Beting, Terumbu, dan Ngarai Bawah Laut: Beberapa Klaim Baru China di Laut China Selatan

Oleh Drake Long

Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, China telah memberi nama dan mengklaim 80 fitur geografis yang tidak jelas di perairan yang menjadi sengketa itu, di saat mereka juga meningkatkan kampanye agresifnya untuk menandai wilayah itu sebagai miliknya dan mengusir pihak lain yang mengklaim wilayah tersebut.

Dengan menggunakan perangkat lunak satelit pencitraan dan pemetaan, Radio Free Asia telah memeriksa klaim-klaim tersebut - yang diumumkan oleh China bulan lalu - dan menemukan bahwa klaim-klaim itu termasuk batu, beting, dan terumbu kecil yang tersebar di lepas pantai Vietnam dan di sekitar rangkaian kepulauan Paracel dan Spratly yang disengketakan oleh enam negara. Sebagian besar dari 80 fitur ini berada di bawah air dan terlepas apa yang dikatakan oleh China, tidak ada satu pun dari fitur-fitur tersebut yang memenuhi syarat sebagai pulau.

Latar Belakangnya

Kementerian Urusan Sipil dan Kementerian Sumber Daya Alam China mengumumkan pada 19 April, bahwa Komisi Nama Geografis China telah menandakan 80 "pulau", sebagai bagian dari misinya untuk menstandarisasi semua klaim China di Laut China Selatan.

Daftar nama dan koordinat diumumkan di akhir pekan yang sama saat China mengumumkan bahwa mereka akan membentuk dua wilayah administratif baru di bawah Sansha City, sebuah pemukiman yang dibangun di atas Pulau Woody di Kepulauan Paracel. Hal ini merupakan langkah terbaru Beijing untuk menyatakan bahwa hanya merekalah yang memiliki hak untuk mengelola seluruh Laut China Selatan.

Secara kolektif, kedua wilayah tersebut mencakup lebih dari satu juta mil persegi yang terdiri dari air dan batu-batuan.

Vietnam dan Filipina, sebagai pihak yang bersengketa dengan China, menolak langkah ini. Para ahli mengatakan tidak ada dasar dalam hukum internasional untuk China menegaskan kedaulatan mereka atas keseluruhan tanah dan perairan yang terletak ratusan mil dari wilayah daratan utamanya. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 memutuskan argumen China bahwa mereka punya "hak bersejarah" adalah tidak sah.

“Klaim maritim dan tindakan agresif China yang berlebihan di Laut China Selatan mendapat perlawanan yang terus meningkat dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.”

Lalu, mengapa China menambahkan klaim baru ini sekarang, yang bahkan mencakup dasar laut yang tidak terlihat jelas? Greg Poling, direktur Asia Maritime Transparency Initiative di Center for Strategic and International Studies di Washington, mengatakan penjelasannya sederhana saja: nasionalisme.

"Saat China menghadapi kritik terhadap caranya menangani COVID-19, termasuk kecaman karena terus melanjutkan kegiatan dan agresi di Laut China Selatan di tengah pagebluk, Beijing malah semakin menggebu-gebu dengan seruan nasionalismenya," ujar Poling.

"Hal itu mungkin berhasil di dalam negerinya. Tetapi secara internasional, langkah ini hanya semakin memperlihatkan bahwa cara mereka mengklaim Laut China Selatan sangat modern dan ad hoc, dari yang seharusnya bersifat kuno,” katanya.

Daratan Saja Tidak Cukup: Klaim Juga Mencakup Fitur Bawah Laut

China terakhir memperbarui daftar nama fitur geografis di Laut China Selatan pada 1983, tapi yang menjadi perbedaan besar kali ini adalah dimasukkannya 55 fitur di dasar laut yang meliputi ngarai, lereng, dan pegunungan atau perbukitan di dasar laut, yang dikenal sebagai gunung bawah laut.

Di bawah hukum internasional, fitur bawah air hanya dapat diklaim oleh suatu negara jika berada dalam jarak 12 mil laut dari daratannya. Sebagian besar fitur yang diklaim China tidak berada dalam jarak tersebut.

Sebagian dari motivasi China untuk membuat klaim ini bisa jadi untuk eksploitasi sumber daya bawah laut. China telah banyak berinvestasi dalam penelitian dan pemetaan laut dalam. Kapal survei China, Hai Yang Di Zhi 8, belum lama ini memetakan dasar laut di perairan yang disengketakan dengan Malaysia dan Vietnam. Dibanding dengan negara-negara lain, China memiliki lebih banyak kapal riset untuk tujuan ini, dan baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah memecahkan rekor dunia untuk mengekstraksi gas alam dari dasar lautan.

Jadi siapa yang memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya bawah laut? Julian Ku, profesor di Hofstra School of Lawa di Hempstead, New York, mengatakan bahwa berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), "negara tidak memiliki 'kedaulatan' atas dasar laut, tetapi mereka memiliki hak ekonomi eksklusif untuk landas kontinen dan perpanjangan landas kontinen mereka.” Ini berarti suatu negara memiliki kontrol eksklusif atas eksploitasi sumber daya dasar laut seperti minyak, gas alam, dan mineral.

Tetapi beberapa fitur baru yang diklaim oleh China, seperti Wan'an Haidixiaguqun (Kelompok Ngarai Bawah Laut Wan'an), jelas berada dalam jarak 200 mil laut dari pantai Vietnam, yang menempatkannya di landas kontinen Vietnam. Sementara China menegaskan, bahwa mereka juga memiliki landas kontinen yang menyebar keluar dari Kepulauan Spratly dan Paracel yang diklaim China dan menjadi sumber sengketa, sehingga landas kontinen mereka akan mencakup ke wilayah ini. Berdasarkan UNCLOS, posisi hukum seperti itu tidak pernah diakui.

Terlebih lagi, tidak pernah ada preseden bahwa ada negara yang memberikan nama bagi fitur bawah air seperti yang dilakukan China. Ku merujuk pada kasus di Pengadilan Internasional antara Qatar dan Bahrain, yang akhirnya memutuskan bahwa penamaan fitur bawah air tidak memiliki signifikansi hukum dan tidak dapat dianggap sebagai tanda kedaulatan atau hak sejarah atas suatu wilayah.

Tapi apa motif China untuk memberi nama fitur-fitur ini sekarang?

Olli Suorsa, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan hal itu bisa jadi "bertujuan psikologis" di saat ada rasa tidak aman yang nyata di Laut China Selatan.

"Dengan adanya struktur administrasi setempat, China tampaknya mau memberlakukan hukum domestiknya untuk mengatur fitur-fitur maritim dan perairan sekelilingnya yang mereka klaim, untuk menggantikan hukum internasional, terutama UNCLOS di sana," ujar Suorsa.

Video yang diambil tahun 2014 ini menunjukkan saat kapal Penjaga Pantai China menabrak kapal angkatan laut Vietnam di dekat Kepulauan Paracel yang menjadi sengketa.

China terus menekan Vietnam dan negara-negara ASEAN lainnya untuk tidak bermitra dengan negara-negara lain di luar wilayah atau perusahaan internasional ketika mengeksplorasi sumber daya di perairan mereka.

Ini adalah posisi kunci yang China bawa ke meja perundingan mengenai Kode Etik di Laut China Selatan dengan ASEAN. Pembicaraan sebelumnya yang telah lama ditunggu-tunggu ini, mengenai pengaturan perilaku di antara para pihak yang bersengketa, resmi dimulai pada tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi konflik. Namun, daftar fitur geografis yang China baru keluarkan hanya menambah hambatan lain dalam negosiasi yang kompleks ini, yang menurut banyak pihak sudah berjalan dengan susah payah.

"China terus mengubah fakta di lapangan sambil bersikeras mempertahankan status quo. Status quo itu terus berubah setiap hari untuk menguntungkan China,” kata Suorsa. "Tindakan China di Laut China Selatan membuat adanya perjanjian yang konstruktif tentang Pedoman Perilaku sebagai sesuatu yang hampir mustahil sekarang, bahkan mungkin saja sudah seperti itu."

Perundingan mengenai Kode Etik telah ditunda sekali dalam tahun ini karena pagebluk COVID-19.

Di Atas Air: Klaim di Kepulauan Paracel

Dari 25 fitur di atas laut dalam daftar baru China, 12 berada di Kepulauan Paracel di bagian utara Laut China Selatan. Kepulauan ini juga diklaim oleh Taiwan dan Vietnam. China mengambil alih kontrol atas batu-batuan dan terumbu karang yang terdiri dari Kepulauan Paracel pada 1974, setelah pertempuran laut dengan pemerintahan Vietnam Selatan yang pada saat itu berkuasa.

Para ahli menekankan bahwa secara teknis, tidak satu pun dari 12 fitur ini yang merupakan klaim baru - karena China telah mengklaimnya berdasarkan "hak historis" dan telah mengklaim wilayah kedaulatannya pada wilayah Laut China Selatan yang luas dengan memberi batas demarkasi berupa sembilan garis putus-putus. Namun yang dilakukannya sekarang adalah memetakan area itu dengan lebih efektif dan lebih rinci.

China mengklaim Kepulauan Paracel adalah "kepulauan lepas pantai." Pada tahun 1996, China menarik garis dasar di sekitar kepulauan tersebut untuk menghubungkan titik-titik terluar kepulauan itu. Penarikan garis dasar ini biasanya digunakan oleh negara kepulauan untuk mengelompokkan pulau-pulau mereka demi menegaskan garis batas melintasi wilayah lautan. Melalui tindakan itu, China berharap untuk dapat secara sah memperpanjang zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya di seluruh bagian utara Laut China Selatan. Hal ini telah dinyatakan tidak sah dalam putusan arbitrase pada 2016 antara China dan Filipina.

"Sanzhizai" adalah satu-satunya fitur baru China di timur laut Kepulauan Paracel antara Pulau Tengah dan Selatan. Pulau Utara menjadi basis dari pos jaga terdepan China.

Salah satu fitur baru yang diklaim China adalah Sanzhizai. Fitur ini adalah sebuah gosong pasir yang dari pencitraan satelit terlihat tidak berpenghuni dan hampir tidak pernah berada di atas air. Gosong pasir itu berada di antara Pulau Tengah dan Pulau Selatan, yang juga tidak berpenghuni dan diklaim oleh China. China menempati semua fitur yang berpenghuni di dekatnya, termasuk Pulau Utara, dimana mereka mendirikan sebuah pos militer kecil, dan Pulau Tree, yang menjadi lokasi bagi pelabuhan dan pangkalan militer yang lebih besar.

11 fitur lainnya yang diberi nama oleh China di Kepulauan Paracel termasuk dalam fitur-fitur Kelompok Crescent, yang merupakan sekelompok kecil terumbu dan batu-batuan, dan beberapa di antaranya telah dikeruk dan dibangun menjadi pos-pos militer sekitar 45 mil laut dari pangkalan utama China di Pulau Woody.

Tidak ada pulau yang dinamai oleh China di Kepulauan Paracel yang memenuhi syarat secara hukum sebagai pulau. Dua diantaranya selalu berada di bawah air sepanjang waktu. Fitur-fitur lainnya adalah terumbu dangkal atau beting. Kuangzai Beidao - atau Pulau Keranjang Utara - misalnya, adalah sebidang tanah yang luasnya kurang dari sepersepuluh mil dari satu ujung ke ujung lainnya. Sebidang daratan ini berbatasan dengan satu pulau kecil bernama Antelope Reef yang diduduki China, dimana terdapat beberapa bangunan di atasnya.

Berdasarkan putusan arbitrase tahun 2016 mengenai sengketa Laut China Selatan, untuk dapat didefinisikan sebagai sebuah pulau, sebuah fitur harus ada sebuah pemukiman manusia dan aktivitas ekonomi yang dapat "secara alami berlangsung" dan tanpa bantuan dari luar. Kuangzai Beidao dan fitur-fitur lain dalam daftar ini jelas tidak dapat memenuhi syarat definisi tersebut.

Kuangzai Beidao, atau "Pulau Basket Utara," pada 23 April, 2020. Sepotong lahan ini berada di Antelope Reef, di sebelah utara pemukiman utama China di Kepulauan Paracel.

Fitur-fitur baru lainnya jelas ditujukan untuk menutup celah antara dan di sekitar pos-pos jaga terluar militer China dan pulau-pulau buatan. Tidak ada yang berbeda antara Guangjin Beiyidao dan Guangjin Bei'erdao (Pulau Pertama Utara Guangjin dan Pulau Kedua Utara Guangjin), dan China membentuk koordinat yang sama untuk keduanya, tetapi dengan dikelompokkan bersama Guangjin Xidao (Pulau Barat Guangjin), mereka membentuk batas pasir yang kecil di sisi barat Pulau Duncan, lokasi tempat pelabuhan dan pos jaga terdepan yang dibangun oleh China.

Citra satelit Pulau Duncan diambil pada 28 April 2020. Guangjin Beiyidao, Bei'erdao, dan Guangjin Xidao berada di sisi baratnya. Guangjin Beiyidao dan Bei'erdao mempunyai koordinat yang sama berdasarkan daftar yang dikeluarkan China, tetapi berdasarkan nama, dapat diasumsikan mereka mengacu pada dua gosong pasir tepat di samping satu sama lain di bagian kiri atas. Pulau Duncan adalah lokasi pelabuhan bagi para nelayan dan penjaga pantai China.

Fitur-fitur ini tampaknya menjadi bagian dari kampanye China yang sedang berlangsung untuk mendefinisikan garis dasar yang lebih jelas di sekitar Kepulauan Paracel, yang akan memungkinkan China untuk lebih mudah mengelompokkan semua fitur ke dalam suatu rangkaian pulau di lepas pantai. China sudah menuntut kapal yang lewat untuk meminta izin sebelum berlayar melalui Kepulauan Paracel. Inilah yang menjadi alasan utama AS terus melakukan operasi kebebasan untuk bernavigasi di Kepulauan Paracel, dan menyebut garis dasar yang ditarik oleh China di sekitar Kepulauan Paracel tidak sah.

Di Atas Air: Klaim di Kepulauan Spratly

Ke-13 fitur atas laut lainnya yang diberi nama oleh China berada di Kepulauan Spratly, yang merupakan serangkaian batu-batuan dan pulau-pulau yang juga diklaim oleh Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Kepulauan ini berada di bagian selatan Laut China Selatan.

Kepulauan Spratly termasuk Vanguard Bank, lokasi dimana China dan Vietnam terlibat dalam ketegangan yang melibatkan banyak kapal penjaga pantai dan nelayan paramiliter di semester kedua tahun 2019. Fiery Cross Reef, yang menjadi pangkalan militer utama yang sering dikunjungi oleh angkatan laut, penjaga pantai, dan angkatan udara China, juga merupakan bagian dari Kepulauan Spratly.

Fitur-fitur baru di Kepulauan Spratly adalah sangat kecil, tetapi setelah menentukan koordinat mereka, terlihat dengan mudah mengapa China mempertahankan klaimnya di fitur-fitur tersebut. Mereka tersebar di sekitar West Reef - lokasi dimana Vietnam membangun pos jaga terdepan untuk militernya antara 2013 dan 2016, dan menambahkan dua pos pengintai di dekatnya dalam periode yang sama.

Keseluruhan terumbu itu sendiri hampir tidak layak diberikan nama, tetapi China berpandangan bahwa setiap potong terumbu itu pantas untuk diberi nama - sebagai bagian dari rangkaian "kepulauan" Xijiao (Terumbu Barat) dan Longbi (Hidung Naga). Untuk alasan yang tidak jelas maksudnya apa, beberapa fitur yang sangat kecil pun juga diberikan nama dua kali dengan nama yang berbeda. Misalnya, Xijiao Dongdao (Pulau Timur Karang Barat), yang juga dikenal sebagai Longbi Dongdao (Pulau Timur Hidung Naga), dan Xijao Xidao (Pulau Barat Karang Barat), yang juga dikenal sebagai Longbi Xidao (Pulau Barat Hidung Naga).

"Sepertinya, hal ini adalah imaginasi beberapa kartografer pemerintah yang diambil dari dalam lemari arsip untuk mengisi daftar nama-nama baru, yang mungkin Beijing tujukan untuk memberi isyarat atas ketidaksenangannya kepada negara-negara Asia Tenggara, dan terutama Vietnam, atas kritik mereka terhadap ketegangan belum lama ini di Laut China Selatan,” ujar Poling.

Salah satu pos jaga terluar Vietnam di West Reef yang oleh China dikatakan telah diinvasi dan diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. China sekarang menyebut pos terluar ini sebagai 'Longbi Xidao' atau 'Xijiao Xidao.'

China dan Vietnam terlibat dalam perselisihan selama beberapa bulan terakhir, karena kapal Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) menenggelamkan kapal nelayan Vietnam pada 3 April dan atas serangkaian proposal yang memperdebatkan klaim satu sama lain atas Laut China Selatan, yang dikirim ke PBB. Proposal terakhir yang dikirim China berisi catatan yang lebih tepat sasaran, karena menyerukan Vietnam untuk "menarik semua awak dan fasilitas dari pulau-pulau dan terumbu yang telah diserbu dan didudukinya secara tidak sah.”

Malaysia dan Filipina, yang jarang terlihat kompak satu sama lain, juga mengajukan protes terhadap klaim baru China, tepat sebelum China mengumumkan wilayah administratif barunya dan menerbitkan daftar baru berisi 80 fitur.