Negara Asia Tenggara, Bangladesh Tunggu Susunan Pemerintahan Permanen Taliban

Sejumlah negara Asia Tenggara dan Bangladesh berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap pemerintah sementara Taliban di Afghanistan, dengan mengatakan mereka berharap pemerintahan permanen akan lebih inklusif dan memastikan negara itu tidak menjadi sarang teroris.

Pemerintah sementara Afghanistan yang diumumkan Selasa (7/9) sepenuhnya terdiri dari Taliban, laki-laki, dengan didominasi ulama dan sebagian besar Pashtun. Di dalamnya termasuk para teroris yang diburu secara internasional – dengan imbalan besar kepada mereka yang berhasil menangkapnya – dan dua anggota jaringan teroris Haqqani yang kejam, yang bersekutu dengan al-Qaeda dan pemimpinnya yang menjadi dalang Tragedi 11 September, Osama bin Laden.

Juru bicara Taliban, yang kembali berkuasa di Afghanistan bulan lalu setelah 20 tahun, telah menyatakan komitmen kelompok garis keras itu untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, kata Abdul Kadir Jailani, direktur jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Indonesia. .

“Indonesia masih berharap pemerintahan tetap Afghanistan menjadi pemerintahan yang inklusif,” kata Jailani kepada BenarNews, Rabu. "Kami  mengikuti perkembangan di Afghanistan, termasuk pengumuman kemarin oleh pemerintah sementara.”

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia akan terus memainkan peran dalam negosiasi perdamaian di Afghanistan, kata Jailani kepada BenarNews bulan lalu, bahkan ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa hari kemudian bertemu dengan perwakilan politik Taliban di ibu kota Qatar, Doha.

Retno menyampaikan kepada Taliban pentingnya pemerintahan yang inklusif, penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan komitmen untuk memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembangnya organisasi dan aktivitas teroris.

Jemaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan al-Qaeda berada dibalik pemboman Bali tahun 2002, serangan teroris paling mematikan Indonesia. Haibatullah Akhundzada, yang saat ini menjadi pemimpin negara yang disebut Imarah Islam Afghanistan itu, disebut-sebut sebagai “teman baik” dari pemimpin al –Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Pada awal 2000-an, anggota JI termasuk beberapa dari Indonesia yang pernah berlatih dengan al-Qaeda di Afghanistan dan veteran perang Indonesia di Afghanistan yang diduduki Soviet.

Respons yang sama juga diperihatkan Bangladesh, yang juga khawatir tentang kebangkitan Taliban. Negara ini memilih menunggu dan mengawasi, meskipun dengan harapan, kata Faruk Khan, ketua komite tetap parlemen dan seorang anggota parlemen dari partai yang berkuasa.

“Kami di Bangladesh berharap bahwa Taliban akan membentuk pemerintahan inklusif penuh yang menggabungkan perwakilan dari semua ras, jenis kelamin, dan etnis Afghanistan,” kata Khan kepada BenarNews.

“Juga, Afghanistan tidak boleh menjadi tempat yang aman bagi teroris dan militan.”

Analis regional dan lokal mengatakan bahwa militansi di Bangladesh yang berpenduduk mayoritas Muslim dikatakan telah berakar sejak kembalinya warga yang berperang bersama Taliban melawan pasukan Soviet di Afghanistan pada 1990-an.

Anggota parlemen Khan dan Menteri Luar Negeri Shahriar Alam mengatakan Dhaka ingin melihat seperti apa pemerintahan permanen Afghanistan nantinya.

"Kami tidak menyambut hangat atau dingin pemerintahan sementara Afghanistan," kata Alam kepada wartawan pada hari Rabu, menurut media pemerintah.

“Kami tidak mau tergesa-gesa.”

Belum memutuskan

Malaysia, sementara itu, pada hari Jumat akan membuat pernyataan tentang sikap resminya terhadap pemerintah Afghanistan yang baru, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengatakan pada Rabu.

“Kami ingin menjaga hubungan dengan semua negara, tetapi, di Afghanistan, kami belum memutuskan. … Kami mendukung rakyat Afghanistan, tentu saja,” kata Saifuddin kepada wartawan.

Dia mengatakan dia berbicara dengan menteri luar negeri Qatar pada hari Selasa "karena mereka sangat terlibat dalam negosiasi," selama kesepakatan Washington dengan Taliban tahun lalu. Dia juga telah berbicara dengan sekretaris jenderal Organisasi Kerjasama Islam, untuk meminta nasihat dan pendapat mereka tentang Afghanistan.

Negara di Asia Tenggara lainnya, Thailand, mengatakan “terlalu dini” untuk menyatakan posisi pada pemerintah sementara Afghanistan.

"Kami terus memantau perkembangan di Afghanistan untuk mempertimbangkan posisi kami," kata Tanee Sangrat, juru bicara kementerian luar negeri, kepada BenarNews, Rabu.

Pejabat Filipina tidak menjawab permintaan BenarNews untuk mengomentari pemerintahan baru Taliban.

'Bekerja sama dengan kami'

Sementara itu, pimpinan Taliban Akhundzada mengatakan pemerintah sementara menginginkan hubungan baik dengan tetangganya dan negara lain.

“Kami menginginkan hubungan yang kuat dan sehat dengan tetangga kami dan semua negara lain berdasarkan saling menghormati dan interaksi,” katanya pada hari Selasa dalam sebuah pernyataan.

“Kami berkomitmen pada semua hukum dan perjanjian internasional, resolusi dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara kami. …Kami juga menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk menghargai pembangunan politik, diplomatik dan hubungan baik yang kuat dan ramah dengan kami dan juga bekerja sama dengan kami.”

Akhundzada mengatakan Taliban tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan untuk melawan keamanan negara lain.

"Kami meyakinkan semua bahwa tidak ada kekhawatiran dari Afghanistan, dan kami mengharapkan hal yang sama dari mereka," katanya.

Bagaimanapun, banyak negara Barat mungkin tidak mengakui pemerintah sementara Taliban, kata Omar Samad, seorang rekan senior di Atlantik Council, sebuah think tank Washington.

Itu karena meskipun menerima pesan dari pemangku kepentingan internasional, “Taliban tetap berjalan dengan pemerintahan sementara yang sebagian besar eksklusif,” kata Samad kepada BenarNews.

Ini akan berdampak pada dukungan yang dibutuhkan Afghanistan untuk menghindari bencana kemanusiaan yang akan datang, karena hampir 80 persen pengeluaran publik negara itu bersumber dari bantuan internasional, John F. Sopko, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan mengatakan kepada komite DPR AS pada bulan Maret.

Namun, "Taliban lebih tertarik pada pengakuan regional dan negara-negara tetangganya pada tahap ini karena mereka tahu bahwa sebagian besar negara Barat enggan memberikan pengakuan segera," kata Samad.

“Mereka juga memikirkan proses penghapusan daftar sanksi di PBB karena mereka berusaha agar nama pemimpin mereka dihapus dari daftar sanksi.”

Perdana Menteri sementara Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund, seorang pendiri Taliban, berada di bawah sanksi PBB.

Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani, dan pamannya, Menteri Pengungsi sementara Khalil Haqqani termasuk dalam jaringan yang ditakuti yang menggunakan nama belakang mereka, yang telah ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris. AS menawarkan hadiah $120 juta untuk penangkapan Sirajuddin dan $5 juta untuk pamannya. Jaringan tersebut juga berada di bawah sanksi PBB.

Seperti yang dikatakan pensiunan diplomat senior Inggris Ivor Roberts kepada Voice of America, menugaskan anggota jaringan Haqqani untuk mengawasi keamanan Kabul sama dengan “rubah yang ditugaskan di kandang ayam.”