Follow us

Jalani Sidang, Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Terancam 10 Tahun Penjara

Bawaslu mengatakan jelang Pemilu hoaks masih menjadi masalah dan sulit dibendung.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-04-04
Email
Komentar
Share
Petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo (kanan) mengacungakan satu jari melambangkan nomer pemilihannya dalam kandidat Presiden 2019, sementara Prabowo Subianto mendapatkan nomer 2, saat acara pengambilan nomor kontestan peserta Pemilu, di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, 21 September 2018.
Petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo (kanan) mengacungakan satu jari melambangkan nomer pemilihannya dalam kandidat Presiden 2019, sementara Prabowo Subianto mendapatkan nomer 2, saat acara pengambilan nomor kontestan peserta Pemilu, di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, 21 September 2018.
AP

Bagus Bawana Putra, terdakwa pembuat dan pengedar kabar bohong (hoaks) tujuh kontainer surat suara tercoblos asal China yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019.

Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan itu, Bagus yang juga bekas Wakil Ketua Dewan Koalisi Relawan Nasional (Kornas) Prabowo Subianto dijerat delapan dakwaan, mulai dari menimbulkan keonaran di tengah masyarakat hingga pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mendistribusikan hoaks lewat media sosial.

Apabila terbukti, dia terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara.

"Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kebenaran, justru menyebarkan berita terkait tujuh kontainer di Tanjung Priuk berisi 70 juta surat suara yang sudah tercoblos gambar (kandidat) nomor 01 dengan mem-post di media sosial milik terdakwa," kata jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Kurniawan Tymbasz, saat membacakan dakwaan.

Beberapa kanal yang dipakai Bagus untuk menyebarluaskan hoaks, terang Budi, adalah akun twitter pribadinya dan pesan suara (voice note) grup percakapan WhatsApp, yang kemudian menjadi viral di media sosial.

Sehingga, lanjutnya, perbuatan terdakwa "dapat menimbulkan keonaran di masyarakat dan dapat memecah belah bangsa, serta mengganggu ketertiban umum."

Menurut JPU, berita bohong yang berupa pesan suara itu seolah mengabarkan bahwa terdakwa memperoleh informasi dari rekannya yang mengaku “sebagai mariner” terkait kabar temuan puluhan juta surat suara sudah tercoblos.

Sidang Bagus merupakan persidangan kedua dalam perkara hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos yang muncul, awal Januari lalu.

Pada 13 Maret, Pengadilan Negeri Brebes di Jawa Tengah telah menyidangkan Jarwoto yang didakwa pasal serupa karena meneruskan kabar bohong yang dibuat Bagus.

Selain keduanya, adapula tersangka lain yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat; dan Cilegon, Banten. Mereka kini menunggu persidangan masing-masing.

Acungkan dua jari

Bagus ditangkap aparat Direktorat Siber Badan Reserse dan Kriminal Polri pada 9 Januari lalu, tak lama usai menerima laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia dicokok di Sragen, Jawa Tengah, setelah kabur dari kediamannya di Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

KPU melapor ke Bareskrim usai kabar itu berkembang liar di media sosial.

Terlebih, salah seorang politikus oposisi pemerintah dari Partai Demokrat, Andi Arief turut berkicau di twitter pribadinya, menyuarakan ihwal serupa.

"KPU melaporkan kabar bohong itu karena diduga bertujuan untuk mendelegitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid, Januari lalu.

Persidangan Bagus dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Ia mengenakan kemeja berwarna putih dilapisi rompi merah dan peci berwarna hitam.

Kepada wartawan sebelum persidangan dimulai, Bagus sempat mengacungkan dua jari khas pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Terkait kasus hukumnya, Bagus berdalih bukan inisiator penyebarluasan kabar bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos asal Cina, melainkan hanya korban jebakan.

"Rekaman itu suara petinggi lembaga yang saya kenal sudah lama yang memang sengaja menjebak," kata Bagus, tanpa merinci identitas sosok petinggi lembaga dimaksud.

Juru bicara Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade enggan berkomentar atas sidang Bagus.

Menurut Andre, kasus Bagus adalah perkara pribadi karena ia bukan merupakan bagian relawan resmi Prabowo yang terdaftar di KPU.

Hoaks lain

Tujuh kontainer surat suara tercoblos asal China bukan satu-satunya kabar bohong yang berhembus jelang pemilihan umum 17 April mendatang.

Adapula yang terbaru tentang peladen atau server KPU di Singapura yang dikatakan telah diatur untuk kemenangan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah maha segalanya. Server yg dibangun 7 lapis bocor. Salah satunya bocor. Kita berusaha menetralkan. Tapi data itu masih invalid. Maka tadi saya bicara dengan Pak Alfrian ini harus dituntaskan sebelum final 17 April." demikian potongan kabar tersebut.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyangkal kabar ini, dengan mengatakan keseluruhan server KPU berada di Indonesia agar mudah diawasi jika ada peretasan.

"Semua perhitungan juga dilakukan manual. Sehingga tidak mungkin server di-setting untuk kemenangan capres cawapres nomor 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 57 persen," kata Hasyim.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, menangkal kabar bohong di media sosial memang merupakan tugas berat.

Selama ini, terang dia, lembaganya sudah mendata akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye, namun masih belum mampu membendung laju hoaks.

"Akun resmi itu menceritakan kebaikan semua. Justru (hoaks) keluar dari akun anonim," katanya saat dihubungi.

Lantas, langkah apa yang akan dilakukan Bawaslu?

"Kami bekerja sama dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) agar men-take down akun yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks," pungkas Afifuddin.

Tampilan selengkapnya