Forum Khilafah HTI Menuai Penolakan

Acara Forum Internasional Khilafah 1438 Hijriah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang rencananya diadakan hari Minggu kemarin di Jakarta, oleh penyelenggara diputuskan ditunda karena ditentang banyak pihak. Acara itu dinilai memicu penolakan terhadap ideologi Pancasila.

Acara mengusung tema “Khilafah Kewajiban Syar’i, Jalan Kebangkitan Umat” itu sedianya digelar di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu malam, 23 April 2017. Tapi, polisi tidak mengeluarkan izin acara tersebut.

Ketika BeritaBenar mendatangi Balai Sudirman, Minggu malam, suasana tampak sepi dan tidak terlihat tanda-tanda kegiatan Forum Internasional Khilafah bakal digelar di tempat itu sebagaimana undangan HTI yang sempat beredar melalui sejumlah media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan polisi sudah mengevaluasi kegiatan itu dan memutuskan untuk tak memberikan izin.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang dikumpulkan polisi, acara tersebut berpotensi menimbulkan gesekan. Apalagi dengan jumlah massa yang diperkirakan hadir, terbilang banyak.

"Kami putuskan tidak mengeluarkan izin. Intelijen punya data berkaitan itu," kata Argo kepada BeritaBenar, Senin.

Setelah tidak mendapat izin menggelar acara di Balai Sudirman, sempat beredar kabar kegiatan itu dipindahkan ke Aula Masjid Az Zikra, Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Namun lagi-lagi rencana itu mendapat penolakan. Nahdlatul Ulama (NU) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bogor menentang kegiatan itu digelar di daerahnya. Malah, mereka sempat mengancam akan membubarkan paksa apabila tetap dilaksanakan.

Tak jelas benar kegiatan itu akan dihadiri perwakilan dari negara mana saja. Dengan penolakan dari berbagai pihak tersebut, HTI akhirnya menunda penyelenggaraan acara tersebut.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto yang dikonfirmasi BenarBenar terkait penundaan forum itu, tak menjawab telepon sepanjang hari Senin. Tim media HTI, Fika Komara, yang coba diminta keterangan tidak bersedia memberikan komentar.

“Untuk konfirmasi semua ke Ustadz Ismail, mungkin beliau lagi sibuk,” katanya singkat.

Sering ditentang

Bukan kali ini saja kegiatan HTI mendapat penolakan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

Pada 1 April 2017 lalu, GP Ansor Jawa Timur sempat menghadang aksi konvoi HTI yang menggelar “Kirab Panji Rasulullah” di perbatasan Trenggalek-Tulungagung.

Anggota Barisan Serbaguna NU malah memaksa seluruh peserta kirab mencopot semua atribut HTI maupun panji-panji yang mereka bawa.

Polisi dan TNI yang menengahi kedua pihak akhirnya bisa meredam gesekan tersebut, dan massa HTI membubarkan diri.

Selain di beberapa daerah di Pulau Jawa, gelombang penolakan terhadap kegiatan HTI juga sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada 16 April 2017 lalu, massa HTI yang melakukan tablig akbar sempat terlibat bentrok dengan Banser NU Makassar.

Ketua Pimpinan Besar NU, Saifullah Yusuf, menilai HTI dikhawatirkan ingin mengubah ideologi Pancasila di Indonesia.

Sebagai negara yang penduduknya tidak hanya menganut agama Islam, sistem khalifah yang mereka cita-citakan itu tak dapat diterima.

"Negara ini sukunya banyak, agamanya juga tak hanya Islam, jadi tak relevan jika memakai sistem khilafah," ujarnya seperti dikutip dari laman Tempo.co.

Menyebar dari kampus

HTI masuk ke Indonesia pada 1980-an. Mereka merekrut kadernya melalui berbagai pengajian yang digelar di sejumlah kampus di Indonesia.

Dalam situs resminya hizbut-tahrir.or.id, HTI menyebut dirinya sebagai partai politik berideologikan Islam untuk memulai kembali cara hidup Islam, menempuh metode syar’iy dalam pendirian negara Khilafah berdasarkan pada amal Rasulullah SAW.

Meski telah terbentuk sejak tiga dekade lalu, hingga kini HTI belum tercatat sebagai partai politik yang masuk ataupun berusaha mengikuti Pemilu di Indonesia.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, menanggapi soal khilafah yang dikampanyekan HTI, menyatakan bahwa negara Indonesia telah sepakat berbentuk republik sejak awal kemerdekaan, sehingga tak perlu lagi berbicara sistem lain.

"Khilafah nggak cocok dengan Indonesia. Tak perlu bicara khilafah, sudah tak ada lagi," katanya kepada wartawan, usai menghadiri acara Kongres Ekonomi Umat yang dibuka Presiden Joko Widodo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 April 2017.

Ma’ruf menyarankan umat Islam di Indonesia untuk menghormati sistem yang telah disusun para pendiri bangsa sehingga tak perlu menimbulkan gejolak baru dengan ide memperjuangkan bentuk negara khilafah.

"Kita bangsa Indonesia, apapun mahzabnya bangsa kita, tokoh kita, para pendahulu sudah sepakati sistem ini. Jangan membuat sistem baru yang (dapat) timbulkan gejolak baru. Sudah selesai, kesepakatannya sudah selesai. Ini kan gaduh karena ada kelompok baru yang inginkan sistem lain," pungkas Ma’ruf.