ASEAN dan Negara Lain Siap Tanda Tangani Kesepakatan Perdagangan
2020.11.11
Washington
Sepuluh negara anggota ASEAN dan lima negara lainnya diperkirakan akan menandatangani kesepakatan perdagangan besar-besaran yang didukung Cina pada hari Minggu nanti yang bertujuan untuk memotong tarif dan menetapkan aturan umum untuk perdagangan, e-commerce dan kekayaan intelektual, demikian menurut pejabat dan laporan media, Rabu (11/11).
Perjanjian tersebut diharapkan akan ditandatangani selama KTT Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) pada hari Minggu (15/11), kata Mohamed Azmin Ali, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, sejarah negosiasi RCEP yang telah berlangsung selama delapan tahun terakhir merupakan perjalanan yang panjang dan melelahkan namun akhirnya kita mencapai garis finis,” kata Azmin dalam pernyataannya, Rabu, setelah menghadiri pertemuan tingkat menteri terakhir untuk Perjanjian RCEP bersama dengan pejabat dari 14 negara lain.
10 anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara - Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam - bersama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru diharapkan untuk menandatangani kesepakatan tentang apa yang juga akan menjadi hari terakhir dari empat hari KTT ASEAN itu.
Negara-negara yang berpartisipasi dalam RCEP menyumbang hampir 30 persen dari populasi dunia dan produk domestik bruto, demikian laporan Brookings Institution, sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington, pada bulan Juli.
Negosiasi dimulai pada 2012 yang menurut Brookings bisa jadi merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar yang pernah ada. India dan A.S. tampaknya akan tidak berpartisipasi dalam Perjanjian RCEP.
Sementara India menarik diri dari pembicaraan November lalu, di tengah kekhawatiran bahwa pembukaan akses pasar akan meningkatkan defisit perdagangannya dengan Cina, 15 negara yang diperkirakan akan menandatangani kesepakatan tersebut telah membuat pengaturan khusus untuk memungkinkan Delhi untuk bergabung kembali dengan pakta tersebut, Kyodo News Jepang melaporkan .
“Saya ingin menekankan bahwa kesepakatan ini akan dapat meningkatkan integrasi ekonomi regional kita dengan efek multiplier yang sangat beragam,” kata Azmin.
“Ini akan mencakup, misalnya, memiliki basis pelanggan yang mendekati sepertiga populasi dunia yang berarti akses pasar yang lebih besar untuk bisnis dan pedagang kami.”
“Penandatanganan ini juga akan mengirimkan sinyal positif kepada dunia bahwa Malaysia, bersama dengan negara-negara RCEP lainnya, telah memilih untuk membuka pasar kami daripada menggunakan langkah-langkah proteksionis selama masa sulit ini,” kata Azmin, mengacu pada pandemi global COVID-19.
Secara global, lebih dari 51,8 juta orang telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 1,27 juta telah meninggal, menurut para ahli penyakit di Universitas Johns Hopkins yang berbasis di AS.
Azmin mengatakan keterlibatan Malaysia dalam RCEP telah dibahas dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah bersama dengan pemangku kepentingan domestik.
“Yang penting di sini adalah kita perlu mencapai keseimbangan antara mempromosikan perdagangan internasional dan melindungi serta memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh. Saya kira itulah prinsip fundamental yang kami terapkan selama negosiasi dalam RCEP ini,” kata Azmin kepada wartawan di Kuala Lumpur.
Menteri Perdagangan Indonesia, Agus Suparmanto, mengatakan partisipasi Indonesia dalam RCEP dapat menambah 0,05 persen terhadap produk domestik bruto negara itu setiap tahun dari 2021 sampai 2032. “RCEP akan berdampak positif bagi perekonomian nasional karena 29,6 persen dari pangsa pasar global ada di RCEP yang berpartisipasi negara," demikian pernyataan Agus dalam konferensi pers, Rabu.
Tanpa kehadiran AS
Beberapa analis mencatat bahwa ketidakhadiran Washington dapat memberi Beijing kesempatan untuk membangun mitra dagang baru di kawasan tersebut.
"Akankah Cina menggunakan pengaruh ini untuk memajukan kepentingan politik jangka pendek - semacam strategi 'Cina pertama' - atau membangun sistem berbasis aturan yang juga berfungsi untuk negara lain, mungkin sebagai model untuk kerja sama global?" tanya Brookings.
"Bagaimana para pemimpin Cina menjawab pertanyaan ini akan membentuk lanskap ekonomi dan politik di tahun-tahun mendatang."
Wang Yong, direktur Pusat Ekonomi Politik Internasional di Universitas Peking, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa kesepakatan tersebut dapat membantu upaya Cina untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Australia dan negara-negara kawasan lainnya.
“Cina dan Australia masih memiliki kepentingan yang sama dan berdasarkan itu kedua negara masih dapat menjajaki kerja sama dalam konteks kerangka regional dan multilateral,” kata Wang, merujuk pada ketegangan baru-baru ini antara kedua negara.
“Dengan Cina dan negara-negara Asia berada pada posisi yang baik untuk pemulihan ekonomi setelah kami berhasil mengatasi pandemi virus corona, hubungan antara Cina dan negara-negara tetangganya hanya akan semakin dekat.”
AS pada tahun 2017 menarik diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) di bawah Presiden Donald Trump sebagai bagian dari kebijakan "America First". TPP dinegosiasikan oleh pendahulu Trump, Presiden Barack Obama, sebagai poros menuju Asia.
TPP berkembang menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan mulai berlaku pada 2018.
Joe Biden, mantan wakil presiden Obama dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS 2020 pekan lalu, tetapi sampai berita ini diturunkan Trump belum menyatakan kekalahannya dalam pemilu tersebut.
Noah Lee di Kuala Lumpur dan Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.