Follow us

UNODC: Kejahatan Transnasional Terorganisir Menguat di Asia Tenggara

Sindikat kejahatan berkembang terutama di negara-negara dengan pemerintahan yang lemah.
Staf BeritaBenar
Washington
2019-07-18
Email
Komentar
Share
Seorang jurnalis mengamati paket berisi 459 kg (1.012 pon) metamfetamin kristal di Biro Penindasan Narkotika di Bangkok, 15 Juli 2019.
Seorang jurnalis mengamati paket berisi 459 kg (1.012 pon) metamfetamin kristal di Biro Penindasan Narkotika di Bangkok, 15 Juli 2019.
AP

Kejahatan transnasional terorganisir di Asia Tenggara, yang melibatkan narkoba, perdagangan manusia, barang-barang palsu dan kejahatan lingkungan, telah meningkat secara dramatis, demikian menurut PBB dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, 18 Juli 2019, yang menyerukan kepada negara-negara di kawasan itu untuk bekerja sama dalam mengatasi kejahatan tersebut.

Lemahnya upaya penegakan hukum di sejumlah negara Asia Tenggara telah memungkinkan kelompok kejahatan terorganisir untuk meningkatkan operasi di lokasi-lokasi di mana terdapat lemahnya penegakan hukum, khususnya daerah perbatasan, demikian kajian dari Kantor Narkoba dan Kejahatan Narkoba (UNODC). Selain itu, penggunaan kasino oleh organisasi ini untuk mencuci uang menghadirkan tantangan yang signifikan, tambah UNODC.

"Asia Tenggara memiliki masalah kejahatan terorganisir dan sekarang saatnya untuk menyatukan solusi untuk mengatasi kondisi yang memungkinkan bisnis ilegal untuk tumbuh, dan untuk mengamankan dan bekerja sama di sepanjang perbatasan," kata Perwakilan Regional UNODC, Jeremy Douglas, dalam rilis berita yang menyertai laporan setebal 194 halaman.

Dia mengatakan studi itu adalah yang paling komprehensif dalam lebih dari lima tahun.

Perdagangan obat-obatan sintetis dengan cepat menjadi bisnis paling menguntungkan di kawasan ini untuk kejahatan terorganisir, dengan pasar metamfetamin sekarang bernilai antara $ 30,3 miliar dan $ 61,4 miliar AS, menurut laporan itu.

Untuk mengimbangi, para sindikat kejahatan telah menginovasi model bisnis mereka sambil memperluas distribusi. Metamfetamin, yang semakin banyak diproduksi di Myanmar utara, adalah obat yang menjadi masalah di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.

“Untuk memenuhi dan memperluas permintaan akan metamfetamin di wilayah tersebut, kelompok-kelompok kejahatan transnasional terorganisir memperdagangkan jumlah tablet metamfetamin dan kristal metamfetamin kristalin secara mengejutkan di pasar di Asia Timur dan Tenggara, dan juga semakin meningkat ke bagian lain dunia.”

Selain itu, "Kelompok kejahatan terorganisir di Asia Tenggara mencuci sejumlah besar uang mereka melalui industri berbasis uang yang tidak diatur seperti kasino," kata laporan itu seraya menambahkan bahwa kelompok  tersebut merupakan ancaman utama bagi keamanan publik dan pembangunan regional.

Seorang senator Thailand yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri menawarkan diri untuk bekerja dengan negara-negara lain untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir, seperti dikutip di Bangkok Post.

“Kami siap untuk mengambil peran kepemimpinan dan bekerja dengan UNODC dan mitra internasional untuk membangun ketahanan dan mengatasi perdagangan lintas batas,” kata Prajin Juntong.

Perdagangan manusia dan barang palsu

Laporan bertajuk "Kejahatan Transnasional Terorganisir di Asia Tenggara: Evolusi, Pertumbuhan, dan Dampak” itu menegaskan bahwa kesenjangan antara negara maju dan negara yang belum maju telah menciptakan permintaan tenaga kerja murah, mendorong pertumbuhan perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

Lebih dari setengah dari seluruh migran yang diselundupkan yang terdeteksi di Malaysia dari 2013 hingga 2018 adalah warga negara Indonesia, hampir 28 persen berasal dari Myanmar, 8,5 persen dari Bangladesh dan 6 persen dari Filipina.

Hong Kong, China, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menjadi tujuan populer bagi penyelundupan migran dari Asia Tenggara terutama dari Indonesia dan Filipina.

Sementara itu, faktor yang membuat Asia Tenggara rentan terhadap barang palsu adalah kedekatannya dengan China, yang telah diidentifikasi sebagai sumber utama produk-produk tersebut di dunia. Malaysia dan Thailand juga berperan dalam pembuatan dan pengemasan ulang barang-barang tersebut untuk pasar internasional, kata laporan itu.

"Yang mengkhawatirkan, obat-obatan palsu terus berkembang dan menyebabkan dampak kesehatan langsung bagi pengguna sementara juga mengubah pola penyakit, dan mereka menghasilkan sebanyak $ 2,6 miliar per tahun," kata UNODC dalam rilis berita.

Kejahatan lingkungan

Kejahatan transnasional terhadap lingkungan termasuk perdagangan gelap hewan yang dilindungi juga marak.

Satwa liar di Indonesia juga menjadi target diperdagangkan.

Orangutan, siamang, lemur dan macan tutul diburu dan diselundupkan untuk tujuan ke sejumlah negara. Indonesia juga menjadi pasar untuk perdagangan reptil yang dilindungiserta beberapa spesies laut, termasuk penyu dan nautilus.

Burung-burung langka di Indonesia juga dijual di kota-kota besar dalam negeri dan diekspor secara ilegal ke luar negeri untuk dijual sebagai hewan peliharaan, demikian laporan UNODC.

Upaya regional

Laporan tersebut mendukung upaya regional untuk meratifikasi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, dan mengapresiasi ASEAN atas upaya pertemuan di antara para pejabat senior tentang kejahatan transnasional dan masalah narkoba.

"Namun, masih ada batasan signifikan karena tidak adanya strategi regional yang komprehensif untuk kejahatan transnasional," kata laporan itu.

Ini menyerukan para pemimpin nasional untuk mengenali masalah dan membangun strategi untuk

Temuan-temuan oleh UNODC juga mendesak negara-negara untuk memperkuat pengumpulan dan pelaporan data regional bersama dengan pertukaran informasi lintas-batas untuk membantu mengidentifikasi tren dan kekhawatiran utama seiring mengembangkan investigasi berbasis fakta.

“Adalah penting bahwa negara-negara mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengumpulan intelijen kolaboratif, operasi penegakan hukum dan tanggapan peradilan pidana. Ini juga harus mencakup inisiatif untuk mendukung jaringan regional pejabat, penegak hukum, dan unit intelijen keuangan, dan memperkuat penggunaan bantuan hukum timbal balik,” demikian kesimpulan laporan itu.

Tampilan selengkapnya