Menlu ASEAN Adakan Pertemuan Darurat Bahas Myanmar

Pengumuman ini dikeluarkan setelah utusan khusus blok kawasan itu dilarang bertemu pemimpin sipil Burma yang dipenjara.
Tria Dianti dan Shailaja Neelakantan
Jakarta dan Washington
2021-10-14
Share
Menlu ASEAN Adakan Pertemuan Darurat Bahas Myanmar Para demonstran menyerukan ditegakkannya demokrasi di Myanmar dalam unjuk rasa di luar gedung sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, 24 April 2021.
AFP

Para menteri luar negeri negara ASEAN akan bertemu Jumat (15/10) untuk membicarakan kemungkinan tidak mengikutsertakan pemimpin militer Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi akhir bulan ini, kata duta besar Indonesia untuk ASEAN.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN dan dijadwalkan dilaksanakan pukul 18.00 WIB, kata diplomat Ade Padmo Sarwono.

“Pertemuan itu akan dilakukan tertutup dan terbatas, akan membahas soal isu Myanmar saja, terutama informasi yang didapat dari Special Envoy Dato Erywan,” kata Ade kepada BenarNews, merujuk pada Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof.

“Terkait itu, memang disepakati karena kita tidak mengakui yang berkuasa sekarang (militer) di Myanmar, jadi tidak diundang dalam pertemuan kepala negara nanti,” ujarnya. KTT ASEAN akan dilangsungkan 26-28 Oktober.

Sebelumnya, Erywan, mengatakan negara-negara ASEAN sedang membahas kemungkinan tidak mengundang pemimpin junta Myanmar setelah kegagalan pemimpin militer negara itu melaksanakan lima poin konsensus untuk mengembalikan perdamaian setelah kudeta terhadap kepemimpinan sipil di sana pada 1 Februari tahun ini.

Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar, menyetujui konsensus lima poin hasil dari pertemuannya tatap muka dengan para pemimpin ASEAN lainnya di Jakarta pada 24 April lalu.

Kelima butir konsensus yang disepakati itu terdiri dari segera diakhirinya kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan dan mediasi dialog oleh Utusan Khusus ASEAN, hingga pembukaan akses penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil yang terancam karena konflik pascakudeta militer awal Februari 2021.

Ade mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan hadir dalam pertemuan yang sebelumnya tidak dijadwalkan itu.

Namun ia menolak menyebutkan siapa saja yang akan hadir, termasuk kemungkinan tidak hadirnya diplomat yang ditunjuk junta Myanmar sebagai menteri luar negeri, U Wunna Maung Lwin.

Militer Myanmar mengklaim tanpa memberikan bukti bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu yang menyebabkan kemenangan telak bagi pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilihan tahun lalu. Suu Kyi dan seluruh anggota NLD dijebloskan junta militer ke penjara.

Junta juga meminta pasukan keamanan untuk mengarahkan senjata ke rakyat mereka sendiri ketika ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan di seluruh Myanmar pascakudeta.

Setidaknya 1,170 orang, sebagian besar pengunjuk rasa anti-kudeta – telah dibunuh oleh junta Myanmar dan 7,240 lainnya ditangkap pascakudeta , berdasarkan lembaga Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) yang berbasis di Bangkok.

Hingga saat ini, para pejabat yang ditunjuk militer Myanmar selalu berpartisipasi dalam semua sub-pertemuan ASEAN sejak kudeta di negara itu, dan menyebarkan foto-foto pertemuan virtual ini di media pemerintah dan media sosial.

Myanmar menjadi bagian dari 10 negara anggota ASEAN pada tahun 1997.

NLD sangkal klaim junta

Junta tidak mengomentari pertemuan hari Jumat ini, tetapi setelah tersiar kabar tentang hal itu pada akhir minggu lalu, kementerian luar negeri Myanmar memposting sebuah pernyataan di Facebook.

Menjelaskan kronologi rinci interaksinya dengan utusan khusus ASEAN, pernyataan itu pada dasarnya mengatakan bahwa kunjungan utusan untuk Myanmar itu tidak terjadi karena kementerian tidak menyetujui permintaan tertentu dari utusan tersebut.

“Myanmar telah menunjukkan fleksibilitas dalam segala cara dan sarana yang memungkinkan untuk memfasilitasi kunjungan utusan khusus itu ke Myanmar,” kata pernyataan itu.

“Karena Myanmar telah memprioritaskan perdamaian dan ketenangan di negaranya, beberapa permintaan di luar undang-undang yang ada akan sulit untuk diakomodasi. Dalam hal ini, utusan khusus dan masyarakat internasional harus paham.”

Sebelumnya, juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan kepada Radio Free Asia, entitas saudara BenarNews, bahwa utusan tersebut dapat bertemu dengan semua pihak yang tidak diadili, “termasuk anggota NLD.”

Dia mengatakan komisi pemilihan yang ditunjuk junta Myanmar telah mengundang “semua partai besar” untuk pertemuan pada 12 Oktober, tetapi U. Bo Oo, seorang pemimpin senior NLD, membantah hal itu.

“Saya belum mendengar bahwa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) telah diundang,” kata wakil ketua komite kotapraja NLD kepada RFA.

Tanpa mengacu pada perjalanan atau pembatalannya, Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar pada Selasa mengeluarkan pernyataan “menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan kunjungan ke Myanmar, dan untuk bisa memiliki akses ke semua pihak terkait untuk memenuhi perannya sebagaimana diamanatkan dalam konsensus lima poin.”

Poin kelima dari konsensus itu mengatakan: “Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.”

Di Washington pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga menegaskan kembali bahwa rezim Burma harus bertanggung jawab pada konsensus lima poin ASEAN.

Dalam panggilan telepon dengan Erywan dalam kapasitasnya sebagai menteri luar negeri kedua Brunei, Blinken menegaskan kembali perlunya “memfasilitasi kunjungan penting oleh Menteri Luar Negeri II Erywan ke Burma untuk melibatkan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan.”

Pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadiri pertemuan untuk membahas krisis Myanmar, di Jakarta, 24 April 2021. [Handout Istana Kepresidenan Indonesia via AFP]
Pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadiri pertemuan untuk membahas krisis Myanmar, di Jakarta, 24 April 2021. [Handout Istana Kepresidenan Indonesia via AFP]

Pembekuan Myanmar

Menurut Pakar Hubungan dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, sikap Myanmar ini membuat negara ASEAN serba salah dalam berbagai macam upaya.

“Dia sudah dikasih banyak kesempatan, kelonggaran tapi dia bertele-tele,” kata Rezasyah kepada BenarNews.

Ketidakhadiran Myanmar dalam KTT ASEAN nanti harus disampaikan secara halus untuk menghindari Myanmar menarik diri dari ASEAN.

Peneliti Senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma mengatakan sudah waktunya bagi ASEAN untuk memutuskan pembekuan keanggotaan Myanmar.

Selain itu, ujar dia, ASEAN juga harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti National Unity Government, kelompok yang mewakili anggota legislatif hasil pemilu tahun lalu yang digulingkan, dan kelompok etnis secara terbuka.

“Myanmar belum menunjukkan rasa hormat kepada ASEAN sehingga ASEAN seharusnya tidak lagi pura-pura berbaik hati,” ujarnya.

“Para pemimpin ASEAN mungkin perlu turun tangan”

Turun tangan

Setidaknya tiga menteri luar negeri ASEAN telah turun tangna dan memperlihatkan kecenderungan untuk tidak mengundang pemimpin kudeta Burma itu dari KTT regional akhir bulan ini, berdasarkan komentar baru-baru ini oleh diplomat top mereka.

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan kredibilitas ASEAN akan dipertanyakan jika membiarkan pemimpin junta dan perwakilan menghadiri pertemuan ASEAN lagi.

“Yah, kita dapat melanjutkan dengan tidak mempermasalahkan [junta Myanmar], tetapi … jika kita melakukannya, jika kita terus seperti ini, kredibilitas kita sebagai organisasi regional yang sebenarnya akan hilang,” kata Locsin dalam percakapan Jumat dengan Lowy Institute, sebuah think-tank Australia.

Jika ASEAN tidak mencegah perwakilan junta menghadiri pertemuan, “kami adalah sekelompok orang yang selalu setuju satu sama lain tentang hal-hal yang tidak seharusnya,” kata Locsin.

Menteri luar negeri Malaysia dan Indonesia minggu lalu mengindikasikan bahwa Min Aung Hlaing tidak boleh menghadiri KTT ASEAN.

Namun, ASEAN mengambil keputusan berdasarkan konsensus, sehingga menjauhkan pemimpin junta dari KTT “akan menjadi hal signifikan bagi ASEAN,” kata Thomas Daniel, seorang analis di Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia.

“Negara-negara anggota yang dengan keras kepala berpegang teguh pada kenyamanan non-intervensi, mencegah respons yang efektif terhadap kekerasan setelah kudeta, kemungkinan akan terus melakukan segala sesuatunya untuk mempertahankan status quo,” kata Daniel kepada BenarNews.

Analis lain, Aaron Connelly, dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, mengatakan para menteri luar negeri ASEAN mungkin tidak dapat memutuskan untuk melarang Min Aung Hlaing.

“Para pemimpin [negara-negara anggota] mungkin perlu turun tangan dan mencari solusi, khususnya Sultan [Brunei] sebagai ketua ASEAN,” suit Connelly di Twitter.

Noah Lee di Kuala Lumpur berkontribusi dalam laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya