga sipil etnis Rohingya dan mendesak pemerintah menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan atas minoritas Muslim di kawasan Rakhine di negara itu.

“Indonesia bisa memberikan tekanan politik terhadap Myanmar melalui aksi solidaritas dunia,” kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada BeritaBenar di Jakarta, Senin, 21 November 2016.

Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menekan Myanmar melalui forum ASEAN dan PBB.

“Kita harus memberikan tekanan politik seperti memanggil Dubes Myanmar ataupun menarik Dubes Indonesia untuk kembali ke tanah air,” tambahnya.

Hal senada dikatakan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas yang menyesalkan berulangnya tragedi kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya.

“Ini kebiadaban. PBB harus turun tangan. Pemerintah (Indonesia) juga harus aktif menekan Myanmar untuk segera menghentikan ini,” ujarnya.

Menurutnya, MUI sedang menyiapkan draf petisi untuk disampaikan ke perwakilan PBB, ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) , yang salah satunya meminta Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi dicabut karena tidak bisa menghentikan tragedi kemanusiaan itu.

Sementara itu utusan khusus OKI untuk Myanmar, Syed Hamid Albar, dalam pernyataan pers yang diterima oleh kantor berita Bernama, mengatakan apa yang terjadi terhadap etnik Rohingya di Myanmar sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Penggunaan kuasa dengan cara tidak sewajarnya terhadap masyarakat itu, termasuk kanak-kanak, wanita dan orang tua, tidak langsung mempunyai justifikasi dan tidak boleh diterima sama sekali atas apa alasan sekali pun," katanya.

Gambar-gambar citra satelit yang dirilis Human Rights Watch (HRW), Senin, seperti dikutip kantor berita AFP menyebutkan, lebih 1.000 rumah di lima desa etnis Rohingya sudah rata dengan tanah.

Menurut PBB, lebih 30.000 warga – setengah dari mereka terjadi dalam beberapa hari terakhir –  telah mengungsi menyusul kekerasan terbaru yang menewaskan puluhan orang setelah militer Myanmar mengerahkan helikopter tempur.

Media pemerintah melaporkan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sekitar 70 orang dan menangkap lebih dari 400 etnis Rohingya, tetapi kalangan akvitis meyakini jumlah korban lebih banyak lagi.

Saksi mata dan aktivis melaporkan tentara juga memperkosa perempuan dan menjarah serta membakar rumah-rumah Rohingya.

Pemerintahan baru Myanmar yang dipimpin Suu Kyi menolak pengamat internasional untuk mengusut pembunuhan tersebut dan membantah semua tuduhan dengan menyatakan bahwa itu bagian dari kampanye misinformasi oleh "teroris".

Krisis kemanusiaan

Abbas mengatakan, selama ini pihaknya kesulitan mengakses lokasi pengungsi Rohingya untuk memberikan bantuan kemanusiaan karena pemerintah Myanmar melarang masuk.

“Tidak jelas bantuan kemanusiaan kami kemana, karena semua bantuan hanya boleh sampai ke ibukota Yangon,” katanya.

Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya dan sejumlah organisasi massa berencana menggelar aksi damai di depan Kedubes Myanmar dan Sekertariat ASEAN di Jakarta untuk menuntut krisis kemanusiaan segera dihentikan.

“Ini sangat mengerikan. Aksi kami tunjukkan atas nama kemanusiaan. Kami menuntut pemerintah menarik duta besar Indonesia di Myanmar,” ujarnya.

“Kami akan terus suarakan penghentian represi dan menyuarakan untuk memboikot Myanmar.”

Liliane Fan, Direktur Internasional Yayasan Geutanyoe, salah satu lembaga kemanusiaan yang selama ini membantu pengungsi Rohingya di Aceh sejak terdampar pada 2015 lalu, menjelaskan krisis rasial dialami Rohingya terjadi setelah dicabutnya kewarganegaraan pada 1982 oleh junta militer dan menuduh mereka sebagai imigran gelap Bangladesh.

“Krisis kemanusiaan ini serius. Jika terus terjadi, konflik horizontal akan terjadi lagi, yaitu kelompok Muslim dan Buddha di Rakhine akan clash seperti tahun 2012,” katanya.

Menurut Liliane, tragedi ini berawal dari insiden di perbatasan Bangladesh dan Rakhine saat sejumlah orang bersenjata menyerang polisi, 9 Oktober lalu, sehingga berbuntut dengan operasi militer besar-besaran.

Namun operasi militer tidak hanya menargetkan militan, tapi juga menyasar warga Rohingya, termasuk anak-anak, disertai dengan pembakaran rumah dan pemerkosaan, katanya.

“Meski tidak ada data pasti, yang tewas diperkirakan ratusan, banyak wanita mengalami pemerkosaan,” ujar Liliane kepada BeritaBenar.

Amati dari dekat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia terus memantau dari dekat kondisi dan perkembangan kawasan Rakhine serta meminta klarifikasi langsung tentang kebenaran informasi tragedi kemanusiaan.

"Pagi ini, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika melakukan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar di Jakarta. Sekali lagi kita menyampaikan pentingnya bagi Pemerintah Myanmar untuk menyampaikan informasi mengenai situasi di Rakhine State," katanya kepada wartawan.

"Kita tidak akan memberikan komentar sebelum klarifikasi. Karena kalau kita kemudian memberikan komentar, terus kemudian salah, kan akan sulit," tambah Retno.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerukan umat Islam Indonesia melakukan qunut nazilah demi keselamatan Muslim Rohingya. Ia juga meminta agar melaksanakan shalat ghaib bagi korban yang meninggal dunia.

"Kita sangat prihatin dengan konflik tersebut. Semoga jumlah korban tidak bertambah. Saya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang jadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah ini," ujarnya, menambahkan bahwa selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu minoritas Muslim di Myanmar.

Tampilan selengkapnya