Pengamat: Pemerintah Tidak Tanggap Merespons Fenomena Teroris Perempuan

BNPT membantah tuduhan itu, mengatakan pemerintah selalu responsif atas perkembangan terorisme termasuk meningkatnya pelaku perempuan.
Arie Firdaus
Jakarta
2021-04-07
Share
Pengamat: Pemerintah Tidak Tanggap Merespons Fenomena Teroris Perempuan Dian Yulia Novi (kiri) dan suaminya, Nur Solikin, dalam persidangan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 23 Agustus 2017. Dian dihukum 7 ½ tahun penjara atas rencana serangan bom bunuh diri menyasar Istana Presiden pada akhir 2016.
AFP

Maraknya aksi terorisme yang dilakukan perempuan dalam beberapa tahun terakhir harus membuka mata pemerintah tentang pentingnya kebijakan yang peka gender dalam penanggulangan terorisme yang selama ini kurang mendapat perhatian, demikian penuturan sejumlah pengamat. 

Perempuan semula sekadar berperan menyembunyikan informasi atau menyuplai makanan, tapi kini berada di garis depan dengan menjadi pelaku seperti Zakiah Aini (25) yang menyerang Mabes Polri dengan airgun pada akhir akhir Maret lalu. 

Tindakan Zakiah merupakan kali kedua seorang perempuan melakukan serangan bunuh diri di Indonesia dalam rentang empat hari. Pada 28 Maret, seorang perempuan bernama Yogi Sahfitri Fortuna (21) meledakkan diri bersama suaminya di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan dan melukai 20 orang.

Kurangnya pelibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan penanganan terorisme menyebabkan perspektif perempuan tidak muncul saat menganalisa data, kata Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Dwi Rubiyanti Kholifa.

“Kegagalan membaca itu saya lihat disebabkan juga oleh sedikitnya perempuan di level pengambil keputusan. Di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) misalnya, tidak ada perempuan di level itu, sehingga sulit untuk punya perspektif perempuan,” katanya.

“Mereka tidak memasukkan perspektif gender dalam analisa mereka, bahwa perempuan ada dorongan melakukan teror untuk penebusan dosa, ada yang ingin diakui, ada perasaan ingin berdaya, didorong ketidakadilan gender dan kesetaraan,” kata Dwi kepada BenarNews.

Ia mencontohkan kasus Ika Puspitasari yang pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Ika yang disebut merasa terpinggirkan karena berasal dari keluarga miskin dan jenuh di perantauan, bersalin rupa menjadi percaya diri dan terlihat berdaya setelah berbaiat kepada ISIS - ia bahkan memprovokasi buron teroris untuk melakukan serangan dan bersiap memodalinya.

"Pemerintah harus lebih komprehensif dalam membaca hal seperti itu karena masih akan banyak eksekutor perempuan di masa depan," lanjut Rubiyanti.

Perempuan memang masih belum dianggap berbahaya oleh Densus 88, kata peneliti terorisme dari Society Against Radicalism and Violent Extremism (SeRVe) Indonesia, Dete Alijah kepada BenarNews pada Rabu (7/4).

"Padahal sudah ada kasus Dian Yulia Novi yang hendak meledakkan diri di depan Istana Kepresidenan pada 2016 (namun berhasil digagalkan)," ujarnya.

Dian Yulia Novi, yang waktu itu berumur 29, mengaku saat itu telah bersiap diri sebagai pengebom bunuh diri di depan Istana Kepresidenan Jakarta saat pergantian anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada 11 Desember 2016. 

Serangan teror bunuh diri pertama dengan pelaku perempuan di Indonesia terjadi pada 2018, saat Puji Kuswati (43) bersama suami dan empat anaknya meledakkan diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, pada 13 Mei 2018.

Esok harinya, Tri Ernawati (43) beserta suami dan tiga anaknya meledakkan diri di Mapolresta Surabaya.

Dari rangkaian teror itu, setidaknya 22 orang meninggal dunia --termasuk para pelaku.

Dua bulan berselang, NH (26) bersama suaminya melemparkan bom di dalam panci ke Mapolres Indramayu, Jawa Barat. Beruntung, bom yang dilempar gagal meledak.

Pada 13 Maret 2019, perempuan bernama Solimah meledakkan diri dengan anaknya yang berusia dua tahun di Sibolga, Sumatra Utara, saat hendak ditangkap Densus 88, meski sempat dibujuk sang suami, Abu Hamzah untuk menyerahkan diri.

Pada tahun 2016, ISIS menyerukan kepada perempuan untuk turut berperang, saaat setelah kontrol kelompok itu di Suriah dan Irak perlahan melemah. 

Seruan tersebut diperkuat imbauan simpatisan ISIS asal Indonesia di Suriah, Bahrun Naim di tahun yang sama, yang mengatakan bahwa potensi keberhasilan amaliyah akan lebih besar jika dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Amaliyah adalah istilah kelompok radikal untuk aksi teror.

"Bahrun Naim mengatakan bahwa perempuan tidak akan dicurigai ketika membawa ransel. Kita bisa melihat itu, bahwa Zakiah (Aini) bisa masuk ke Mabes Polri," kata Sidney Jones, pengamat terorisme dan pakar soal militansi Islam di Indonesia. 

Bahrun Naim dilaporkan telah meninggal dunia di Suriah pada Juli 2018 akibat serbuan drone Amerika Serikat.

Menurut Dete, narapidana perempuan disebutnya kurang mendapat program deradikalisasi setelah bebas, berbeda dengan laki-laki.

"Selepas mereka bebas, juga tidak ada pemantauan. Sementara, perempuan itu sangat berbahaya karena mudah diradikalisasi tapi sulit dideradikalisasi," lanjut Dete.

Dete mencontohkan Tutin Sugiarti, perempuan yang menjodohkan Dian Yulia Novi dengan Nur Solihin yang digambarkan sebagai sosok radikal, bahkan sempat mengancam petugas lapas.

"Petugas lapas saja sudah menyerah. Nah, sebenarnya itu kan menjadi tantangan bagi kita," kata Dete.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut pemerintah harus berkomitmen memberdayakan perempuan di semua lini kehidupan sosial baik hak politik, kebebasan berpendapat, hingga kesempatan mengisi jabatan publik.

"Dengan pembedayaan itu, faktor pendorong teror seperti kemiskinan dan ketidakadilan bisa diminimalkan," ujar Siti.

"Perempuan menjadi sadar bahwa ada beragam perspektif. Mereka sadar bahwa untuk menyuarakan pendapat tak dengan kekerasan, tapi dengan jalur politik, misalnya. Selain tentu terus menyuarakan narasi positif dan multikultural.”

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menyangkal bahwa lembaganya tidak responsif dalam hal isu gender dalam terorisme. 

“Buat BNPT, kami selalu memantau perkembangan pola mereka, termasuk pelaku perempuan akhir-akhir ini. Sudah lama juga BNPT buka soal ini kan?” kata Irfan kepada BenarNews.

“Tapi perkembangan teknologi di satu sisi membuat semua hal, termasuk paham radikal sekarang kan bisa diakses dengan mudah lewat internet dan media sosial. Itu jadi tantantangan sendiri,” ujarnya kepada BenarNews.

Dia juga membantah bahwa tidak ada program deradikalisasi untuk perempuan.

“Tidak benar itu. Deradikalisasi itu untuk semua, laki-laki dan perempuan,” katanya.

Menurut lembaga resolusi konflik Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), hanya ada empat orang terpidana terorisme antara 2002 hingga 2014, namun antara 2014 sampai sekarang 51 dari 475 narapidana dan tahanan kasus terorisme adalah perempuan.

Dalam laporan yang dirilis bulan September 2020, IPAC mengatakan pemerintah perlu menambah jumlah petugas penjara wanita yang perannya sangat penting sebagai pendamping atau wali di tengah meningkatnya jumlah perempuan narapidana kasus terorisme dalam beberapa tahun terakhir.

IPAC menganggap pendampingan yang dilakukan para wali perempuan atau orang yang dipercaya untuk menemani dan memberikan bimbingan kepada para teroris perempuan ini lebih efektif ketimbang pendekatan konseling agama di dalam mengikis pola pikir radikal narapidana ini.

Perkembangan teknologi informasi

Sidney Jones mengatakan perkembangan teknologi informasi memungkinkan perempuan simpatisan ISIS di Indonesia menemukan fakta bahwa perempuan di negara lain ternyata sudah lebih dahulu aktif dan terlibat dalam peperangan.

"Sehingga mereka yang tidak puas duduk di belakang dan menjadi ibu rumah tangga, lalu menemukan role model bahwa sudah ada perempuan yang lebih aktif di negara lain seperti Chechnya, Palestina, dan Irak," terang Sidney.

"Berkat internet juga para perempuan itu memiliki saluran untuk bertukar pikiran dan berdiskusi, seperti grup percakapan Telegram khusus perempuan."

Ditambahkan Direktur Pelaksana Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) Adhe Bakti, seruan perempuan untuk amaliyah diperkuat pula lewat media-media propaganda ISIS, salah satunya Al-Fatihin yang berbahasa Indonesia. 

"Dalam terbiatan pada Maret 2018, majalah terafiliasi dengan ISIS itu membahas jihadis perempuan yang gagah berani, lengkap dengan dalil-dalilnya," kata Adhe.

"Intinya, beberapa artikel mengumandangkan keberanian perempuan Muslim ISIS dan mendesak mereka untuk angkat senjata."

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya