Follow us

Ahok Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Pertamina

Seorang pengamat politik mengatakan penunjukan Ahok bisa memunculkan kembali polarisasi politik.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-11-22
Email
Komentar
Share
Para pendukung Ahok menyambut bebasnya mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dari penjara, di Jakarta, 24 Januari 2019.
Para pendukung Ahok menyambut bebasnya mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dari penjara, di Jakarta, 24 Januari 2019.
AFP

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya mengumumkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

"Pak Basuki akan menjadi Komisaris Utama Pertamina, didampingi Pak Wamen (wakil menteri) Budi Sadikin sebagai wakil komisaris utama," kata Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Posisi ini merupakan jabatan pertama Ahok usai bebas dari hukuman dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama pada 24 Januari lalu.

"Saya rasa Pak Basuki berbeda. Kami perlu figur pendobrak supaya ini (Pertamina) sesuai target. Bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai. Bukan berarti antiimpor, tapi mengurangi," lanjut Erick.

Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai komisaris utama sudah tepat aturan karena telah melewati pengkajian Tim Penilai Akhir (TPA).

Namun ia meminta Ahok untuk segera mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebelum dilantik sebagai komisaris utama.

Aturan memang menyebutkan bahwa direksi dan komisaris BUMN tidak boleh terafiliasi partai politik untuk menjaga independensi perusahaan, seperti termaktub dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang BUMN.

"Semua komisaris BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai. Insya Allah, saya rasa semua orang yang punya itikad baik mengetahui resiko bagaimana mengabdi untuk negara," lanjut Erick.

Menurut rencana, pengukuhan Ahok dan komisaris lain, serta direksi baru bakal diumumkan secara resmi dalam rapat umum pemegang saham Pertamina yang kemungkinan dilaksanakan Senin pekan depan.

"Pertamina bukan (perusahaan) Tbk (terdaftar di bursa saham), jadi bisa disegerakan," pungkas Erick.

BeritaBenar mencoba menghubungi Ahok atas penunjukan dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina, tapi tak beroleh balasan.

Namun di laman Detik.com, ia berjanji akan bekerja baik di Pertamina.

"Saya akan bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan harapan beliau," ujar Ahok.

Pro kontra

Ribuan warga Muslim yang tergabung dalam Paguyuban Alumni 212, mengadakan rally di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2018, memperingati dua tahun demonstrasi yang berhasil membawa Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, mantan Gubernur Jakarta yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa itu dipenjara atas kasus penistaan agama.
Ribuan warga Muslim yang tergabung dalam Paguyuban Alumni 212, mengadakan rally di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2018, memperingati dua tahun demonstrasi yang berhasil membawa Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, mantan Gubernur Jakarta yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa itu dipenjara atas kasus penistaan agama. AFP

Spekulasi penempatan Ahok di perusahaan BUMN mengemuka sejak beberapa pekan terakhir. Sepanjang itu pula opini pro dan kontra mengiringinya.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, misalnya, menyebut Ahok kerap memancing keributan internal dengan pernyataan-pernyataannya.

"Ada prinsip yang harus dipegang. Perusahaan butuh ketenangan dan tidak akan bisa maju kalau hebohnya lebih besar dari kerja," kata Dahlan, kepada wartawan, Senin, tanpa menyebutkan secara langsung pernyataan-pernyataan mana yang dimaksud.

Ahok memang dikenal sebagai tokoh yang berbicara keras, tanpa berusaha menutupi sesuatu jika dinilainya ada yang tidak tepat atau korup.

Pihak yang mengecamnya beralasan ia tidak cocok sebagai pemimpin karena temperamen dan bahasanya yang sering dinilai tidak sopan. Namun banyak yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Ahok tersebut adalah jujur dan apa adanya sebagai reaksi atas korupsi yang menggurita di Indonesia.

Pun dalam penunjukan Ahok kali ini, sementara banyak yang menolaknya, tidak sedikit yang mendukungnya karena menilai Ahok dapat membersihkan perusahaan negara dari praktik korupsi.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di laman Bisnis Indonesia menilai penunjukan Ahok dan Budi Sadikin sebagai komisaris utama dan wakil komisaris utama merupakan kombinasi unik yang dapat mengawasi Pertamina.

"Pak Ahok punya pengalaman di birokrasi dan Pak Budi di korporasi. Mereka saling melengkapi," kata Komaidi di laman tersebut.

Adapun pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, saat dihubungi, menilai penunjukan Ahok tersebut bisa memunculkan kembali polarisasi politik di Tanah Air.

"Ketika nama Ahok mulai disebut saja, sudah muncul kembali video Ahok marah-marah. Saya tidak meragukan cara kerjanya, tapi bahwa Ahok banyak masalah itu tidak bisa dihindari," kata Adi.

"Apalagi nanti jika PA (Persaudaraan Alumni) 212 nanti berdemonstrasi menolak Ahok. Sebaliknya pendukung Ahok juga akan mengonsolidasi dukungan.”

PA 212 adalah kelompok yang terdiri dari sejumlah Ormas Islam yang berdemonstrasi besar-besaran menuntut dipenjarakannya Ahok setelah sebuah video kampanyenya untuk posisi Gubernur Jakarta yang telah diedit dan beredar di masyarakat, dinilai menghina Islam.

Pasca aksi dari kelompok 212 itu, Ahok yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa itu tidak hanya kalah dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 yang kental diwarnai isu agama dan ras itu (SARA), namun ia juga divonis dua tahun penjara. Ia bebas awal tahun ini.

‘Kasih kesempatan’

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumelar, yang juga sempat menolak Ahok belum berkomentar lagi. Telepon dan pesan singkat belum beroleh balasan.

"Kasih kesempatan bekerja dan lihat hasilnya," kata Erick, menghadapi pro-kontra penunjukan Ahok.

"Kalau ada perbedaan, ayo kita duduk karena tidak mungkin direksi berjalan tanpa dukungan komisaris. Komisaris bukan direksi," tambahnya.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menambahkan penunjukan Ahok merupakan wujud keinginan Menteri Erick yang hendak mengoptimalkan peran komisaris untuk mengawasi BUMN.

"Peran komisaris belum terlalu maksimal, masih sering pengawasan dari kementerian. Kami ingin ke depannya, kementerian tinggal memanggil komisaris dan biarkan komisaris mengawasi," tuturnya.

Saat ini, Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2019, berada di peringkat ke-175, naik 78 peringkat dibanding tahun sebelumnya.

Tahun lalu, Pertamina membukukan pendapatan USD57,933 miliar atau naik 34,9 persen dibanding 2017. Adapun laba bersih mencapai USD2,526 miliar dean aset mencapai USD64,7 miliar.

Tampilan selengkapnya