ASEAN mengutuk serangan atas konvoi bantuan kemanusiaan di Myanmar

Para pemimpin Asia Tenggara mengutuk serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Myanmar minggu lalu, ketika mereka membuka pertemuan puncak para pimpinan blok tersebut Rabu (10/5) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

KTT Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN) itu berlangsung di tengah meningkatnya tekanan terhadap blok 10 negara tersebut untuk mengambil tindakan terhadap anggotanya, Myanmar, pasca terus berlangsungnya kekerasan di sana yang telah menewaskan lebih dari 3.000 warga sipil dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi sejak terjadinya kudeta militer di negara itu dua tahun lalu.

“Kami sangat prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar dan mendesak penghentian segera segala bentuk kekerasan dan penggunaan kekuatan,” kata ASEAN dalam pernyataannya.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, mendesak negara-negara anggota untuk bersatu dalam menghadapi tantangan.

“Saat ini, ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Persaingan kekuatan utama terus menajam. Dinamika global semakin tidak dapat diprediksi,” katanya dalam pidato pembukaan KTT ASEAN ke-42 yang akan berlangsung hingga besok.

“Akankah ASEAN tetap menjadi penonton? Apakah ASEAN akan diam? Selanjutnya, apakah ASEAN mampu menjadi mesin perdamaian dan pertumbuhan ekonomi?” kata Jokowi.

“Saya yakin bahwa kita yakin ASEAN mampu, selama kita memegang elemen kunci: Persatuan ASEAN,” tegasnya.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin ASEAN menyerukan para pelaku serangan bersenjata terhadap konvoi kemanusiaan di negara bagian Shan timur Myanmar pada hari Minggu untuk bertanggung jawab. Diplomat Singapura dan Indonesia berada dalam konvoi yang diserang tersebut. Pihak kedutaan terkait mengatakan mereka selamat dalam insiden itu.

ASEAN menyerukan "lingkungan yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu serta dialog nasional yang inklusif.”

ASEAN juga menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia untuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati blok tersebut termasuk penguasa militer Myanmar pada April 2021.

Konsensus Lima Poin itu menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan delegasi ASEAN.

Konsensus tersebut diabaikan oleh junta Myanmar yang terus melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa pasca kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih pada 1 Februari 2021. Sebagai respons atas tindakan represif militer ini, ASEAN melarang pimpinan junta hadir dalam pertemuan-pertemuan perhimpunan itu.

Piagam pendirian ASEAN menetapkan prinsip konsensus dan tidak campur tangan dalam urusan anggotanya, kebijakan yang dikritik sebagai hal yang menyebabkan ASEAN tidak efektif.

Marina Ika Sari, seorang peneliti di Program Studi ASEAN di The Habibie Center, sebuah think tank yang berbasis di Jakarta, mengatakan bahwa blok tersebut perlu menentukan kerangka waktu untuk tercapainya konsensus itu.

“Yang dibutuhkan adalah rencana praktis - jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dengan target dan waktu,” katanya kepada BenarNews.

Dia juga mengatakan bahwa ASEAN harus membahas bagaimana melindungi diplomat asing dan pekerja kemanusiaan yang berisiko di Myanmar.

“Perlindungan keamanan warga sipil seperti diplomat asing dan pekerja kemanusiaan di Myanmar merupakan isu penting untuk dibahas setelah serangan itu,” katanya.

Muhammad Waffaa Kharisma, peneliti ASEAN di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Jakarta, mengatakan bahwa situasi di Myanmar bukan lagi sekadar persoalan politik dalam negeri.

“Ini telah menjadi perang saudara, dengan efek limpahan seperti pengungsi dan kejahatan transnasional,” katanya kepada BenarNews.

Kharisma mengakui bahwa kebijakan konsensus ASEAN telah membatasi efektivitas blok tersebut. Demikian pula melarang para pemimpin militer Myanmar untuk mengikut KTT tidak cukup untuk mengubah perilaku junta.

“Diperlukan tekanan yang lebih bervariasi dan intens,” katanya.

Militer Myanmar telah menghadapi perlawanan luas dari pengunjuk rasa pro-demokrasi, kelompok etnis bersenjata dan gerakan anti-kudeta lainnya.

Pada Selasa, Human Rights Watch  (HRW) menuduh junta melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata ampuh yang menewaskan lebih dari 160 orang, termasuk anak-anak, dalam serangan terhadap sebuah gedung milik kelompok oposisi di wilayah Sagaing pada 11 April.

“Penggunaan senjata oleh militer Myanmar yang dirancang untuk menyebabkan kematian sebanyak-banyaknya di daerah yang penuh dengan warga sipil menunjukkan secara jelas tentang tidak dihargainya nyawa manusia,” kata Elaine Pearson, direktur HRW Asia. “Pemerintah asing perlu memotong dana, senjata, dan bahan bakar jet junta untuk mencegah kekejaman lebih lanjut.”

Serangan itu menargetkan 300 warga dari kotapraja Kantbalu yang sedang melakukan pertemuan untuk membuka kantor administrasi yang dikuasai oposisi. Militer mengklaim bahwa mereka menyasar anggota milisi anti-junta dan bahwa korban jiwa disebabkan oleh ledakan bahan peledak dan ranjau darat yang tersimpan di sana.

KTT ASEAN juga diharapkan untuk membahas isu-isu lain seperti peta jalan menuju keanggotaan penuh Timor Leste di blok tersebut, sengketa Laut China Selatan dan keamanan maritim serta promosi hak asasi manusia dan demokrasi di wilayah tersebut.

Jokowi mengatakan ASEAN, yang memiliki populasi gabungan sekitar 650 juta dan produk domestik bruto sekitar $3 triliun, memiliki aset utama sebagai “pusat pertumbuhan”, seperti ekonomi yang tumbuh cepat, tenaga kerja muda dan dinamis, dan stabilitas. lingkungan politik.

Jokowi mendesak para pemimpin untuk bekerja sama memperkuat integrasi ekonomi, kerja sama inklusif, arsitektur kesehatan regional, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan.

Tria Dianti di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.