Wiranto: Tuduhan Kecurangan Sistematis Pemilu Tak Beralasan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan tudingan kubu oposisi bahwa Pemilu 17 April lalu diwarnai kecurangan secara masif dan sistematis adalah tidak berdasar dan dilakukan untuk mendelegetimasi hasil dari pemungutan suara itu.

Kubu oposisi, calon presiden Prabowo Subianto tidak menerima hasil hitung cepat (quick count) dari setidaknya lima lembaga survei independen yang menunjukkan kandidat petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo unggul 54 persen suara dalam Pemilihan Presiden dan mengklaim bahwa terjadi kecurangan terstruktur untuk memenangkan Jokowi.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Nasution, mengatakan bahwa kecurangan Pemilu tidak hanya masif, terstruktur dan sistematis, tapi juga brutal.

Namun Wiranto menilai tudingan tersebut mengada-ada dan tidak masuk akal karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilihan adalah independen yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang notabene berisi wakil partai-partai politik.

"Posisi KPU dan Bawaslu itu mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga mana pun sehingga tidak di bawah kendali pemerintah," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

"Tuduhan itu sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, dan tidak mendasar yang ditujukan untuk mendelegitimasi pemerintah dan KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu."

Hasil resmi Pemilu akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.

Tudingan adanya kecurangan dalam pemilihan umum juga disuarakan oleh pendukung Prabowo lainnya, Said Didu, mantan staf khusus Menteri ESDM dalam sebuah diskusi pada Minggu lalu.

Said merujuk dugaan adanya 17,5 juta pemilih yang tidak valid di masa persiapan hingga keterlibatan nyata sejumlah pejabat perusahaan plat merah dan daerah yang menggerakkan massa, namun tidak "disemprit" pelaksana Pemilu.

"Banyak sekali video, komisaris dan direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) secara nyata terlibat, tapi dibiarkan," katanya.

Pada Rabu siang, sekelompok orang berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu di Jakarta Pusat, mendesak lembaga pengawas pemilihan itu menyatakan bahwa Pemilu 2019 memuat banyak kecurangan.

Selain membentangkan poster dan spanduk bertulisan 'tolak pemilu curang', mereka juga berorasi secara bergantian.

Tambah personel keamanan

Terkait maraknya tudingan kecurangan, Wiranto berharap masyarakat jeli dan tidak langsung mempercayainya.

"Paling tidak, kalau pun konspirasi itu ada, saya akan menjadi orang yang paling tahu mengenai kecurangan itu. Kenyataannya, tuduhan tidak benar dan tidak pernah kita lakukan," kata Wiranto.

"Saya berharap masyarakat tidak percaya dengan berita yang menyesatkan. Apalagi terhasut gerakan yang hanya ingin mengganggu keamanan dan kedamaian nasional."

Sementara itu, Markas Besar Kepolisian Indonesia sejak Minggu telah menetapkan status siaga satu di Jakarta dan mengerahkan anggota Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah daerah ke ibu kota.

"Karena kekuatan di Jakarta tidak mencukupi, maka kami menarik anggota dari daerah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, tanpa memerinci lebih lanjut jumlah personel yang diperbantukan.

"Kami mengantisipasi segala potensi yang ada," tambahnya, kala ditanya apakah penambahan ini terkait kemungkinan people power seperti yang pernah disampaikan pentolan BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais.

People power

Ancaman menggerakkan massa disampaikan Amien di Masjid Sunda Kelapa Jakarta pada 31 Maret lalu.

Kala itu, Amien mengancam akan mengerahkan massa andaikata ditemukan kecurangan dalam Pemilu.

"Bukan revolusi. Kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun pertumpahan darah, people power akan digunakan,” tuturnya ketika itu.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, tak mau mengomentari lebih lanjut seruan people power Amien Rais. Ia hanya memastikan kubunya tidak akan menempuh jalur inkonstitusional, merespons hasil Pemilu 2019.

Andre pun mengecam langkah kepolisian yang menambah personel di Jakarta dengan alasan mengantisipasi potensi gangguan keamanan usai pemilihan.

"Seolah-olah situasi kita ini tidak aman. Malah tidak baik dilihat oleh dunia internasional," pungkasnya.

Adapun Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding, di laman Tribunnews, menanggapi sebaliknya dengan menyebut langkah polisi sebagai antisipasi baik guna menjaga stabilitas politik nasional.