Follow us

AS-Indonesia Bahas Kerjasama Pertahanan, Laut Cina Selatan

Kunjungan perwakilan Pentagon berselang kurang dari dua pekan setelah lawatan Menhan Cina.
Ronna Nirmala
Jakarta
2020-09-18
Email
Komentar
Share
Dalam foto tertanggal 14 Januari 2020 ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper melakukan pertemuan pers di Pentagon, Washington DC.
Dalam foto tertanggal 14 Januari 2020 ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper melakukan pertemuan pers di Pentagon, Washington DC.
AFP

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk memperkuat kerja sama kedua negara di bidang pertahanan termasuk melanjutkan rencana latihan militer bersama yang tertunda akibat pandemi COVID-19, sebut pejabat kedua negara dalam pertemuan di Jakarta.

Pada Kamis (17/9), pejabat Wakil Menteri Pertahanan AS, James H. Anderson, melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Dalam pembicaraan dengan Anderson, Hadi mengatakan sengketa di Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan damai.

“Kedua pejabat sepakat bahwa Laut China Selatan memiliki nilai strategis, tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi juga bagi dunia internasional,” kata siaran pers TNI, mengutip Hadi.

“Dengan demikian setiap permasalahan di wilayah tersebut hendaknya diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan perdamaian berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling percaya.”

Anderson menyampaikan Indonesia dan AS harus bersama-sama melawan COVID-19 dan juga memastikan komitmen Pentagon dalam memperkuat kerja sama kedua negara di berbagai bidang pertahanan, kata siaran pers Departemen Pertahanan AS.

“Para pejabat membahas berbagai masalah regional, termasuk Laut Cina Selatan, terorisme, ancaman siber dan investasi AS di Indonesia,” sebut rilis Kemhan AS.

Kedua pihak turut membahas perihal rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tertunda dan menekankan pentingnya dialog antara pejabat tinggi kedua negara dalam memuluskan berbagai kerja sama di bidang pertahanan.

“Kedua pihak meneguhkan pentingnya dialog kebijakan pada tingkat senior dan berharap untuk melanjutkan latihan militer tahunan bersama segera jika kondisinya memungkinkan,” tambah keterangan tertulis tersebut.

TNI dalam keterangannya mengatakan bahwa Hadi Tjahjanto dan Anderson membahas tentang penanganan pandemi COVID-19 dalam pertemuan di Markas Besar TNI di Jakarta itu.

“Kedua pejabat berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, sehingga berbagai kegiatan bilateral dapat kembali dilanjutkan, terutama kerja sama bidang pendidikan,” sebut keterangan resmi TNI.

Indonesia-AS terakhir kali melakukan latihan militer bersama pada Agustus 2019. Latihan yang bertajuk Garuda Shield 2019 tersebut digelar di Jawa Timur dan diikuti oleh perwakilan prajurit angkatan darat kedua negara.

Latihan disponsori oleh US Army Pacific dengan TNI AD bertindak sebagai tuan rumah, sebut keterangan resmi Kedutaan AS di Jakarta.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak memberikan respons perihal pertemuan Anderson dengan Retno, sementara pejabat di Kementerian Pertahanan tidak memberikan jawaban saat dimintai konfirmasi.

Kunjungan Anderson berselang kurang dari dua pekan setelah lawatan Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe ke Jakarta untuk bertemu dengan pejabat yang sama. Ketika itu, Wei juga menyinggung perdamaian di Laut Cina Selatan di tengah peningkatan eskalasi retorika antara AS-Cina.

“Dalam upaya bersama Cina dan negara-negara ASEAN, situasi di Laut Cina Selatan secara keseluruhan tetap stabil,” kata Wei, dikutip dari situs resmi Kemhan Cina.

“Sebagai negara dan tetangga di kawasan, Cina berkeinginan untuk memperkuat dialog dan konsultasi dengan Indonesia untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan,” tambah Wei.

Meski Indonesia tidak menganggap memiliki klaim di Laut Cina Selatan, Jakarta kerap memprotes masuknya kapal ikan dan patrol laut Cina ke wilayan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna.

Cina bersikeras bahwa mereka memiliki hak sejarah atas perairan itu, namun Jakarta menganggap klaim itu tida sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Dalam pernyataan baru-baru ini, AS menyebut Cina melakukan “agresi” di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Cina menyebut AS sebagai pemicu terbesar militerisasi di laut yang disengketakan tersebut.

Pernyataan bersama usai pertemuan setingkat menteri luar negeri ASEAN, pekan lalu, para diplomat di kawasan meminta semua pihak untuk menahan diri, menghindari tindakan yang membuat situasi rumit, dan mengupayakan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di perairan yang kaya sumber daya alam dan mineral tersebut.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara di Jakarta, Dinna Prapto Raharja, mengatakan saat ini penting bagi Indonesia maupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk terus menunjukkan sikap netral dalam konflik ini.

“Karena memang isunya bukan soal memilih Cina atau AS, tetapi apakah Cina dan A.S. bisa menjaga stabilitas kawasan atau tidak,” kata Dinna kepada BenarNews.

Akhir pekan lalu, sebuah kapal penjaga pantai berbendera Cina dengan kode lambung CCG 5204 memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara dan menolak ketika dimintai untuk pergi dengan alasan tengah melakukan patroli di kawasan yang masuk dalam klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line).

“Pemerintah RI menolak tegas dan tidak mengakui klaim 9-dash line Tiongkok. Titik kejadian di dalam yurisdiksi ZEE Indonesia yang sah dan sesuai dengan hukum internasional UNCLOS 1982,” kata Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, kepada jurnalis dalam telekonferensi, Kamis.

Menyusul insiden kehadiran CCG 5204, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengatakan saat ini pihaknya menambah satu armada lagi untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara.

Tampilan selengkapnya