Follow us

3 Sipil Tewas dalam Baku Tembak di Papua, Ketua KNPB Ditangkap

Kepolisian didesak mengungkap secara jelas jumlah korban tewas dan luka-luka dalam kerusuhan di Papua.
Victor Mambor & Rina Chadijah
Jayapura & Jakarta
2019-09-18
Email
Komentar
Share
Sejumlah petugas memasukkan korban yang terluka dalam baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan TNI/Polri di Kabupaten Puncak, ke pesawat untuk dievakuasi ke Timika, Papua, 17 September 2019.
Sejumlah petugas memasukkan korban yang terluka dalam baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan TNI/Polri di Kabupaten Puncak, ke pesawat untuk dievakuasi ke Timika, Papua, 17 September 2019.
Dok. Humas Pemkab Puncak

Tiga warga sipil tewas dan empat lainnya menderita luka tembak dalam kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan pasukan TNI/Polri di Kampung Olen, Distrik Mabugi, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa, 17 September 2019.

Bupati Puncak, Willem Wandik mengatakan mereka yang meninggal dunia ialah Lumone Wonda, seorang anggota polisi pamong praja, Muliton Pinim (8) dan Redy Mom (15).

“Korban luka sudah dievakuasi ke Timika untuk menjalani pengobatan,” katanya, saat dihubungi BeritaBenar, Rabu.

Sejak Agustus lalu, aparat TNI/Polri dilaporkan melakukan penyisiran untuk mengejar TPNPB pimpin Goliat Tabuni dan Anton Tabuni di Kampung Mitimaga, Tegelobak, dan Kelanungin di Distrik Gome.

Seorang warga yang dihubungi BeritaBenar mengaku mendengar rentetan tembakan saat mereka sedang beristirahat makan siang.

Aparat menembaki honai atau rumah adat, karena melihat beberapa orang menenteng senjata masuk ke rumah tersebut.

“Korban yang tertembak semuanya ada di dalam honai,” ungkap warga yang tak mau disebutkan namanya.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Cpl Eko Daryanto mengakui baku tembak tersebut, tapi belum bisa mengonfirmasi jumlah korban.

“Untuk korban, masih harus kami konfirmasi lagi,” katanya singkat.

Akibat penyisiran yang dilakukan pasukan gabungan, Kepala Distrik Gome, Nius Tabuni mengatakan sekitar 20 honai terbakar dan kurang lebih 800 orang mengungsi di Kantor Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Gome di Kampung Yenggernok.

Willem mengatakan, pihaknya sudah sering menyampaikan kepada TNI/Polri untuk menggunakan pendekatan persuasif agar tidak menakuti warga.

“Pendekatan persuasif diperlukan karena biasanya TPNPB berada bersama masyarakat dimana mereka berada,” katanya.

Ditangkap

Sementara itu, Polda Papua telah menahan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, dan Donny Itlay yang ditangkap di Hawai, Sentani, saat berboncengan sepeda motor dari Waena.

Kossay telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak demonstrasi yang berujung amuk massa di Jayapura pada 29 Agustus lalu.

“Agus ditangkap oleh tim gabungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Kapolda Papua Irjen. Pol. Rudolf A Rodja.

Pengacara HAM Papua dari Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer, menyebutkan Kossay ditahan di Mako Brimob Kotaraja dan polisi langsung memeriksa Kossay sejak Selasa malam hingga Rabu dinihari.

"Pasal yang dituduhkan itu makar dan penghasutan, berkaitan dengan aktivitasnya karena demo damai tapi berakhir rusuh,” kata Kawer.

Meski sejumlah tokoh KNPB terus ditangkap sejak Agustus lalu, kelompok itu mengaku tidak akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Dengan atau tanpa ditangkap, kami akan terus berjuang hingga Papua ini bebas dari kolonialisme Indonesia. Penjara itu adalah istana bagi kami,” kata Ones Suhuniap, juru bicara Nasional KNPB.

Menurutnya, penangkapan anggota KNPB hanyalah upaya kepolisian Indonesia untuk mengkriminalisasi KNPB demi menyembunyikan diskriminatif dan rasis yang dilakukan aparat keamanan Indonesia di Papua.

“Delapan orang Papua tewas ditembak polisi di Deiyai tidak ditindak, sementara rakyat Papua terus ditangkapi karena menyampaikan aspirasi mereka. Bukankah ini tindakan diskriminatif dan rasis?” tanya Suhuniap.

Lapor ke Kompolnas

Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur, Rabu, dilaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) oleh sejumlah lembaga, karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM terkait proses penahanan enam mahasiswa Papua di Mako Brimob dan penetapan tersangka terhadap aktivis Papua Veronica Koman.

Tigor Hutapea selaku anggota tim kuasa hukum enam mahasiswa Papua, mengatakan mereka dihalang-halangi saat hendak menemui kliennya yang ditahan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

"Kami melihat itu seperti upaya menghalang-halangi, biasanya kita enggak seperti itu kalau mau ketemu dengan klien kita," katanya di kantor Kompolnas.

Terkait penetapan Veronica jadi tersangka oleh Polda Jawa Timur, Tigor mengatakan tidak seharusnya pengacara yang sedang melakukan tugas advokasi ditersangkakan. Apalagi jika mengutip keterangan mahasiswa Papua di Surabaya, menurut Tigor, apa yang disampaikan Veronica di akun media sosialnya merupakan fakta.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarty mengatakan mereka akan mempelajari laporan tersebut.

“Kita pelajari laporannya nanti. Saat ini kita tampung dulu laporannya nanti kita akan panggil para pihak,” katanya kepada BeritaBenar.

Veronica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 September lalu kembali tidak memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa pada Rabu, sehingga Polda Jawa Timur akan menetapkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya menunggu gelar perkara yang dilakukan Mabes Polri terkait penetapan DPO terhadap Veronica.

"Kalau teorinya sampai jam 00.00 WIB (tidak datang), besok akan saya sampaikan terkait hal itu (DPO)," katanya.

Ungkap fakta

Perkembangan lain dari Papua adalah sebanyak 29 lembaga masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua meminta polisi mengungkap secara jelas jumlah korban tewas dan luka-luka dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dalam kurun waktu 17 hingga 29 Agustus 2019.

Pemerintah pusat mengatakan lima orang tewas, sedangkan aktivis mengatakan setidaknya 13 orang termasuk seorang aparat tewas.

Para aktivis menilai bahwa pemerintah sengaja menutupi dan membatasi informasi kematian warga kepada keluarga korban.

“Ini merupakan bentuk diskriminasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan,” tulis mereka dalam siaran pers, Selasa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, ungkap mereka, pada 29 Agustus, ada tiga warga sipil tertembak. Dua warga terkena peluru nyasar saat massa aksi demonstrasi di Expo Waena dan seorang lagi tertembak di Abepura, usai aksi demo.

Koalisi juga menemukan adanya aksi sweeping yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu pada 30 Agustus sehingga menewaskan seorang pemuda dan sembilan warga mengalami luka akibat senjata tajam.

Pada 1 September 2019, tambah Koalisi, juga telah terjadi penyerangan yang dilakukan sekelompok warga terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Nayak I Kamkey, Abepura, yang mengakibatkan 19 orang terluka.

Koalisi juga menemukan delapan warga sipil dan seorang anggota TNI tewas dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Deiyai pada 28 Agustus.

“Korban tembak, luka, dan kekerasan fisik juga ditemukan di Timika dan Fakfak,” kata mereka.

Hasil investigasi Koalisi, dua orang tertembak dan 18 orang mengalami kekerasan fisik di Timika pada 21 Agustus. Pada hari sama, seorang terkena luka tikam, seorang terkena lemparan batu dan seorang terkena peluru nyasar di Fakfak.

“Sayangnya upaya pengungkapan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku belum dapat diketahui publik. Padahal kepolisian secara agresif terus melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai provokator demonstrasi,” kata mereka.

Pesawat hilang

Kepala Bandara Ilaga, Herman Sucipto mengatakan sebuah pesawat Twin Otter milik perusahaan Rimbun Air hilang kontak sebelum sampai di Ilaga, Kabupaten Puncak.

Pesawat yang membawa empat orang dengan nomor penerbangan PK CDC seharusnya mendarat di Ilaga, Rabu sekira pukul 11.00 WIT setelah lepas landas dari Timika.

“Pesawat dengan pilot Dasep dan Copilot Yudra ini membawa 1.600 kilogram beras dari Timika,” kata Herman, seraya menyebutkan beras tersebut milik Pemerintah Kabupaten Puncak.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dalam siaran pers mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Basarnas, Airnav, Pangkalan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau dan operator penerbangan untuk mencari titik lokasi keberadaan dari pesawat tersebut.

“Kami berharap pesawat yang hilang kontak itu segera bisa ditemukan dan mengimbau kepada para maskapai penerbangan khususnya yang beroperasi di daerah Papua untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Polana.

Tampilan selengkapnya