Follow us

Usut Penembakan di Papua, TNI Gandeng Polisi dan Komnas HAM

Seorang tokoh Papua menyatakan insiden tersebut menggambarkan bahwa proses penyingkiran terhadap hak politik Orang Asli Papua sedang berlangsung.
Victor Mambor
Jayapura
2019-05-28
Email
Komentar
Share
Korban yang mengalami luka tembak dirawat di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 28 Mei 2019.
Korban yang mengalami luka tembak dirawat di RSUD Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 28 Mei 2019.
Linus Dumatubun/BeritaBenar

TNI, Selasa, menyatakan akan menggandeng kepolisian dan Komnas HAM Perwakilan Papua untuk mengusut tewasnya empat warga sipil akibat tertembak tentara sehari sebelumnya saat terjadi kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan hasil Pemilu di Kabupaten Asmat, di provinsi ujung timur Indonesia itu.

“Kemarin sore, begitu Pangdam mendapat laporan, Beliau langsung koordinasi dengan Kapolda dan Komnas HAM Perwakilan Papua untuk segera dibentuk tim investigasi. Tim sudah berangkat tadi pagi ke Asmat,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf. Mohamad Aidi, kepada wartawan, Selasa, 28 Mei 2019.

Tim investigasi yang terdiri dari Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, Komnas HAM Papua, dan tim Kesehatan Kodam XVII/Cenderawasih berangkat dengan helikopter milik TNI AD dari Lanud Silas Papare, Jayapura.

Aidi menambahkan laporan terakhir yang diterima, situasi di Distrik Fayit, wilayah terjadinya kerusuhan di Kabupaten Asmat itu sudah kondusif. Sebanyak 25 anggota gabungan TNI/Polri tiba dari Agats yang bertetangga dengan Distrik Fayit untuk memberikan bantuan pengamanan.

“Pasti anggota akan diproses hukum. Itulah sebabnya Pangdam langsung berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk melaksanakan investigasi. TNI tidak akan menyembunyikan kasus,” tambahnya.

Aidi menyebutkan tim akan bekerja sekitar tiga hari untuk mengumpul bukti penyebab kejadian dengan memeriksa para saksi mata di lokasi dan pelaku penembakan.

"Saat ini pelaku sementara diamankan oleh Propam TNI Angkatan Darat di Distrik Agats, Kabupaten Asmat," tegasnya.

Frits Ramandey, Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua yang telah berada di Asmat mengatakan kehadiran pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemui saksi mata guna mengetahui kronologis insiden tersebut.

“Kami akan sampaikan ke publik jika investigasi telah selesai,” katanya.

Namun, anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi masalah politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Laurens Kadepa, menyatakan tim investigasi harus lebih independen dengan tidak melibatkan TNI dan Polri.

“Tim apa pun tak akan membuahkan hasil memuaskan, apalagi melibatkan aparat (TNI/Polri) yang diduga sebagai pelaku. Itu sesuai pengalaman yang ada, oknum pelaku penembakan selama ini selalu mendapat sanksi ringan,” ujarnya.

Protes hasil Pileg

Aparat keamanan menyatakan insiden penembakan yang terjadi pada Senin, 27 Mei, sekitar pukul 10.00 WIT itu dipicu oleh penyerangan kantor distrik setempat oleh ratusan massa pendukung seorang calon legislatif yang mengklaim dirinya memperoleh kursi DPRD Asmat, tapi namanya digantikan dengan caleg lain dari partai yang sama oleh ketua partai.

Kapolres Asmat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Yoseph Enoch, mengatakan ratusan massa yang bersenjata tajam dan tradisional itu juga merusak rumah caleg yang diduga mengambil suara caleg lain yang menang.

Ia menambahkan saat itu ada anggota Koramil yang berusaha menghalau dan sempat memberikan tembakan peringatan.

“Namun karena masyarakat hendak menyerang anggota itu, anggota tersebut langsung melakukan penembakan,” ujarnya.

Kapolres Andi mengatakan seorang anak usia 16 tahun, Matius Amunep, adalah salah satu korban tewas. Tiga lainnya adalah Xaverius Sai (40), Nikolaus Tupa (38), dan Frederikus Inepi (35). Seorang lagi mengalami luka tembak yang kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats.

Kordinator Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Asmat, Pastor Linus Dumatubun, menyatakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari orang tua korban tembak yang selamat, insiden itu berawal dari kekecewaaan warga tiga kampung di Distrik Aswi yang merupakan pemekaran dari Distrik Fayit.

Masyarakat tiga kampung tersebut berencana berangkat ke Agats untuk menyampaikan aspirasi terkait tidak lolosnya caleg dari kampung mereka.

“Namun setibanya di Fayit mereka mendengar kabar bahwa ada caleg perempuan, istri dari pedagang non-Papua yang lolos. Informasi ini membuat warga marah lalu merusak rumah yang pada saat itu ditinggal pergi penghuninya. Selanjutnya terjadilah kericuhan yang berakhir dengan penembakan,” ujar Pastor Linus.

Mengenai detail kronologis penembakan, Pastor Linus mengaku sedang mengumpulkan informasi lebih lengkap di tempat kejadian.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asmat, Feronikus Ate, belum bersedia memberikan keterangan karena belum mengetahui kronologis sesungguhnya.

“Saya belum bisa berkomentar karena belum mendapat laporan secara pasti dari staf. Kalau sudah, akan segera berikan penjelasan kepada wartawan,” katanya.

‘Tak dituntaskan’

Seorang tokoh Papua, Paskalis Kossay, menyatakan kekerasan seperti ini sudah berulang kali terjadi di Papua.

“Sayangnya insiden demi insiden kekerasan itu hampir tidak pernah diselesaikan dengan tegas dan tuntas sesuai hukum. Akibatnya TNI mupun Polri yang bertugas di situ merasa bebas bertindak brutal menghilangkan nyawa orang,” katanya.

Lebih dari itu, ia menilai insiden Fayit menunjukkan hak politik Orang Asli Papua sedang dirampas dengan kekuatan militer dan uang.

“Ini menunjukkan sebuah oligarki kekuasaan politik yang cenderung menyingkirkan hak politik Orang Asli Papua. Sengaja atau tidak, proses penyingkiran sedang berlangsung,” ujar Kossay.

Jika dibiarkan terus, lanjut tokoh yang pernah menjadi anggota DPR RI, maka hak politik orang asli dikuasai pendatang, padahal sebagai daerah dengan otonomi khusus dimana seluruh hak dasar Orang Asli Papua diproteksi.

Tampilan selengkapnya