Biden Umumkan Tanggal KTT AS-ASEAN tapi Bukan Daftar Undangan

Pemimpin junta Myanmar dan presiden Filipina diperkirakan tidak akan hadir dalam pertemuan di Washington bulan depan itu.
Staf BenarNews
2022.04.20
Washington dan Asia Tenggara
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Biden Umumkan Tanggal KTT AS-ASEAN tapi Bukan Daftar Undangan Foto selebaran ini menunjukkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden (tengah) mengikuti KTT ASEAN-AS di sela-sela pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2021 dalam konferensi yang dilakukan secara online dari Bandar Seri Begawan, Brunei, 26 Oktober 2021.
AFP

Presiden Joe Biden, yang ingin menunjukkan ketertarikan Amerika Serikat atas Asia Tenggara, telah menetapkan tanggal untuk memperingati 45 tahun hubungan AS dengan kawasan tersebut, tetapi dapat dipastikan tidak semua pemimpin ASEAN datang ke perhelatan itu.

Kepala junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tidak akan diundang karena kudeta militer yang dilakukannya setahun lalu.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang masa jabatannya berakhir Juni nanti, juga diperkirakan tidak akan hadir. Dia tidak  mengunjungi Washington selama enam tahun masa jabatannya yang ditandai dengan hubungan yang bergejolak antara Filipina - Amerika Serikat.

KTT pada 12-13 Mei antara AS dan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu adalah kesempatan bagi Biden untuk menjalin kemitraan bilateral yang lebih erat dengan ASEAN dan melawan pengaruh China di kawasan itu. Gedung Putih ingin memajukan visinya tentang Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”.

KTT itu akan menandai hubungan AS-ASEAN yang dimulai pada 1977. Ini akan menjadi pertemuan puncak kedua yag diselenggarakan oleh Presiden AS dengan para pemimpin Asia Tenggara. Barack Obama mengundang para pemimpin ASEAN di perkebunan Sunnylands di Rancho Mirage, California, pada Februari 2016.

Sementara pertemuan tersebut akan membawa nilai simbolis yang berat, bagi Biden KTT itu akan membuatnya bertemu dengan sejawat yang tidak biasa.

Kementerian luar negeri Kamboja mengatakan bahwa Perdana Menteri Hun Sen– yang pemerintahannya tengah menghadapi sanksi AS karena penindasannya terhadap demokrasi – akan hadir. Kamboja adalah ketua ASEAN - yang beranggotakan 10 negara -  untuk periode ini.

“Tentu saja, Perdana Menteri Samdech Techo Hun Sen, sebagai ketua bergilir ASEAN, akan memimpin bersama KTT ini dengan presiden Amerika Serikat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Chum Sounry kepada Radio Free Asia (RFA) yang berafiliasi dengan BenarNews.

Sounry menggunakan gelar kehormatan yang dipergunakan oleh Hun Sen, yang telah memerintah selama 37 tahun. Gelar tersebut diterjemahkan sebagai "perdana menteri tertinggi yang mulia dan komandan yang berkuasa."

Tetapi sejumlah pejabat mengindikasikan bahwa Min Aung Hlaing – yang baru-baru ini menganugerahi dirinya sendiri dua penghargaan tertinggi Myanmar untuk layanannya kepada negaranya meskipun saat ini terjadi kekacauan dan kekerasan di sana – tidak akan diundang ke Washington.

“Konsensus di antara ASEAN adalah (bahwa) Myanmar harus diwakili oleh perwakilan non-politik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, yang merupakan koordinator ASEAN dalam hubungan dengan AS. Dia mengatakan kepada BenarNews pada Selasa bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo berencana untuk hadir.

Dari Kuala Lumpur, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah membenarkan bahwa Perdana Menteri Ismail Sabri juga akan bergabung dalam KTT tersebut. “Saya pikir Myanmar tidak perlu datang. Saya tidak begitu yakin apakah Washington mengundang negara itu,” ujarnya lebih lanjut.

Sementara itu di Bangkok, Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwa Prayuth Chan-o-cha, perdana menteri negara itu yang juga adalah mantan kepala junta, disebut "mempertimbangkan kehadirannya" ke Washington.

ASEAN telah bergulat dengan krisis Myanmar yang telah berlangsung selama 14 bulan, di mana pasukan junta Burma telah mengebom dan membakar sebagian besar negara itu untuk memadamkan perlawanan terhadap penggulingan militer atas pemerintah yang sah pada Februari 2021.

Akhir Maret lalu, junta Myanmar memblokir utusan ASEAN Prak Sokhonn, yang merupakan menteri luar negeri Kamboja, dari pertemuannya dengan pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Pertemuan itu sejatinya bertujuan untuk mengembalikan upaya pembentukan resolusi politik. Dengan menghalangi pertemuan itu Junta Myanmar telah mundur dari komitmennya untuk memungkinkan akses ke semua pemangku kepentingan atas Myanmar. ASEAN sendiri telah mengeluarkan Min Aung Hlaing dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN pasca kudeta itu

Juru bicara dewan militer Myanmar mengatakan pada Selasa bahwa Myanmar sejauh ini belum diundang ke KTT ASEAN di Washington, dan mereka hanya akan hadir jika mereka memiliki perwakilan yang setara dengan negara lainnya.

“Jika, seperti sebelumnya, kami hanya diwakili oleh orang yang tidak memegang jabatan politik, kami tidak akan menghadiri pertemuan apapun. Posisi kami adalah untuk terlibat hanya pada peringkat yang sama,” kata juru bicara Mayor Jenderal Zaw Min Tun kepada RFA.

AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar sebagai respons atas kudeta Februari tahun lalu – termasuk dikenakannya sejumlah pembatasan bagi Min Aung Hlaing sendiri.

Namun tidak ada batasan seperti itu yang dikenakan kepada Duterte. Filipina adalah sekutu perjanjian AS, yang berarti kedua negara berkomitmen untuk saling membela jika mereka diserang. AS terikat dengan Thailand oleh perjanjian serupa.

Tetapi Duterte, yang tampak semakin mendekatkan diri dengan China meskipun perselisihan berulang di Laut China Selatan, telah berulang kali bersumpah bahwa “dia tidak akan pernah pergi ke AS.” Dia bahkan sempat menyebut Amerika "buruk."

Ketika BenarNews menanyakan kepada seorang asisten Duterte apakah posisi Filipina itu telah berubah terkait KTT yang akan datang, orang yang berbicara dengan syarat tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa posisinya masih tetap seperti itu.

Ada alasan lain bagi pemimpin Filipina itu untuk melewatkan KTT Washington itu: Pertemuan dua hari itu jatuh hanya tiga hari setelah pemilihan presiden di Filipina pada 9 Mei. Sudah menjadi kebiasaan bagi setiap pemimpin Filipina untuk menghindari perjalanan ke luar negeri selama musim pemilihan, terutama ketika pemilihan adalah untuk posisi yang akan mereka tinggalkan.

Jason Gutierrez di Manila, Tria Dianti di Jakarta, Nontharat Phaicharoen di Bangkok, Nisha David di Kuala Lumpur, dan Radio Free Asia Layanan Myanmar dan Kamboja ikut berkontribusi dalam laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.