Follow us

Indonesia Kirim Bantuan untuk Rohingya di Myanmar

Aktivis berharap pemberian bantuan Pemerintah Indonesia dapat membuka akses bagi bantuan dari lembaga kemanusiaan lain.
Tia Asmara
Jakarta
2016-12-29
Email
Komentar
Share
Presiden Joko Widodo memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 29 Desember 2016.
Presiden Joko Widodo memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 29 Desember 2016.
Dok. Biro Pers Istana

Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk Muslim etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, Kamis, 29 Desember 2016.

Bantuan 10 kontainer yang merupakan sumbangan dari pemerintah, masyarakat, dan pengusaha diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Segera kita berangkatkan 10 kontainer barang-barang yang akan dikirim ke Myanmar untuk membantu saudara-saudara kita di Rakhine State, khususnya komunitas Muslim," ujar Jokowi.

Ia menambahkan 10 kontainer tersebut berisi mie instan, makanan bayi berupa gandum dan sereal, dan sarung.

"Barang-barang ini merupakan barang yang diminta dari sana (Myanmar) setelah Menteri Luar Negeri berkomunikasi beberapa kali dengan Pemerintah Myanmar," jelasnya.

Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menekankan langkah diplomasi pemerintah dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State menyusul kekerasan akibat operasi militer untuk memburu kelompok militan yang menyerang pos jaga perbatasan pada 9 Oktober 2016.

Operasi militer tersebut telah menewaskan sekitar 90 orang di Maungdaw, Rakhine State, menurut pemerintah Myanmar. Sementara Organisasi Migrasi Internasional (IOM), mengatakan setidaknya 22.000 Rohingya telah tercerabut dan menyeberang ke Bangladesh sejak awal Oktober.

"Diplomasi Indonesia telah melakukan tugasnya. Kepedulian kita sudah kita tunjukkan tanpa kegaduhan dan kita lakukan tanpa menggunakan megaphone diplomacy," tegas Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengutus Retno bertemu Penasehat Negara Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi di Yangoon, 6 Desember 2016 lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan empat pesan kepada Myanmar terkait krisis kemanusiaan di Rakhine State.

"Empat pesan itu mengenai pentingnya segera dibuka akses kemanusiaan ke Rakhine State, segera diciptakan stabilitas dan perdamaian di Rakhine State, dan menegaskan perlunya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, utamanya bagi komunitas Muslim," terang Jokowi.

Jokowi juga telah bertemu Ketua Komite Penasehat Rakhine State, Kofi Annan, di sela-sela kunjungannya ke Bali pada 9 Desember 2016. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan pesan yang sama terkait krisis di Myanmar.

"Menteri Luar Negeri Indonesia juga menegaskan kembali pesan tersebut pada pertemuan retreat para Menlu ASEAN di Yangon, 19 Desember 2016," imbuhnya.

Jokowi berharap agar bantuan yang dikirim Pemerintah Indonesia bisa bermanfaat bagi warga Rohingya yang membutuhkan dan perdamaian dapat segera tercipta di Rakhine State.

"Harapan saya, bantuan dari Indonesia diterima dengan baik sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Harapan saya perdamaian, stabilitas, dan harmoni segera tercipta di Rakhine State," ujarnya.

Apresiasi pemerintah

Menanggapi pemberangkatan bantuan itu, Kepala Program Asean Studies dari Habibie Center, Ibrahim Almuttaqi, mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk tak menerapkan diplomasi megaphone karena dapat menjadi ancaman bagi persatuan ASEAN.

"Saya rasa diplomasi megaphone akan menjadi ancaman besar bagi persatuan ASEAN. Tidak seharusnya diplomasi megaphone diusung pemimpin ASEAN,” katanya kepada BeritaBenar.

Apalagi, lanjutnya, isu Rohingya merupakan hal yang sangat sensitif apabila diucapkan secara terbuka oleh seorang kepala negara.

"Lebih baik mereka (pemimpin ASEAN) membicarakan di balik layar karena jika terlalu terbuka akan merusak kesatuan ASEAN," katanya.

Ibrahim mengimbau pemimpin ASEAN lain agar mengawal proses perbaikan kondisi di Rakhine State seperti yang dijanjikan Pemerintah Myanmar.

Liliane Fan, wakil ketua Asia Pacific Refugee Rights Network yang juga Direktur International Yayasan Geutanyoe, sebuah organisasi kemanusiaan berbasis di Aceh, mengatakan bantuan Indonesia sangat penting menyusul tercapainya kesepakatan di Yangon pada 19 Desember lalu sehingga bantuan asing dari anggota ASEAN lain kepada Rohingya dapat tersalurkan.

Begitupun, tambahnya, pemberian bantuan belum cukup karena situasi di Rakhine saat ini tidak menunjukkan perbaikan signifikan akibat kekerasan dan penghentian bantuan terus terjadi oleh militer Myanmar.

"Bantuan yang dikirimkan harus dipantau agar sampai ke tangan yang membutuhkan,” katanya saat dihubungi BeritaBenar.

"Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lain harus mendorong proposal kesepakatan ASEAN untuk diadopsi sebagai kesepakatan tetap dalam memonitor penyaluran bantuan," tambahnya.

Liliane menambahkan, ASEAN juga harus mendorong Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya sesegera mungkin.

"Dan harus mengambil langkah untuk menyelesaikan akar masalah khususnya status kewarganegaraan etnis Rohingya," kata aktivis kemanusiaan tersebut.

Kepala Humas lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap, Bambang Triyono mengatakan pihaknya sudah menyalurkan bantuan dalam tiga tahap ke wilayah Maungdaw.

"Juli, Oktober dan November ke Rakhine State dan akhir November ke Maungdaw. Bantuan berupa bawang, minyak goreng dan beras untuk keperluan sebulan," katanya.

Ia mengaku sebelum peristiwa kekerasan di Maungdaw, relatif tak ada kesulitan. Namun setelahnya, Rakhine State tertutup bagi bantuan NGO asing. Begitu pula di Maungdaw yang menjadi daerah operasi militer, pasca insiden di perbatasan.

"Pasca Menlu bertemu Suu Kyi dan pertemuan ASEAN membahas khusus isu Rohingya semoga pengiriman bantuan semakin mudah. Diterimanya bantuan dari Pemerintah Indonesia oleh Myanmar semoga bisa membuka pintu bantuan berikutnya, terutama dari NGO-NGO internasional, termasuk dari Indonesia," tuturnya.

Manager Operasional Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Rima Manzanaris, mengatakan saat ini pihaknya sedang merancang program untuk Rakhine State berupa pembangunan "Indonesian Health Center" di sana.

"Kami juga kirim tim medis ke sana dan konstruksi rumah sakit sedang dilaksanakan," jelasnya.

Tampilan selengkapnya